Jan 11, 2005

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan lobby FATF

Jakarta, Selasa 11 Januari 2005 - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono siang ini di ruang kerjanya menerima Dr.Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yunus Husein, didampingi oleh empat wakil Kepala PPATK masing - masing Dr. I Gde Made Sadguna, Wakil Kepala bidang Riset, Analisis dan Kepatuhan, Drs. Priyanto, Wakil Kepala bidang Administrasi, Brigjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M. Sc. Wakil Kepala bidang Hukum dan Kepatuhan, dan Bambang Setiawan, S.E., Ak., M.B.A Wakil Kepala bidang Teknologi Informasi.

Dalam pertemuan satu setengah jam tersebut, Yunus Hesein menyampaikan progress pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang telah dan akan dilakukan oleh PPATK serta kendala-kendala yang dihadapi.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masih
dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara-negara yang tidak
kooperatif dalam memerangi pencucian uang atau disebut NCCT list karena tiga defisiensi yaitu belum adanya legislasi mengenai bantuan hukum timbal balik kepada negara lain (mutual legal assistance), tingkat kepatuhan PJK dalam pelaporan, dan belum adanya keputusan pengadilan yang berlandaskan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih lanjut Yunus Husein melaporkan kepada Presiden mengenai rencana kunjungan (on-site visit) Tim Review dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) tanggal 27-28 Januari 2004 ke Indonesia dalam rangka melakukan review atas kebijakan dan implementasi rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Yunus menjelaskan pula bahwa penilaian FATF tersebut selain
dipengaruhi oleh penilaian terhadap implementasi rezim anti pencucian uang di Indonesia, juga tidak terlepas dari faktor-faktor politis.

Untuk itu diharapkan pemerintah melakukan pendekatan diplomasi tingkattinggi yang dilakukan oleh Presiden, para menteri dan pejabat negara lainnya kepada kepala pemerintahan negara-negara yang memiliki pengaruh kuat dalam keanggotaan FATF antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, HongKong, New Zealand dan Uni Eropa.

Presiden dalam kesempatan itu diharapkan pula memberikan dukungan yang kuat terhadap operasionalisasi PPATK antara lain yang berkaitan dengan penyesuaian PP No.9 Tahun 2003, Keppres tentang remunerasi pimpinan dan pegawai PPATK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan tersebut menyambut baik atas hal-hal dan permasalahan yang disampaikan oleh PPATK dan meminta kepada menteri yang terkait untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan kendala yang dihadapi.

Presiden sendiri menyatakan akan melakukan pendekatan terhadap kepala-kepala negara yang mempunyai pengaruh kuat dalam keanggotaan FATF sebagaimana disampaikan oleh PPATK. Begitu juga dengan kendala operasional yang dialami oleh PPATK, Presiden telah memerintahkan menteri terkait untuk segera mengatasinya.

Hubungi :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Telp.: (62-21) 3862579-83
Faks.: (62-21) 3866337
E-mail: natsir.kongah@ppatk.go.id
Website: www.ppatk.go.id

No comments: