Feb 24, 2005

Sujiwo Tejo bakal tampil di Java Jazz Festival 2005: Jazz rasa Indonesia yang penuh kejutan

Jakarta, 18 Februari 2005 - Sujiwo Tejo dan Bintang Indrianto akan tampil pada hari pertama Jakarta International Java Jazz Festival (JIJJF) 2005 di Jakarta Convention Center, tepatnya
tanggal 4 Maret 2005, pukul 18.45 – 19.45 di ruang Assembly 3.
Dalam penampilannya kali ini, Sujiwo Tejo yang juga berjuluk ‘dalang edan’ akan berkolaborasi dengan Bintang Indrianto, salah satu pemain bass terbaik negeri ini.

Dalam pentas yang tergolong kolosal untuk ukuran sebuah festival sebab didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) artis dan musisi ini akan menjadikan sebuah pertunjukan yang lengkap dan utuh dengan adanya unsur wayang dan tari yang secara khusus disiapkan untuk
konser ini.

Yang juga unik adalah terlibatnya penyanyi anak-anak, Nala Amrytha, yang akan berduet dengan Sujiwo Tejo bersama paduan suara anak-anak Bintang Melodia.


Dalam pertunjukan kolosal ini Sujiwo Tejo dan Bintang
Indrianto akan didukung musisi papan atas, seperti:
Idang Rasjidi (Keyboards), Hendry Lamiri (Violin),
Pongki Nuzirwan (Gitar), Taufan Irianto (Drum), Bang
Sa’at (Suling), Anton Seva (Keyboards), Kiki Dunung
(Perkusi), Arief Setiadi (Saxophone), serta vokalis
Netta Kusumah Dewi. Takako Leen yang juga adalah
penari utama EKI Dance Company akan tampil sebagai
penari sekaligus sebagai backing vocal.

Selain itu, EKI Dance Company beserta tiga orang
peraga wayang asal Solo: Nanang Hape, Sambowo dan
Irwan akan menyajikan sajian visual unik sehingga
menjadikan tampilan Sujiwo Tejo dan Bintang Indrianto
sebagai tontonan yang utuh dan menghibur.

Bertemunya dua karakter yang berbeda, antara Sujiwo
Tejo dan Bintang Indrianto, bukanlah hal sederhana,
namun sejumlah ‘ketidakcocokan pribadi’ malah
disatukan dan dijadikan nilai positif di atas
panggung.

Sujiwo Tejo dan Bintang Indrianto akan menggarap
pertunjukan dengan mengekplorasi nuansa ke-Indonesiaan
yang dihadirkan dalam kekinian ditambah penggarapan
aksi panggung yang menghadirkan pertunjukkan wayang
kulit, bahkan tap dance, tari Saman dari Aceh dan
sebuah penampilan kejutan yang baru akan diketahui di
hari-H nanti!

Adapun sejumlah komposisi lagu yang akan dibawakan
oleh Sujiwo Tejo diambil dari album ‘Syair Dunia
Maya’, yang merupakan album ketiga Sujiwo Tejo, yang
akan beredar pada pertengahan Maret tahun ini.
Lagu-lagu tersebut diantaranya berjudul ‘Hujan Deras’,
‘Blakothang’, ‘Panakawan dan Saya’, ‘Dewi Ruci’,
‘Syair Dunia Maya’, dan ‘Zen-Die’.

Feb 22, 2005

Kerjasama AdamAir - GMF

Penandatanganan kerjasama antara PT Adam SkyConnection Airlines dengan GMF AeroAsia untuk pemeliharaan 40 pesawat AdamAir di Hotel Sheraton Bandara, Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2005. Naskah kerjasama ini ditandatangani oleh Bapak Gunawan Suherman, Chief Operation Officer AdamAir, serta Bapak Bimo A. Prihantono, Director of Base Operation GMFAA, disaksikan oleh Bapak Dave Laksono, Chief Communication Officer AdamAir.

AdamAir menjalin kerjasama dengan perusahaan perawatan pesawat PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia untuk menangani pesawat seri Boeing 737 selama kurun waktu 3 tahun. Selama masa itu, AdamAir menargetkan akan mengoperasikan sedikitnya 40 pesawat seri Boeing 737.

Dalam jumpa pers yang diadakan pada 18 Februari 2005 lalu di Hotel Sheraton Bandara, Chief Operation Officer AdamAir, Gunawan Suherman meyakini bahwa kerjasama ini akan membuat AdamAir lebih efisien sekitar 30%, dengan demikian AdamAir akan makin terfokus pada penerbangan dan pelayanan terhadap penumpang. Apalagi pihak GMF AeroAsia akan memberikan layanan dalam bentuk heavy maintenance, supporting component dan engineering serta pelayanan konsultasi. Selain itu GMFAA telah memiliki bengkel yang tersebar di 23 kota, perusahaan perawatan pesawat ini telah mendapatkan sertifikat dari Amerika dan Eropa serta sudah dipercaya oleh beberapa maskapai lain.

Untuk info lebih lanjut, hubungi:
Dyah Puspawardhani Haryono
Public Relations AdamAir
PT Adam SkyConnection Airlines
Jl. Raya Gedong Panjang 28
Jakarta 11240
Tel. +62 21 691 7540
Fax. +62 21 6902911-12
E-mail: pr@adamair.co.id
www.adamair.co.id

Feb 21, 2005

Rahasia Negara vs Kebebasan Informasi dalam Kronologi

Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi kini tengah menjadi kontroversi. Berikut rangkuman singkat perkembangan kedua isu ini secara kronologis.

31 Oktober 2000

Dalam raker Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara (LSN), Kepala LSN BO Hutagalung mengusulkan RUU Rahasia Negara ke Komisi I DPR, yang diharapkan mengatur informasi mana saja yang menjadi rahasia negara dan mana yang tidak. Komisi I DPR meminta agar RUU itu dibahas secara berdampingan dengan RUU Hak Warga Negara Memperoleh Informasi agar tidak
bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

(Kompas “Lembaga Sandi Negara Usulkan RUU Rahasia Negara” 2 November 2000)

23 Februari 2001

Rapat Pleno Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

9-11 April 2001

Anggota Panja DPR yang menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik melakukan sosialisasi dan mencari masukan ke berbagai daerah, termasuk ke perguruan tinggi.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

16 dan 23 Maret 2001

Panja RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menggali informasi dari LSM, Universitas Gajah Mada dan universitas lain untuk penyempurnaan draf.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

8 Agustus 2001

Dalam kunjungan ke Kompas dalam rangka sosialisasi RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk
Kebebasan Informasi mengatakan bahwa saat ini pemerintah mengajukan RUU
tentang Rahasia Negara ke DPR. Semestinya rahasia negara itu menjadi
bagian dari RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Hak masyarakat
memperoleh informasi tak boleh dibatasi lebih dahulu dengan RUU Rahasia
Negara.

(Kompas “Pemanfaatan Informasi oleh Publik Tak Boleh Dibatasi” 4 Agustus 2001)

24 Agustus 2001

Dalam diskusi tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan
Rahasia Negara, Deputi III LSN Wihardiyono Reksosiswoyo menyatakan draf
RUU Rahasia Negara dibuat karena belum ada UU yang mengatur masalah
rahasia negara. Draf tersebut disiapkan sejak tahun 1997. Selama ini aturan
soal rahasia negara tersebar di berbagai UU seperti KUHP, KUHP Militer,
UU no 77/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan, UU no 8/1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU no 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Rahasia negara didefinisikan sebagai bahan keterangan dan benda-benda
yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak
boleh diketahui, dan dimiliki atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
berhak. Dalam pasal 12 draf RUU Rahasia Negara dirumuskan: kewenangan untuk
menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia Negara berada pada pimpinan
lemabga-lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen
maupun non-departemen, pimpinan ABRI, pimpinan BUMN dan pimpinan-pimpinan
badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia,
rincian kewenangannya diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Rahasia Negara.

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengatakan
bahwa pasal-pasal soal kerahasiaan negara seyogyanya ditempatkan dalam
payung RUU Kebebasan Informasi. Mas Achmad Santosa tidak menolak adanya
pasal kerahasiaan negara, namun sebaiknya pasal kerahasiaan negara itu menjadi pengecualian dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Kerahasiaan Negara Harus Ditempatkan dalam RUU Kebebasan Informasi” 25 Agustus 2001)

19 Februari 2002

Dalam rapat kerja tertutup antara Kepala LSN BO Hutagalung dengan Komisi I DPR, LSN menyatakan bahwa draft RUU Rahasia Negara sudah diproses lama dan sudah disosialisasikan kepada kalangan kampus, kalangan LSM dan pakar. Draf yang diterima DPR adalah draft bulan Januari 2000. LSN menyatakan bahwa draft RUU tersebut sudah hampir final dan akan diserahkan
ke DPR Maret 2002.

Ketua Sub Komisi Media dan Informasi Komisi I DPR Djoko Susilo meragukan sosialisasi tersebut, “LSM yang mana, kampus yang mana, pakar yang mana? Kalau ada sosialisasi, kalangan LSM dan pers mestinya tahu, tetapi saya sendiri tidak tahu prosesnya. Saya menyesalkan cara kerja seperti
ini karena mengerjakannya sembunyi-sembunyi.”

(Kompas “RUU Kerahasiaan Negara Masuk DPR Maret” 21 Februari 2002).

11 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, wakil Baleg (Badan Legislasi) DPR Tumbu
Saraswati menyampaikan usul inisiatif RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

13 Maret 2002

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Tumbu Saraswati menyatakan belum menerima draft RUU Rahasia Negara. Tumbu Saraswati mengakui bahwa RUU Rahasia
Negara itu juga merupakan usulan dari Baleg DPR sendiri dengan meminta bantuan dari Universitas Indonesia untuk membuat draft akademikinya.

Menurut Tumbu Saraswati, tim UI yang meminta masukan dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN, dan LSN untuk membuat draftnya.

Dalam RUU Rahasia Negara diatur bahwa hampir semua pimpinan lembaga negara dapat menentukan kategori informasi yang dianggap rahasia. Bahkan pejabat eselon dua diberi wewenang untuk menentukan kategori rahasia di kantornya. Penetapan rahasia negara itu dimaksudkan untuk menjamin “keselamatan negara”

Dalam penjelasan RUU Rahasia Negara disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “mengancam keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia negara akan dapat mengakibatkan terancamnya:
(a) tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
(b) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
(c) keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan pula yang dimaksudkan dengan “mengganggu keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia negara akan dapat mengakibatkan terganggunya kesinambungan pembangunan.”

Dalam RUU tersebut, ketentuan pidana berkisar 6-20 tahun. Ketentuan pidana itu umumnya ditujukan pada masyarakat luas yang dengan sengaja mengumumkan atau menyebarkan surat-surat, berita-berita, peta-peta,
rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda kepada pihak yang tidak berhak atau pihak asing.

Menurut Ketua Baleg DPR Zein Badjeber, penyusunan RUU Kerahasiaan Negara bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan dibiayai luar negeri.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak kepada DPR agar menunda pembahasan RUU tentang Kerahasiaan Negara dan meminta DPR mempercepat
pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Mas Achmad Santosa
dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyatakan bahwa pada dasarnya
Koalisi untuk Kebebasan Informasi menolak tegas adanya RUU Kerahasiaan
Negara.

Josi Khatarina Assegaf, juga dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi
menambahkan, penolakan terhadap RUU Kerahasiaan Negara bukan berarti
Koalisi untuk Kebebasan Informasi bersikap anti kerahasiaan negara. “Jadi
kami tidak menolak kerahasiaan negara, karena biar bagaimanapun negara
yang berdaulat perlu rezim kerahasiaan. Tetapi penerapannya tidak harus
melalui undang-undang, bisa melalui peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang.”

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi berpendapat
bahwa tidak perlu ada UU Kerahasiaan Negara, tetapi cukup UU tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

18 Maret 2002

Dalam pertemuan dengan pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi
mengindikasikan bahwa ada keinginan pemerintah melindungi pelaku korupsi dan
kejahatan hak asasi manusia dengan mengajukan RUU Rahasia Negara. Ifdhal Kasim
dari ELSAM menyatakan bahwa selama ini pengadilan militer menyatakan
berkas dakwaan dan replik terdakwa dinyatakan sebagai rahasia negara,
walau pengadilan dinyatakan terbuka untuk hukum.

Koalisi menyoroti ayat 1 pasal 12 draf RUU yang menyatakan bahwa
kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi rahasia negara berada
pada pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen
dan non departemen, pimpinan TNI/Polri dan pimpinan BUMN. Ayat 2 pasal
yang sama menyatakan bahwa semua pimpinan lembaga negara ... dapat
mendelegasikan kewenangan kepada eselon di bawahnya.

(Kompas “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi” 19 Maret 2002)

20 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan
Musyarawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan kapan akan dibahas oleh sebuah Panitia
Khusus atau Komisi I DPR.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

17 Februari 2003

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Nachrowi Ramli dari LSN
terungkap bahwa banyak rahasia negara, khususnya menyangkut strategi
diplomasi pemerintah dengan pihak luar negeri, yang bocor karena
departemen-departemen yang ada, termasuk pihak intelijen, belum mengoptimalkan
teknik persandian. Kebocoran rahasia negara ini menyebabkan negara
kerap kali dirugikan, terutama untuk data yang kategorinya sangat rahasia.

Tentang rahasia negara apa saja yang sempat bocor dan
departemen-departemen apa saja yang belum mengoptimalkan persandian itu, sebagaimana
terungkap di dalam rapat, tidak jelas karena Wakil Ketua Komisi I DPR
Effendy Choirie tidak menjelaskan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, LSN meminta dukungan Komisi I untuk
menindaklanjuti pembahasan RUU Kerahasiaan Negara. Menanggapi hal tersebut,
Komisi I akan segera mendesak pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan
RI agar segera memasukkan draf RUU Kerahasiaan Negara pada masa sidan
DPR ke IV sehingga bisa segera dibentuk panitia khusus. Dengan
dimasukkannya RUU Kerahasiaan Negara, diharapkan pembahasannya bisa seiring
dengan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Banyak Rahasia Negara Bocor” 18 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam rapat kerja dengan Pansus RUU Antiterorisme, Kepala BIN AM
Hendropriyono mengusulkan agar pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme (RUU Anti Terorisme) terintegrasi dengan RUU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen, agar
“suasana kebatinan” keempat RUU tersebut dapat disamakan dan tidak tambal
sulam dalam pembahasannya.

Ketika ditanya apakah pengintegrasian pembahasan itu dalam satu pansus,
Hendropriyono mengatakan bahwa bukan berarti dibahas dalam satu pansus
tetapi pembahasannya terintegrasi dan tidak sendiri-sendiri. “Suasana
kebatinannya mesti disamakan terlebih dahulu. Dengan begitu sekaligus
mempelajarinya bersama apakah terdapat unsur-unsur sinergis dalam
tiap-tiap pasal, sehingga kita bisa punya pedoman bagi pemerintah, DPR dan
seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjogoeritno, para anggota DPR sepakat untuk membentuk Panitia Khusus RUU
KMI dengan anggota 50 orang dari seluruh fraksi. Beberapa nama anggota
pansus dari Fraksi PDIP di antaranya adalah Panda Nababan, dari Fraksi
Partai Golkar, Ridwan Mukti, dari Fraksi PPP Aisyah Aminy, Effendy
Choirie dari FKB, Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi, dari Fraksi TNI /
Polri Franklin Kayhatu, dari Fraksi KKI Ismawan DS, Fraksi PBB Noorbalqis
dan Fraksi PDU KH Abdul Qadir Djaelani.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

19 Februari 2003

Koordinator Tim Lobi Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Agus
Sudibyo, Bimo Nugroho dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan
Ignatius Haryanto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menolak BIN dan
Meneg Kominfo agar pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
dilakukan bersama-sama dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU
Intelijen.

Dikhawatirkan bila pembahasan dilakukan bersama-sama justru hak asasi
untuk memperoleh informasi akan terabaikan demi kepentingan-kepentingan
yang mengatasnamakan negara. Paradigma RUU Kebebasan Informasi adalah
keterbukaan, transparansi dan partisipasi. Sebaliknya RUU Kerahasiaan
Negara dan RUU Intelijen masih menggunakan paradigma ketertutupan.
Pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi telah dilakukan melalui
mekanisme dialog publik yang lama, bahkan dengan melibatkan aparat negara.
Sebaliknya proses pembahasan RUU Kerahasiaan Negara dilakukan tertutup dan
kurang dikomunikasikan kepada publik.
(Kompas “DPR Didesak Dahulukan Bahas RUU Kebebasan Informasi” 20
Februari 2003)

28 Februari 2003

Dalam diskusi “RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Pers dan
Kerahasiaan Negara” yang diselenggarakan Dewan Pers dan Asia Foundation
di Jakarta, dinyatakan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Inforamsi
mengharapkan rahasia negara menjadi sub-bagian dari UU Kebebasan Memperoleh
Informasi Publik.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian
Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

14 Maret 2003

Dalam seminar internasonal dan workshop “Peran Penting UU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan
Demokratis” disampaikan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh
Informasi menilai usulan integrasi pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh
Informasi Publik dengan RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dan RUU Intelijen akan mengecilkan arti RUU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “UU KMI Ampuh Kikis KKN” 15 Maret 2003)

6 Maret 2003

DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang pertama dengan Koalisi
Kebebasan Memperoleh Informasi.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian
Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

1 April 2003

Dalam pendapat yang disampaikan kepada Pansus RUU Kebebasan Informasi,
Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara bersama Ketua Sub-Komisi
Pengkajian dan Penelitian Lies Sugondo menyatakan bahwa Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpandangan bahwa tidak perlu ada UU
tersendiri yang mengatur atau mengenai kerahasiaan negara. Hal-hal yang
berkaitan dengan kerahasiaan negara cukup diatur dalam UU tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Dinyatakan bahwa dokumen yang berkategori rahasia tidak perlu diatur
secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat
dengan UU. Hal tersebut sudah cukup bila penjabaran tentang tata cara
penyimpanan, pemberitan informasi dan masa berlakunya sebuah dokumen yang
menjadi rahasia negara diatur dalam peraturan pemerintah saja, dengan
tetap mengacu pada RUU Kebebasan Informasi.

“Sudah sangat tepat bahwa pemuatan substansi pengujian kerahasiaan
informasi melalui pertimbangan mengutamakan kepentingan publik yang lbeih
luas. Dengan begitu, kerahasiaan informasi tidak bersifat permanen atau
mutlak ketika berdahapan dengan kepentingan umum yang lebih besar,”
tutur Hakim.

Hakim menambahkan bahwa semua dokumen informasi yang dikategorikan
sebagai rahasia memang seharusnya dimasukkan sebagai pengecualian dalam
membuka informasi. “Akan tetapi pengecualian dalam hal ini perlu dirinci,
mana yang benar-benar dapat dikecualikan dan mana yang tidak,” ujar
Hakim.

Menurut Hakim, data-data intelijen pada pemerintahan yang lalu mengenai
orang-orang atau lembaga tertentu sudah saatnya disingkap (disclose).
Orang-orang yang merasa dirinya pernah diidentifikasi sebagai ekstrem
kiri, ekstrem kanan atau LSM bermasalah dan sebagainya berhak untuk
meminta data-data intelijen itu disingkap. Publik dapat menuntut hal yang
sama agar data-data itu tidak disalahgunakan oleh pemerintah yang
sekarang maupun yang akan datang.

(Kompas “Tidak Perlu UU Tersendiri Tentang Kerahasiaan Negara” 4 April
2003)

17 April 2004

Dalam diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi
untuk Kebebasan Informasi mengusulkan cukup hanya ada satu UU yang
mengatur keterbukaan informasi sekaligus kerahasiaan negara. Jika kedua hal
tersebut diatur dalam UU yang berbeda, dikhawatirkan akan terjadi
tumpang tindih dan kerancuan dalam implementasinya.

Koalisi berpendapat bahwa RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tak
hanya mengakui adanya informasi yang harus dibuka kepada publik;
melainkan juga tentang informasi yang harus dirahasiakan atas nama pemberitan
informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional,
fungsi-fungsi intelijen, hubungan bilateral, proses penegakan hukum serta
hak asasi manusia, termasuk hak pribadi.

(Kompas “Undang-Undang tentang Informasi Cukup Hanya Satu” 21 April
2003)

20 Mei 2003

Dalam Rapat Kerja Pansus RUU KMI dengan BIN, LSN, BAIS (Badan Intelijen
Strategis), Departemen Kehakiman dan HAM, Polri dan TNI yang dipimpin
oleh Ketua Pansus Paulus Widianto, terungkap bahwa BIN dan LSN menilai
RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik memberikan hak atau kewenangan
yang terlalu luas kepada publik untuk mengakses informasi dan menilai
perlu ada pembatasan akses.

“Adalah sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas apabila
seluruh kebijakan publik dari lembaga dan badan pemerintah dibuka untuk
umum dengan mengabaikan kerahasiaan,” tandas Wakil Kepala BIN As’at.
Ketua LSN Nachrowi Ramli menegaskan bahwa UU KMI tetap harus melakukan
pembatasan agar tidak kebablasan.

Beberapa pembatasan akses yang disampaikan BIN kepada Pansus di
antaranya usulan perubahan pasal 4 ayat 3. Apabila sebelumnya setiap orang
dalam mengajukan permintaan informasi tidak diwajibkan menyertakan alasan,
BIN mewajibkan adanya alasan. Apabila sebelumnya informasi tidak
dibeda-bedakan, BIN juga mengusulkan pengklasifikasian informasi menjadi
sangat rahasia, rahasia dan konfidensial demi kepentingan publik. BIN pun
mengusulkan penghapusan kata “wajib” pada pasal 12 ayat (1) yang
berbunyi “badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.”

(Kompas “RUU KMI Dianggap Beri Hak Terlalu Luas” 21 Mei 2003)

27 Oktober 2004

Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf menandatangani Instruksi Mendagri no 7
tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam
Negeri (Depdagri) sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia
Bersatu yang menyatakan bahwa seluruh pegawai Depdagri Depdagri harus
meningkatkan disiplin kerja dengan menjaga dan tidak membocorkan atau
memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman, Rabu kemarin,
menjelaskan, rahasia negara yang dimaksudkan adalah berbagai dokumen yang tidak
boleh diketahui masyarakat sebelum waktunya. Bila rahasia negara itu
bocor dan diketahui masyarakat, dikhawatirkan akan membahayakan negara.
"Kalau dokumen itu sudah dijadikan keputusan atau sudah resmi, maka baru
bisa disampaikan ke masyarakat. Artinya, dokumen tersebut sudah jadi
milik publik," kata Ujang.

(Kompas “Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara” 28 Oktober 2004)

2 November 2004

Dalam kesempatan jumpa pers di Komisi Hukum Nasional, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak pemerintahan Yudhoyono segera mengambil langkah kongkret untuk mengeluarkan amanat presiden untuk menyegerakan pengesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Koalisi menyatakan adalah ironi ketika Mendagri M Ma’ruf justru mengeluarkan instruksi yang salah satu isinya adalah melarang pegawai membocorkan rahasia negara pada pihak lain. Status rahasia negara tersebut berpotensi diterakan
secara sembarang oleh pejabat publik sehingga bakal mematikan akses publik atas informasi publik.

(Kompas “Pemerintahan Yudhoyono Belum Buka Akses Informasi Publik” 3 November 2004)

4 November 2004

Dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama kalangan pers, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan bahwa definisi dan klasifikasi apa yang disebut sebuah rahasia negara akan ditegaskan dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.


"Rahasia negara dalam RUU KMIP akan ada klasifikasi dan definisi apa yang disebut rahasia negara serta diatur secara tegas. Misalhnya akan diatur apa saja saja yang mengancam keselamatan negara sehingga nanti tidak bisa sembarangan mengatakan ini rahasia negara atu tidak karena sudah ada definisinya di UU itu," ujar Sofyan Djalil.

(Kompas “Definisi Rahasia Negara Akan Ditegaskan pada RUU Kebebasan Memperoleh Informasi” 5 November 2004)

10 November 2004
Dalam Rapat Kerja Menegkominfo dengan Komisi I DPR, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik akan disatukan dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU Intelijen. “Dengan dijadikan satu paket, akan lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

(Kompas “Anggota DPR: Prioritas 100 Hari Menneg Kominfo
Mengawang-awang” 11 November 2004)



25 November 2004

Dalam jumpa pers di DPR, Koalisi mengatakan bahwa RUU KMIP diharapkan
tidak dibahas bersama-sama dengan RUU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara
dan RUU lainnya yang membatasi akses publik untuk mendapatkan
informasi. Koalisi menyatakan, “Legislasi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU
Intelijen harus dibahas, didahului dengan dialog publik yang representatif dan
partisipasi publik mutlak diserap, karena kemarin kemunculan kedua RUU
ini sangat misterius, tiba-tiba ada dan mau dibahas.” Koalisi juga
menyatakan bahwa DPR dan pemerintah harus menciptakan mekanisme yang
transparan dan partisipatif dalam proses pembahasan RUU KMIP.

(Kompas “Presiden Didesak Turunkan Amanat Presiden Pembahasan RUU KMIP” 26 November 2004)

15 Desember 2004

Dalam diskusi Rahasia Negara dalam Diskusi Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi yang diselenggarakan UNESCO dan Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Rahasia Negara dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dilakukan secara bersamaan.

(Kompas “Kebebasan Informasi Penting bagi Demokrasi” 17 Desember 2004)

28 Januari 2005

Dalam diskusi "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY-Memberantas Korupsi, Tanpa Penegakan Prinsip-Prinsip Transparansi" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Koalisi menilai, Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2004 mengenai larangan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri membuka rahasia negara justru menjadi kontraproduktif bagi tekad pemerintah memberantas korupsi.

(Kompas “Sikap Pemerintah Hambat Proses RUU KMIP” 29 Januari 2005)

11 Februari 2005

Dalam pernyataan yang disampaikan Koalisi di Gedung MPR/DPR, Koalisi menilai Keputusan DPR untuk lebih memprioritaskan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara ketimbang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dinilai sebagai hal yang tidak logis dan tak masuk akal. RUU KMIP sudah melalui debat publik, pembahasan di DPR sudah pada tingkat kedua dan hanya tinggal menunggu amanat presiden. Hal itu berbeda dengan RUU Kerahasiaan Negara yang baru dalam pembahasan tingkat pertama. Merujuk draf RUU Kerahasiaan Negara, Koalisi mempertanyakan definisi kerahasiaan negara. Selain definisi yang tidak jelas, tidak ada batasan siapa yang berwenang memastikan sifat kerahasiaan sebuah informasi.

(Kompas “Prioritaskan RUU Kerahasiaan Negara, DPR Tidak Logis, 12 Februari 2005)

Feb 17, 2005

Siaran Pers YLBHI - LBH Makassar tentang Penyatuan TNI dan Polri

SIARAN PERS
No. : 002/SP/YLBHI/II/2005

Tentang
PENYATUAN TNI DAN POLRI

Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menyatukan TNI dan Polri dalam satu atap melalui penyusunan draf RUU Hankam perlu mendapat perhatian serius. Institusi TNI dan Polri nantinya akan berada di bawah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Dengan alasan untuk mengatasi ketimpangan fungsi atau koordinasi penanganan masalah pertahanan keamanan, penyatuan tersebut akan menodai semangat reformasi.

Oleh karenanya kami,YLBHI-LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; Rencana penyatuan TNI-Polri di bawah satu atap yaitu kementerian Polkam tidak disadari dengan argumen yang kuat. Kami melihat bahwa Menhan hanya melihat kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan tidak berorientasi jangka panjang dalam menata demokrasi.

Kedua; Pernyataan Menhan bahwa reformasi yang dilakukan adalah sebagai buah kebablasan, merupakan pernyataan yang sumir dan menegasikan peran masyarakat (khususnya rakyat dan mahasiswa) dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang lalu.Bahwa agenda refromasi yang diperjuangkan tersebut adalah justeru menghendaki pemisahan Polri dari TNI (ABRI) karena bercampurnya fungsi-fungsi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia dan dominasi militer (TNI) dalam seluruh aspek sosial politik dengan selimut kondisi HANKAM.

Ketiga; Menhan tidak mengerti konsepsi security secara utuh. Perlu diketahui bahwa secara keseluruhan aspek-aspek keamanan adalah bukan hanya mengenai “pengendalian”secara fisik, melalui tindakan represif akan tetapi keamanan (security) adalah juga menyangkut keberlanjutan kehidupan. Jadi konsepsi keamanan sebagai masalah refresi oleh perangkat-perangkat keamanan represif adalah kekeliruan besar.

Keempat; Menhan hanya mengedepankan argumen legalistik berdasarkan Palas 30 UUD 1945 tanpa melihat masalah secara subtansial. Yang dibutuhkan adalah bukan penyatuan TNI dan Polri di bawah satu atap akan tetapi membuat regulasi yang tegas terhadap tugas-tugas yang melibatkan kedua institusi Polri dan TNI.


Oleh karena itu kami menyatakan :

1. Menolak rencana Menhan menyatukan TNI dan Polri di bawah satu atap.

2. Mendesak pemerintah membuat Undang-undang Perbantuan Militer


Demikian siaran pers ini di buat, di ucapkan terima kasih

Makassar, 17 Februari 2005

Yayasan LBH Indonesia

Badan Pengurus

Munarman
Ketua

Feb 15, 2005

Undangan Diskusi: Mewaspadai Legislasi RUU Kerahasiaan Negara

Rapat Paripurna DPR 1 Februari 2005 telah mengesahkan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas DPR sampai tahun 2009. Salah satu RUU yang diprioritaskan adalah pembahasan RUU Rahasia Negara.

Langkah menempatkan RUU Rahasia Negara sebagai prioritas patut dicermati. RUU Rahasia Negara berpotensi untuk menghambat proses demokratisasi karena akan membatasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengundang rekan-rekan media massa untuk hadir dalam diskusi yang akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal:
Jum’at, 18 Februari 2005

Jam :
13.30 WIB- Selesai

Tempat:
Ruang Pertemuan Dewan Pers
Gedung Dewan Pers lt. VI.
Jln. Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Pembicara:
- Daniel Dhakidae (Litbang Kompas)
- Joko Susilo (Komisi I DPR-RI)
- Paulus Widiyanto (Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi).


Demikian undangan yang kami sampaikan, atas kehadiran rekan-rekan media massa kami mengucapkan terima kasih.


Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi


Agus Sudibyo
Koordinator Lobby


Kontak Ahmad Faisol : 08151847551

Feb 14, 2005

Radio Bahana: Most Romantic Artist Couple

Jakarta, 14 Pebruari 2005 - Di tengah maraknya berita kawin cerai para selebritis, radio Bahana ingin mengungkapkan sisi positif beberapa selebritis yang "adem-ayem" dengan pasangannya, melalui ajang Most romantic Artist Couple.

Ajang ini digelar dalam rangka hari Valentine 14 Pebruari, dengan cara interaktif polling yang digelar seminggu menjelang hari kasih sayang itu.

Empat (4) pasang Selebritis yang menjadi pilihan pendengar untuk didaulat sebagai pasangan paling romantis tsb, adalah:
- Nia Paramita-Gusti Randa
- Chrisye Subono-Adri Subono
- Mona Ratuliu-Indra Brasco
- Vena Melida-Ivan

Polling berlangsung dari tanggal 03 - 12 Februari 2005. Jawaban di kirim lewat SMS 08121010180. Pengumuman 2 besar tanggal 12 Februari 2005 jam 23.00 Wib - On Air.

Hasil akhirnya adalah: (Total Responden dengan 149 Suara)
- Pasangan Gusti Randa dan Nia Paramitha - 38,3 Persen
- Pasangan Indra Brasco dan Mona Ratuliu - 26,9 Persen
- Pasangan Adri Subono dan Chrisye Subono - 20.8 Persen
- Pasangan Ivan Fadilla dan Vena Melinda - 14 Persen

Dua pasang yang memperoleh suara terbanyak akan di pilih lagi untuk dipilih satu pasangan sebagai pasangan paling romantis. Dan kedua pasangan tersebut bakal ketemuan dengan pemilihnya dan mereka yang merayakan Valentine day di The Piano Bistro, drink, dine, and romance, Jl. Wijaya Jakarta Selatan pada Senin 14 Pebruari 2005 jam 19.00 WIB.

Jadi, jangan lewatkan final The Most Romantic Artist Couple Versi Bahana hari ini.

Radio Bahana 101,8 FM memposisikan diri sebagai radio Pasangan Muda bagi pendengar pria-wanita usia 20 s/d 39 tahun di Jakarta. Komposisi musik dominan lagu Indonesia Populer dan sisipan Lagu Barat Hits membungkus informasi dari manca negara hingga sudut-sudut kota Jakarta, dengan sudut pandang kehidupan keluarga pasangan muda. Info ringan , tips, dan sisipan berita yang ditampilkan memberi inspirasi keseharian, seolah potret kehidupan para pendengar Bahana, yang optimis, produktif, Ceria, easy going, dan bersahabat.

Sharing seputar kehidupan keluarga Pasangan Muda, tercermin dari berbagai konsultasi yang digelar pada jam 9 pagi dan jam 9 malam.

Jam 9 Pagi di Senin, Taman Kreativitas Anak di pekan pertama, Pekan kedua dan keempat menampilkan Konsultasi Kesehatan Bunda dan Balita, Pekan ketiga dan Kelima menggelar Ajang Konsultasi Usaha Sambilan.

Setiap Selasa pendengar dapat berkonsultasi seputar Hukum dan Perempuan.

Rabu - konsultasi psikologi : Anak, Suami Istri, maupun psikologi karir.
Kamis - konsultasi perencanaan Keuangan Keluarga.
Jumat - konsultasi mengenai Berpikir Otak Kanan, atau positif thinking.

Jam 9 malam di Senin konsultasi hak dan hukum perempuan, Selasa konsultasi kehidupan dari sudut pandang religi, Rabu pekan ganjil konsultasi kesehatan secara umum, dan pekan genap konsultasi seputar motivasi hidup berwirausaha. Kamis pendengar menikmati saat santai bersama penyiar, dan jumat pasangan muda dapat konsultasi seputar sex sehat. Malam Minggunya pendengar dapat ngobrolin seputar parenting.

Segmen lain yang memotret kehidupan pasangan muda, antara lain tips, testimony, dongeng, dll.

Bahana 101, 8 FM
Radio Pasangan Muda

Jl. Pengadegan Selatan VII No. 23
Jakarta Selatan

Feb 13, 2005

Silaturrahim Musyawarah Fokal IMM Jatim; Farid Fathoni Ketua Fokal IMM

Surabaya, Minggu (13/2/05) - Akhirnya Drs. H. Farid Fathoni. AF, SH. terpilih menjadi ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOkal IMM)Jawa Timur. Acara Silaturrahim ini diselenggarakan di Inna Simpang Hotel pada sore hari ini. Ia terpilih dengan dukungan terbanyak sebagai ketua umum sekaligus ketua Formatur yang akan membentuk kepengurusan periode 2005-2009.

Sebelumnnya Fokal IMM di Jawa Timur sempat terbentuk dan di pimpin Ahadin Mintaroem. namun dalam perjalanannya sempat vakum sekitar 10 tahun. "Oleh sebab itulah berkat dukungan dan kerja keras DPD IMM Jatim, akhirnya Fokal IMM terbentuk lagi secara definitif."

Diharapkan dalam perjalannya Fokal IMM dpat menampung dan menselaraskan antara Alumni IMM dan Aktivis IMM khususnya di Jatim ini.

Dalam paparan visi dan misinya Farid, menyatakan akan
membawa gerbong Fokal IMM Jatim pada program nyata dan menjadi jembatan anatara kader IMM dalam perannya di Muhammadiyah, Msyarakat dan Bangsa. Aktivis IMM dan peran Muhammadiyah harus progresif, dimana Muhammadiyah harus berpihak pada kaum lemah dan tidak berpihak pada kekuasaan.

"Kalau Muhammadiyah tidak peduli pada hal yang sifatnya sosial yang lebih kongkrit, maka Muhammadiyah tidak akan maju-maju dan sibuk mengurus amal usahanya saja," tegasnya.

Hadir dalam Acara Silaturrahim, Prof. DR Yahya
Muhaimin, Mantan Mendiknas di era Gu Dur, Ketua PD
Muhammadiyah Surabaya Drs Wahid Sukur, Prof. Syafiq A
Mughny, MA. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Jatim, Erlangga Calon Walikota PD-PAN yang mengaku
aktifis IMM tahun 80-an.

Sebelumnya terbentuk Fokal IMM Jatim difasilitasi
oleh DPD IMM Jawa Timur yang menggelar acara silaturrahim dan buka puasa bersama antara kader IMM dan Alumni se Jatim.

Dalam pertemuan itu terbentuk kepanitian Musyda Fokal
IMM Jatim yang dipimpin oleh Drs Siadi sebagai ketua
dan Choirul Anam SPd sebagai sekretaris.(fokal imm)

Wassalam

Humas Panitia Silaturrahim Musyda Fokal IMM Jatim

Syafrudin Budiman
031-60704041

Pengirim: Ellyani
email: ellyani_rudi@yahoo.com

Feb 10, 2005

Official launching of Access Indonesia website from USC

Dear all:

I am pleased to inform you about our official launching of Access Indonesia website. The website is the principal output of a project jointly undertaken by University of Southern California (Los Angeles, United States) and Bandung Institute of Technology (Bandung, Indonesia). The project has
been sponsored by the United States Department of Education's Technological Information and Cooperation for Foreign Information Access (TICFIA) program since October 2002. The main purpose of the project is to foster a fuller interdisciplinary understanding of Indonesia through a "one-stop website" (available both in English and in Bahasa Indonesia), which is designed for scholars,
students, international development practitioners, policymakers, and the business community
interested in Indonesia. As you may know, since the Asian financial crisis of 1997, this largest
Muslim country in the world has also been going through major political transitions. With our Access
Indonesia project website, we hope to keep you updated on Indonesia's transformation processes.

You can access our website from the following URL: http://www-rcf.usc.edu/~indo

The website is organized around six main sections:

(a) THEMES: This section provides information on five themes [Culture, Economy, Geography, History,
and Politics] related to Indonesia. Each theme page contains full-text documents (including
documents that are only accessible through our website), book and journal citations, and web-links.
There is also a summary section called "Indonesia at a Glance."
(b) NEWS INDO SECTION: It provides news briefs of current news from Indonesia (updated weekly on
Mondays).
(c) STAT INDO SECTION: It has statistical data on Indonesia both in excel and in html format
(gathered from Indonesian and international organizations).
(d) MAP INDO SECTION: It includes Web-GIS based thematic maps of Indonesia.
(e) SLIDE INDO SECTION: It includes photographs from selected Indonesian cities (e.g. Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin) and a private collection by a professional photographer from
Indonesia.
(f) LEARNING TOOLKITS SECTION: It has one multiple choice quiz on different aspects of Indonesia and
two map exercises to locate Indonesian islands and cities.

We also have a SPECIAL TSUNAMI SECTION that focuses on the disaster recovery and rebuilding
processes in Aceh and North Sumatra, which were gravely affected by the recent Tsunami. We would be
expanding this section during the coming months. We will soon be adding a BUSINESS MANUAL SECTION
that may be of interest to those who would like to conduct business activities in or with Indonesia.

If you like to be informed about our activities and receive our weekly news summaries on Indonesia,
please subscribe to our DIALOGUE INDO email list from the website.

We hope that you find our Access Indonesia website helpful. We would appreciate your cooperation in
disseminating information about the website. Please feel free to write to us at indo@usc.edu for any
comments or questions that you may have.

Sincerely yours,

Dr. Koichi Mera
Director, Access Indonesia Project
Research Professor
School of Policy, Planning, and Development
University of Southern California
Los Angeles, CA 90089-0626
U.S.A.


Access Indonesia Project
email: indo@usc.edu

February 8, 2005



Feb 9, 2005

Cockpit Band Charity Concert in Bali

Bernostalgia, mengajak beramal, dan Peduli Aceh
Di PLANET HOLLYWOOD BALI

Jumat, 11 Februari 2005


Siapa yang tak mengenal GENESIS sebagai salahsatu grup musik legenda dengan karya-karyanya yang monumental? Orang kerap mengindentikannya dengan Art Rock dan yang lainnya menyebutnya Progressive Rock atau ada juga yang mengklasifikasikannya sebagai Classic Rock. Namun dibalik itu GENESIS adalah grup musik rock yang ditunjang oleh individual skill musik yang hebat dari Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks lalu kemudian Phil Collins dan beberapa musisi yang pernah bergabung pada masa kejayaan GENESIS.

Lantunan “Lamb Lies Down on Broadway”, “ABACAB”, “Cinema Show”, “Turn it On” serta ratusan nomor-nomor GENESIS lainnya seakan menyerbu penjuru dunia dan akrab di telinga anak-anak muda di tahun 1970-80. Tidak heran jika public musik Indonesia pada tahun 80-an juga akrab dengan nama COCKPIT BAND sebagai band Indonesia yang berkiblat pada musik musik GENESIS.

Perjalanan COCKPIT BAND dimulai tahun 1980 di Jakarta, didirikan oleh Dadan Muchtar, Izal, Oding Nasution, Yaya Muktio & Joseph Martam. Pada malam tahun baru 1983 sempat tampil di Pantai Kuta, Bali dan menuai sukses. Vokalisnya yang paling menonjol datang dari Belanda. Dia menguasai karakter vokal Peter Gabriel dan Phil Collins dan mampu tampil secara teatrikal sesuai dengan style yang diusung oleh GENESIS jika tampil live. Dia adalah Freddy Tamaela yang kini sudah tiada. Gaya teatrikalnya konon lebih menarik dari yang biasa dilakukan Gabriel dan Collins di panggung.

Pada era 80-an inilah GENESISnya Indonesia ini mewabah di Indonesia dengan kemasan GENESIS NIGHT di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. COCKPIT BAND mempersembahkan musik yang tidak sekadar memainkan lagu-lagu GENESIS tapi juga menghayati dan memainkannya dengan segenap kreatifitas yang dimiliki oleh para personalnya sehingga kentara kekhasannya.

LATAR BELAKANG
Kini setelah 20 tahun berlalu, kembali COCKPIT BAND berkiprah di dunia musik Indonesia dengan sebuah concert yang akan dilakukan di BALI pada 11 February 2005. Apa yang membuat COCKPIT BAND tampil kembali setelah sekian lama sibuk dalam kegiatan musik masing-masing personelnya ini?

Rasa Kemanusiaan. Itulah jawaban yang muncul melatar belakangi rencana shownya di Bali. Musibah di Aceh dan Sumatera Utara yang merenggut ratusan ribu nyawa memberi dorongan kuat bagi COCKPIT BAND untuk memberikan kontribusi musical dengan mengajak publik (khususnya publik musik era 80-an yang pernah bergiat pada musik GENESIS dan aliran klasik rock lainnya) untuk merevitalisasi diri terhadap rasa kemanusiaan yang perlu dimiliki sepanjang hayat manusia.

Secara nyata bagi personil COCKPIT BAND, Aceh adalah semacam penanda bagi manusia untuk kembali kepada khittahnya sebagai makhluk Sang Khalik. Untuk itu jauh dari ikut arus melakukan kegiatan amal bahkan sebaliknya, seyogianya semua pihak dan mereka yang mampu terus menggalang dan menyampaikan rasa kemanusiaan kepada saudaranya yang lain melalui banyak kegiatan yang dikemas sebaik mungkin. Perbaikan saudara kita di Aceh baik fisik dan mental pun tidak cukup dalam 5 tahun.

COCKPIT BAND akan tampil selama 2 jam di depan publik musik di Bali dan juga dalam acara CHARITY CONCERT ini COCKPIT BAND akan memberikan sebagian besar honornya bagi Aceh. Sebagai aksi pembuka bagi show Cockpit Band akan hadir 63KG Band dari Bali yang akan mempersembahkan lagu-lagu originalnya dan kehadiran 63KG Band yang notabene adalah musisi-musisi Bali yang telah lama berkecimpung di dunia musik ini merupakan bagian dari program charity mereka untuk Aceh dimana album yang mereka baru rilis penjualannya diberikan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh. Selain itu penyelenggara yang rencananya mengumpulkan sejumlah dana dari penjualan tiket juga akan dibuka kotak amal serta pelelangan beberapa barang.

Juga tidak kalah pentingnya malam itu akan diadakan video conference Bali-Aceh dengan menggunakan teknologi Videophone “Beamer” yang akan langsung menampilkan kondisi terkini di Aceh serta dialog dengan relawan dan korban yang selamat dari bencana Tsunami.


PERSONIL COCKPIT BAND
Ronny Harahap – Keyboard
Odink Nasution – Guitar
Raidy Noor – Bass
Yaya Muktio – Drums
Arrie Syaff – Vokal


PERSONIL 63KG BAND
Bayu – Vocal
Doddy – Bass
Bogie – Drums
Otto – Guitar

Additional
Onnie – keyboard
Gus Tilem – Guitar

More info about 63KG BAND please visit www.63kgband.com


Untuk keterangan mengenai acara
Silakan menghubungi Ayip
Matapro
Jalan Imam Bonjol 467
Denpasar 80119
Bali-Indonesia
Tel. 0361-481906
Fax. 0361-481907
Email. ayip@matamera.com
Mobile. 08553735580


Planet Hollywood Bali
Komplek Mall Bali Galeria
Jalan By Pass Ngurah Rai, Simpang Siur
Kuta 80361
Bali-Indonesia
Tel. 0361-757827
Fax. 0361-765858
Email. phbalism@indo.net.id
Mobile. 0817560079


Feb 8, 2005

Bantahan terhadap pernyataan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Singapura di Jakarta tentang kasus limbah B3 di Pulau Galang

Menanggapi surat pembaca Bapak Adrian Chung, Sekretaris Pertama Keduaan Besar Singapura di Jakarta di Harian Kompas pada Hari Senin, 7 Pebruari 2005, mengenai kasus limbah B3 di Pulau Galang, dengan ini beberapa hal yang perlu kami bantah dan luruskan, yaitu :

Judul surat yang berbunyi ”Bukan B3” perlu kami gugat, karena kami tidak yakin pihak otoritas dari Singapura dapat mengambil kesimpulan pasti bahwa limbah dimaksud bukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selama tujuh bulan sejak kasus ini terungkap, tidak pernah ada pihak yang mengatasnamanakn otoritas Pemerintah Singapura melakukan uji sampel limbah-limbah tersebut untuk memastikan jenis substansinya. Nampaknya pihak Kedubes Singapura masih tetap menggunakan dokumen ekspor awal sebagai referensi. Padahal dokumen tersebut telah jelas-jelas ditolak pihak Indonesia karena tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam kasus ini bahwa hukum Singapura yang tidak menganggap limbah tersebut sebagai limbah B3 tidak dapat digunakan. Berdasarkan Konvensi Basel, dasar hukum tentang penetapan substansi limbah apakah limbah tersebut sebagai limbah B3 atau bukan yang menentukan adalah hukum negara tujuan. Dalam kasus ini negara tujuan tersebut adalah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara resmi bahwa ”pupuk” yang dikirim adalah limbah B3, dan berasal dari Singapura.

Sesuai kesepakatan Konvensi Basel maka Singapura sebagai negara asal wajib mengambil kembali limbah dimaksud. Pernyataan-pernyataan yang mencerminkan bantahan atas keputusan resmi pemerintah Indonesia dan keengganan Singapura untuk melakukan kewajibannya kami nilai sangat kontra produktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Apabila limbah tersebut bukan limbah B3 mengapa pihak Singapura harus mengelak untuk mengambil kembali limbah tersebut.

Usaha untuk terus memperdebatkan status substansi ”pupuk” yang berlangsung dalam bentuk debat kusir saat ini kami nilai tidak ada lagi gunanya. Mediasi oleh Sekretariat Konvensi Basel bukan lagi untuk membahas status ”pupuk”, tetapi untuk menentukan kapan limbah B3 tersebut diambil kembali oleh negara asalnya.

Kami meminta agar himbauan Bapak Chung untuk tidak memperbesar kasus ini, perlu diletakkan secara proporsional. Bagaimanapun keberadaan limbah B3 yang volumenya mencapai 1,15 juta kilogram di Pulau Galang yang diikuti isu akan ada kiriman-kiriman berikutnya sangat meresahkan masyarakat. Mereka amat berhak untuk menuntut penyelesaian dan pelurusan informasi ini. Perlu kami ingatkan bahwa himbauan Bapak Adrian Chung tersebut dapat secara sepihak diartikan sebagai bentuk ketidakseriusan atau anggapan sepele Pemerintah Singapura. Hal ini akan mudah sekali menyulut reaksi emosi masyarakat sehingga tidak menguntungkan dari berbagai pihak.

Kami menekankan kembali bahwa kasus limbah B3 Pulau Galang terjadi karena isi barang berbeda dengan apa yang dideklarasikan oleh eksporter. Pasal 9 Konvensi Basel menyatakan bahwa bentuk ”pemalsuan” dokumen seperti ini mensyaratkan kewajiban pengeksporan kembali (re-ekspor) oleh negara pengekspor, yaitu Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menuntut kewajiban pengembilan kembali ”pupuk” tersebut.

Pada saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan upaya penegakan hukum pidana. Telah ditetapkan empat orang tersangka, yaitu seorang Warga Negara Singapura dan tiga orang Warga Negara Indonesia.

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU NO. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup perlu menjelaskan status penanganan limbah B3 di Pulau Galang tersebut kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Jakarta, 7 Pebruari 2005

Asisten Deputi Urusan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup

ttd.


Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM


Tembusan Yth :

1. Deputi Menteri Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dipublikasikan oleh : Asdep Urusan Informasi
Telp. 021-858 0081/Fax. 021-859 00103
e-mail : infolh@menlh.go.id

Sumber: http://www.menlh.go.id/terbaru/artikel.php?article_id=1231

Groups condemn planned restoration of IMET for Indonesia

Normalizing Military Relations Will Undercut Limited Progress on Murder Case and Other Human Rights Efforts

Contact: John M. Miller, ETAN, 718-596-7668; 917-690-4391 (cell)
Abigail Abrash, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, 603-357-2651

For Immediate Release

February 7, 2005 - Two human rights groups today called the U.S. Department of State's plan to allow Indonesia to again participate in the full International Military Education and Training (IMET) program short-sighted,
a betrayal of the numerous victims of human rights violations by the Indonesian military (TNI), and a serious setback for justice.

"By pushing for release of IMET funds, the Bush Administration is taking advantage of post-tsunami politics to re-engage with the Indonesia military in direct contravention of U.S. law," said Abigail Abrash Walton for the
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights. "The Indonesian government has not cooperated fully with the FBI investigation of the brutal murders of two American teachers at the Freeport copper and gold mine in West Papua.At the same time, the U.S. Justice Department apparently
has shown a remarkable lack of initiative in investigating evidence showing Indonesian military involvement in the killings."

The TNI has been implicated in the August 2002 attack within the mining concession of Louisiana-based Freeport-McMoRan, which also killed an Indonesian teacher and wounded 11 people, including a six-year-old child.

Certification by Secretary of State Condoleeza Rice to Congress of cooperation in the investigation of these killings is the sole condition on provision of IMET. The State Department is reportedly ready to certify cooperation this week.

"The amount of money for IMET may be small but its symbolic value is enormous. The Indonesian military will view any restoration of IMET as an endorsement of business as usual," said John M. Miller, spokesperson for the East Timor Action Network. "Throughout the archipelago, business as usual has been nothing less than brutal human rights violations and impunity for crimes against humanity. In tsunami-stricken Aceh, the Indonesian military continues to manipulate relief efforts and to attack civilians as part of their counterinsurgency war."

"Saying the Indonesian military is cooperating, doesn't make it so," said Abrash Walton. "The only person indicted by the U.S. Justice Department in
June 2004, Anthonius Wamang, has documented ties to the Indonesian military. He has yet to be brought into custody, much less questioned
further about the Indonesian military's involvement in the August 2002
ambush. It seems that there has been absolutely no progress since June in
resolving this criminal attack. How can the State Department credibly claim
that more than seven months of stonewalling by Indonesian authorities
constitutes 'cooperation'?"

"The TNI already receives millions of dollars worth of training. Given the
TNI's dismal rights record and resistance to reform, the Bush
administration's long-running resolve to lift the IMET restriction and
coddle the TNI defies belief. Why remove remaining leverage?" asked Miller.

The groups urged members of Congress to again restrict IMET in upcoming
appropriations legislation and to extend any conditions to
counter-terrorism training, which is funded separately. "Congress should
apply the same conditions on IMET and other military training that it has
imposed on weapon sales," Miller said.

"Indonesia has yet to fulfill previous conditions on IMET, including
accountability for rights violations in East Timor and Indonesia and
transparency in the military budget. In fact, the TNI continues to violate
human rights, especially in Aceh and West Papua. Many of those indicted for
crimes against humanity in East Timor continue to maintain powerful
positions," Miller said.

Background

Arguing that "IMET for Indonesia is in the US interest," Secretary Rice
recently informed a key members of Congress that Indonesia "has
demonstrated cooperation as required" by law. The law requires the
Indonesian government and armed forces to cooperate with the FBI's
investigation into the August 31, 2002 ambush in the mining concession of
Louisiana-based Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc. (FCX). The
administration wants to spend $600,000 for IMET this year.

"The Indonesian people have suffered through so much because of the latest
natural disaster, but we must not let the tsunami wash away the need to
address human rights abuses from the past," Patsy Spier, who survived the
attack in which her husband was killed, told the Associated Press in an
interview in which she opposed Indonesian participation in IMET. "The whole
point is just to have a proper investigation."

An Indonesian citizen, Anthonius Wamang, was indicted in June 2004 by a
U.S. grand jury. The killings took place in an area under full TNI control.
According to local human rights defenders, Wamang has extensive ties to the
Indonesian military as a business partner of Kopassus, the Indonesian
army's notorious special forces. In an August 2004 television interview on
the Australian Broadcasting Corporation, Wamang said that he got his
ammunition for the attack from Indonesian military personnel. He has told
the FBI and local human rights groups that these officers knew that he was
about to carry out an attack in the Freeport concession. The TNI routinely
uses militia proxies to stage attacks, in hopes of covering up their role.

Wamang remains at large and does not face charges in Indonesia. In
announcing the indictment, then-Attorney General Ashcroft ignored evidence
of TNI involvement while saying the investigation is ongoing.

Congress first voted to restrict Indonesia from receiving IMET, which
brings foreign military officers to the U.S. for training, in response to
the November 12, 1991 Santa Cruz massacre of more than 270 civilians in
East Timor by Indonesian troops wielding U.S.-supplied M-16 rifles. All
military ties with Indonesia were severed in September 1999 as the TNI and
its militia proxies razed East Timor.

A number of congressional offices have insisted that the condition on IMET
should remain in place until the investigation is completed and those
responsible for the August 2002 attack are brought to justice.

In a January interview, Spier said the Freeport ambush case "should remind
us why the training funds were held up in the first place. They've got to
be willing to bring to justice those people who committed crimes [in Aceh,
Papua and East Timor] and are still in service... They must acknowledge
what they did was wrong."

ETAN advocates for democracy, justice and human rights for East Timor and
Indonesia. ETAN calls for an international tribunal to prosecute crimes
against humanity committed in East Timor from 1975 to 1999 and for
continued restrictions on U.S. military assistance to Indonesia until there
is genuine reform of its security forces. (See www.etan.org)

The RFK Center has monitored and reported on the human rights situation in
Indonesia, with a special focus on West Papua, since 1993, when respected
Indonesian human rights attorney Bambang Widjojanto received the annual RFK
Human Rights Award for his work to defend the rights of West Papua's
indigenous people. (See http://www.rfkmemorial.org/CENTER/)

-30-


etanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan

ETAN needs your financial support: Make a secure contribution:
http://etan.org/etan/donate.htm

John M. Miller Internet: fbp@igc.org

Media & Outreach Coordinator
East Timor Action Network: 12 Years for Self-Determination & Justice

48 Duffield St., Brooklyn, NY 11201 USA
Phone: (718)596-7668 Fax: (718)222-4097
Mobile phone: (917)690-4391
Web site: http://www.etan.org

Send a blank e-mail message to info@etan.org to find out
how to learn more about East Timor on the Internet

Ki H. Sujiwo Tejo gelar wayang kulit di lokasi kebakaran

Jakarta, 7 Februari 2005 - Pada Rabu, 9 Februari 2005 pukul 21.00 wib mendatang, bekerjasama dengan Yayasan Al-Anshor dan Gerakan Peduli Sekitar Kita (GPSK), 'dalang edan' Ki H. Sujiwo
Tejo akan menggelar wayang kulit semalam suntuk dengan
lakon 'Dewi Ruci', di bekas lokasi musibah kebakaran di Griya Ansor - Kelompok I, Kampung Rawa RT. 02/04, Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pergelaran Wayang Kulit ini selain dalam rangka menyambut malam pergantian tahun baru Jawa (1 Suro/1 Muharram 1426 H) juga untuk memberikan hiburan bagi para korban bencana kebakaran agar tidak larut dalam kesedihan dan segera bangkit dengan semangat baru untuk membangun kampung tersebut.

Lakon 'Dewi Ruci' akan mengisahkan tokoh Bima, seorang
ksatria Pandawa yang mau melaksanakan perintah apa
saja asal sesuai dengan hati nuraninya. Termasuk dalam
menyikapi musibah yang menimpanya dengan tegar dan
kemudian segera bangkit kembali. Melalui penggambaran
lakon ini diharapkan masyarakat setempat segera menemukan kembali semangatnya dan bangkit membangun kampungnya.

Pergelaran wayang kulit ini terbuka untuk umum dan kami berharap rekan-rekan media dapat membantu menyebarluaskan acara ini.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Iwan
Setiawan (0815 9213952 atau 021-837 92515)


Salam,


Alim Sudio
Ketua Program





Feb 6, 2005

Imajinasi Mozza..

Saat ini kita telah memiliki salah satu karya imajinasi terbaru yang luar biasa dari negeri sendiri…

Perkenankan kami mengenalkan Anda pada seorang Mozza..
Kelahiran Jakarta, 08-Mei-1983 ini telah merilis album debut-nya yang berjudul “Imajinasi”, dengan single andalan berjudul “Kau Yang Pertama” karyanya sendiri.

Bermodalkan suara indah, bakat luar biasa dalam mencipta lagu, juga kebolehan dalam memainkan instrumen seperti gitar atau piano, Mozza bukan hanya menciptakan semua lagunya di dalam album ini, tapi juga memberikan sesuatu yang berbeda dari penyanyi-penyanyi pop muda berbakat sekarang ini.

Setelah cukup lama malang melintang di dunia musik dan televisi Indonesia, Mozza yang juga jebolan Asia Bagus ini, sebelumnya sudah mempunyai pengalaman luar biasa baik di dalam maupun di luar negeri.
Berbekal pengalaman sebagai backing vokal Krisdayanti, Anang, Erwin Gutawa Orchestra dan Ada Band, Mozza sebelumnya telah dikenal sebagai penyanyi yang sudah melakukan pertunjukan di mancanegara seperti Brunei, Dubai dan juga di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Sebagai penyanyi, Mozza juga sempat mengeluarkan beberapa album. Dan melalui album pop produksi Musica Studio’s inilah (yang juga dibantu oleh personil grup Ungu), Mozza ingin mengajak semua orang termasuk Anda untuk menikmati hasil kreativitasnya secara total ke dalam imajinasi yang berwujud nyata sebagai karya seni yang indah yang tidak pernah dilakukan lewat album-album sebelumnya.

Pada tanggal 20 – 22 Oktober 2003 Mozza telah mengadakan launching album di 3 kota, yaitu Jakarta, Bogor dan Tangerang dan mengajak semua lapisan masyarakat turut berimajinasi bersamanya.

Dan melalui single “Kau Yang Pertama”, Mozza membawa Anda menikmati lantunan suaranya yang khas dan indah, dengan kekuatan lirik yang “nakal”, juga diiringi dengan dentingan pianonya sendiri. Video klip debut dari Mozza yang digarap oleh sutradara muda berbakat, Rizal Mantovani.

Sebuah imajinasi Mozza…
Sebuah karya seni yang mencuri hati dan perhatian Anda…








BIODATA

Nama : Mozza Fani Meilani (MOZZA)
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : PO BOX 2004 JAKARTA 10020
Management : 0811-867842 & 021-70926671 / Margi
Umur : 08 Mei 1983
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : Public Relations – Interstudi, Jakarta
Tinggi/Berat Badan : 165cm/46kg
Ukuran baju/sepatu : S/38

ALBUM REKAMAN
- “IMAJINASI”, Album Solo (Sekuler) produksi MUSICA STUDIO’S, Oktober 2003
- “Sense of Love”, Album Solo (Rohani) produksi The Chosen One, April 2003

PRESTASI
- Finalis Hero Fresh Female 2002
- Juara Pertama MTV Jamu / Lomba Cipta Lagu, 2001, MTV Radio
- Juara Pertama Aksi Gaya Rexona, 1999, Indosiar
- Weekly Champion Asia Bagus di Singapura, 1998, RCTI

PENGALAMAN MENYANYI DI TV (2003 – SEKARANG)
- “Mozza Akustik”, di TV7, 13 Agustus 2004
- “Welcome Dance”, di RCTI, 03 Juli 2004
- “Penyejuk Imani Katolik, di Indosiar, 13 Juni 2004
- “Dansa Yo Dansa” di TVRI, 13 Juni 2004
- “SCTV Music Award” di SCTV, 21 Mei 2004
- “Lepas Malam” di TransTV, 12 Mei 2004
- “Citibank Talkshow “ di MetroTV, 24 April 2004
- “Oriental Nite” di ANTV, 21 April 2004
- “Juri Lomba Joget Ah..” di RCTI, 10 April 2004
- “Gebyar BCA” di Indosiar, 03 April 2004
- “Pesta” di Indosiar, 07 Maret 2004
- “Oriental Nite” di ANTV, 04 Februari 2004
- “MTV 100% Indonesia, TVG, 13 Januari 2004
- “The Plaza”, di MetroTV, 10 Januari 2004
- “Grand All Nite Long – Carnival Party”, di Lativi, 31 Desember 2003
- “Pesta” di Indosiar, 28 Desember 2003
- “Oriental Nite” di ANTV, 17 Desember 2003
- “Grande Music” di Lativi, 07 Desember 2003
- “Penyejuk Imani Katolik” di Indosiar, 13 Juli 2003
- “Penyejuk Imani Katolik” di Indosiar, 01 Juni 2003
- “Latin Night” di MetroTV, 28 Maret 2003
- “Tembang Kenangan” di Indosiar, 23 Februari 2003
- “Amorklik.com” di TPI, sebagai penyanyi bintang tamu, 03 Oktober 2002
- “Warna Warni” di RCTI, sebagai vokalis Arai Band, 2000 - 2001
- “Kuis Keluarga” di TVRI, sebagai penyanyi bintang tamu, 2001
- “Layar BNI” di SCTV, sebagai artis pendatang baru, 2000
- “Permata Nusantara” di TVRI, sebagai artis penyanyi, 1999 - 2000
- “Asia Bagus” di RCTI, sebagai Juara III, 1998


PENGALAMAN SHOW MENYANYI
* “Launching Bellezza Apartement”, 14 Agustus 2004, Jakarta
* “Beatles & The Beeges Nite”, 30 Juli 2004, Salsa Cafe
* “Golf Silaturarahmi Pangkotama/Staf Umum MABESAL dan Hari KolinLamil Ke-43, 25 Juli 2004,
Emeralda Golf, Cimanggis - Depok
* “Pekan Raya Jakarta”, 18 Juli 2004, Jakarta
* “Color your day – Galeria Matahari”, 10 Juli 2004, Jakarta
* “Nontong bareng euro cup 2004”, 04-05 Juli 2004, Botol Café Makassar
* “Pekan Raya Jakarta”, 26 Juni 2004, Jakarta
* “Trimegah Investor Forum”, 23 Juni 2004, Ballroom Hotel Mulia, Jakarta
* “Birthday Party”, 17 Juni 2004, Graha BIP Jakarta
* “Mozza Concert” 16 Juni 2004, Deluxe Club, Surabaya
* “Gathering Party”, 14 Juni 2004, Cipayung
* “Investor Gathering - Trimegah Sekuritas” 10 Juni 2004, Ballroom Hotel Mulia, Jakarta
* “Due Dilligence Meeting & Public Expose - Trimegah Sekuritas” 09 Juni 2004, Hotel Shangrila, Jkt
* “Fun on Wednesday”, 09 Juni 2004, Citos, Jakarta
* “Makassar Automotive Nite, 04 Juni 2004, Mario Pub – Hotel Sahid Jaya, Makassar
* “Sudirman Park Cosmopolitan Party”, 29 Mei 2004, Sudirman Park, Jakarta
* “A Mild Live Male & Female Sampoerna” Once Dewa & Mozza, 19 Mei 2004, Barito Pub,
Hotel Istana Barito, Banjarmasin
* “Gathering MLC Insurance Company”, 16 Mei 2004, Hotel Bumi Senyiur, Samarinda
* “Private Birthday Party”, 14 Mei 2004, Hotel Hyatt, Surabaya
* “Welcome Dinner - Bank Mandiri Thomas & Uber Cup”, 06 Mei 2004, Golden Ballroom –
Hotel Hilton Intl, Jakarta
* “Sunday Akustik Marcell as a featuring artist”, 02 Mei 2004, Score CITOS Jakarta
* “A Mild Live Sampoerna” Once Dewa & Mozza, 01 Mei 2004, Go Skate SCP Samarinda
* “A Mild Live Sampoerna” Once Dewa & Mozza, 30 April 2004, Luwai Café, Balikpapan
* “Special Event”, 15 April 2004, EX Entertainment Center Plaza Indonesia Jakarta
* “Jumpa Fans Artis-Artis Sinetron Tabloid Fantasy”, 28 Maret 2004, Mall Metropolis Tangerang
* “Ulang Tahun Lesehan Musik Ke-3”, 26 Maret 2004, Newscafe Kemang Jakarta
* “Ulang Tahun Star Radio”, 14 Maret 2004, Mall Metropolis Tangerang
* “Warung Musik”, 07 Maret 2004, By I Radio, Plaza Selatan Gelora Bung Karno Jakarta
* “Jumpa Fans” Megatarra Store, 28 Februari 2004, Lampung
* “PT. Bentoel Indonesia”, 23 Februari 2004, Hotel Mulia Jakarta
* “Wedding Party”, 21 Februari 2004, Medan
* “Launching Nite Persatuan Artis Pariwara Indonesia (Papindo)”, 17 Feb 2004, Hotel Kemang Jkt
* “Anniversary CosmoFM Radio”, 28 Januari 2004, Jakarta
* “New Year’s Party” PT. Phillip Moris Indonesia, 21 Januari 2004, Hotel Mulia Jakarta
* “Anniversary” DHL / PT. Birotika Semesta, 15 Januari 2004, Hotel Planet Holiday Batam
* “Having a beary Christmas”, 19 Desember 2003, Pondok Indal Mall Jakarta
* “Buka Puasa Wartawan Gaul”, 19 November 2003, Zoom Café Jakarta
* “Jumpa Fans” Megatarra Store, 14 November 2003, Blok M Plaza Jakarta
* “Wedding Reception”, 24-25 Oktober 2003, Hotel Tiara Medan
* Brunei Darussalam, 07-08 Feb 2003, Wedding Reception
* Dubai,02–05 Nov 2002,Menyanyi Solo pd acara “Indonesian Gala Dinner & Cultural Performance”
* Brunei Darussalam, 23 Juni 2001, Backing vocal pada Konser Eksklusif Krisdayanti – Anang
*Jakarta, Bogor, Bandung, Kudus, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bali, Medan, Jambi,
Bontang, Kutai Kartanegara, Ujungpandang, Irian Jaya, dll.:
- Penyanyi solo untuk special events seperti launching products, weddings, birthday parties dll.), 1999 – September 2003.
- Backing vocal Konser Krisdayanti – Plenary Hall JCC, 20 September 2001.
- Backing vocal Erwin Gutawa Orchestra, Krisdayanti Konser, Widya Krstanti Band, ADA Band Konser, X-Pin Band, Dian Indonesia Big Band, Didiek SSS Big Band, 2000 – 2001.
- Penyanyi band di café-café seperti Balemang, Champions, Fashion, Pasir Putih dll., 1999 – 2000.


PENGALAMAN DIBIDANG PRESENTER & MC
- “Presenter Lomba Joget Ah..” di RCTI, 17 April 2004
- “MC Bank Mandiri Thomas & Uber Cup 2004” di Golden Ballroom Hotel Hilton Jakarta,
06 Mei 2004


PENGALAMAN DIBIDANG IKLAN & SINETRON
- Sebagai Nada di Sinetron “Milky Man” Episode ke-10, Indosiar, 2003
- “Video Profile Susu Vitalac”, 2002
- Pengisi jingle iklan Anteve, Lativi, Allianz, Panaroma Tour, MLC, Barbie, Milo dll.


Imanissimo luncurkan album baru

Subject: [M-ClaRo] Press Release Imanissimo

3 Februari 2005 - Satu lagi grup musik progresif berbakat asal Indonesia yang sudah lama ditunggu-tunggu sejak lama oleh para penggemar musik progresif di Indonesia, IMANISSIMO, dengan berani memperkaya khasanah musik progresif di bumi Indonesia dengan mengeluarkan album barunya: "Z's Diary".

Album ini merupakan album produksi kelima dari PRS Records dan
merupakan album pertama yang dirilis oleh PRS Records pada awal tahun 2005 ini. Bisa mulai diperoleh di toko-toko musik di kota anda mulai 3 Februari 2005 dalam bentuk CD atau kaset.

PRESS RELEASE

Artis : IMANISSIMO
Album : Z's Diary
Produksi : PRS Records, 2005
Distribusi : PT Sony Music Indonesia

Musik progresif memang seharusnya ditampilkan sebagaimana kodratnya, keras menghantam dengan segala kedigdayaan yang melekat erat dengan
formulasi musik yang rumit. Imanissimo, sebagai salah satu band
Indonesia yang dengan berani memilih jalur musik progresif sebagai arah musik mereka, dengan segala upaya mencoba untuk mengedepankan berbagai bentuk eksplorasi elemen musikal mulai dari musik metal,
psychedelic, hard rock, etnis, rythm and blues, sehingga memperkaya komposisi-komposisi lagu yang ditampilkan dalam album ini.

Iman Ismar (bass), Putra (drum), Ponco (gitar), Charlie (keyboard), serta didukung oleh musisi-musisi berbakat yang diantaranya mempunyai
latar belakang etnis yang kental, hendak melebarkan kekuatan
Imanissimo yang diakui selama ini terletak pada pola psychedelic,
spacey, prog metal yang begitu kokoh. Meski demikian, ditengah
kerumitan komposisi lagu-lagunya, dengan jeli Imanissimo masih dapat
menunjukkan celah-celah nada yang begitu harmonis dan cerdas
terdengar.

Variasi birama, ketukan, ambiensi, diselingi dengan lengkingan suara
gitar elektrik yang begitu dominan memberikan warna tersendiri bagi
Imanissimo. Apalagi ditambah dengan elemen etnis yang begitu dinamis
dan serasi dengan corak lagu yang dilatarbelakangi oleh idiom musik
barat. Makanya tak heran, dari komposisi-komposisi lagu yang
dipersembahkan mengalir nada-nada yang terkesan akrobatik, garang, dan
liar, meski dilain pihak terdengar begitu gemulai menggelitik rasa,
nuansa, serta asa diri akan perjalanan hidup dari sang Z.

Kemasan album ini menjadi lebih ciamik berkat sentuhan tangan dingin salah satu punggawa produser musik progresif, Andy Julias, sebagai aktor di belakang layar yang ikut terlibat dalam penyelesaian album ini.

Album kedua ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi
Imanissimo. Untuk pertama kalinya mereka merekam lagu-lagunya dalam format rekaman secara profesional didukung oleh perangkat digital recording terkini serta dipunggawai oleh para pekerja musik yang kompeten dalam bidangnya.

Album Z's Diary di rilis dibawah bendera PRS Records yang merupakan sebuah wadah kerjasama antara Indonesia Progressive Society dengan PT Sony Music Indonesia. Meski baru berumur 1 tahun, tetapi PRS Records telah mampu memproduksi 4 album, dimana keempat-empatnya menjadi nominator dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2004. Bahkan kelompok
musik Discus, yang merupakan salah satu pelopor bangkitnya kembali musik progresif di Indonesia, dianugerahi 2 piala AMI, untuk kategori lagu progresif terbaik ("Anne"), serta produser terbaik (Andy Julias).


Pada akhirnya, tidak berlebihan jika kita masih dan wajib memberikan
apresiasi kepada totalitas dari empat 'proggers' di album ini, di
tengah galaunya perkembangan musik progresif di bumi Indonesia,
Imanissimo dengan bersemangat masih dapat mempersembahkan sebuah
wacana musik progresif yang biasanya diartikan sebagai musik yang
rumit, serta sulit untuk dimengerti. Long Live Progressive !!!

Track list album 'Z's Diary':

1. 1st Moment .. Z's Dream (Iman)
I. Z's Theme
II. Is This My Dream ?
III. Ordinary Dream
IV. Through Z's Nightmare
V. End of Z's Dream (Is This My Dream ? Part 2)
2. 2nd Moment .. Anomaly of The Ocean* (Iman & Charlie)
3. 3rd Moment .. The Adventures Of Captain Zed (Ponco)
I. Methaporic Island
II. State Of Nature
III. Anxiety Mind
IV. Another Great Journey
4. Final Moment .. Last Day To Live (Iman)
I. Dilemmatic Sunrise
II. Tales From The Ocean
III. In Between Times
IV. Hopeless Soul
V. Blast From The Past
VI. The Dying Ship
VII. The Last Sunset

Musisi Pendukung:
Keyboard & Spacey: FR. Ronald Poetiray
Perkusi : Henkky Bae, Harry Pattirajawane & Michael "Pendulum"
(courtesy of Chico & Ira Production)
Lead Vocal : Yuyun (New vocalist of Discus)
Choir : Naomi, Rully & Yuyun
Tabla : John Navid
Trumpet : Donald Tobing
Vocal on Anomaly of The Ocean : Andy Julias, Welly, Makmur "Pele"
Yuniarto, Dira & Ratna Ully
*Sea Shore : Andy Julias
Narrated & Narrator : Pandoyo Adi Nugroho
Narration Translated by Madia Patra Ismar R.

Salam,
PRS Record - Indoensian Progressive Society


Produk-produk PRS Records lainnya:
2004 - Discus, "..tot licht !"
2004 - In Memoriam, "The Ultimate Terrorizing Aura of Unlogic Mind"
2004 - Purgatory, "_____"
2004 - Cozy Street Corner, album "Nirmana"

Coming Next:
2005 - Nerv, album "Nerv"


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

PRS Records
Jalan Gudang Peluru Barat IV Blok 4/539,
Jakarta

Adhi Nursetyo HP: 0855 100 9620
email: id_prog@yahoo.com

Bobby Priambodo HP: 0812 808 2895
email: b_priambodo@yahoo.com







Ministry of Sound launches global fundraising campaign 'Donate to Dance'

Ministry of Sound, the international brand name synonymous with dance music, will be using its expertise, existing clients and global customer base to raise money for Nordoff-Robbins Music Therapy this coming Easter Bank holiday.

On Thursday 24th March Ministry of Sound will launch a 10 day event called ‘Ministry of Sound Live: Donate to Dance’. A series of club nights which will be broadcast within a 230 hour non-stop radio show via its online radio station, which will aim to raise funds and increase global awareness for the charity.

The live stream will incorporate the entire radio schedule and two weekends of club nights held at the Elephant & Castle venue and The Miami Music Conference. As well as the live DJ sets, Ministry of Sound will introduce additional fund raising activity to include exclusive competitions and other special events.

Donations will be gathered via door entry to the club and various events; DJ fees; merchandise and auctions as well as being supported by the Ministry of Sound website that will enable people to pledge donations on-line.

The Nordoff-Robbins Music Therapy approach was developed by Paul Nordoff and Clive Robbins in the 1950’s. The therapy involves the use of music for enhancing communication, supporting change and enabling people to live more resourcefully and creatively. It touches people’s lives all over the world whether suffering from mental illness, emotional problems, stress, physical illness and learning difficulties.

Via the campaign ‘Donate to Dance’ Ministry of Sound will encourage people to donate money via their love of dance music. Whether an attendee to the events, a listener on the radio or an industry member everyone who takes part will be influenced by music in line with the philosophy of the Nordoff- Robbins Music Therapy centre.

The initial campaign will begin in February, when Ministry of Sound will gather support from existing customers, clients, press and possible sponsors.

Rob Sharp, Station Manager of Ministry of Sound Radio

We thought of the ‘Donate to Dance’ campaign to allow us, Ministry of Sound, to use our expertise, knowledge and position in the dance music industry to assist Nordoff-Robbins Music Therapy to raise funds and awareness for the worldwide charity. We are a globally recognised brand existing within a mass industry that has an influence over so many people’s lives. And it is by utilising this position, to hold an event where everyone in the world can get involved, that we can offer so much support to such a worthy charity.’

Confirmation of line ups and activity will be announced over the next two weeks. Ministry of Sound would like to request your support for this campaign to enable its success and ultimately the optimum results for Nordoff-Robbins Music Therapy centres. So far Ministry of Sound has confirmed such support from Mixmag who will be hosting a 12hour Future Hero Show on the station.


Big Respect,

Aldo Sianturi
(Strategic Marketing Manager)
Universal Music Indonesia
MidPlaza 2, 19th Floor.
Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11. Jakarta 10220 Indonesia
Office: (6221) 571-1777 Ext 113 // Fax: (6221) 574-2091/92

Email: aldo.sianturi@umusic.com

Feb 1, 2005

Prodigy dan Maksim

Jakarta, 1 Februari, 2005 - Satu lagi grup musik asal Inggris yang sudah lama di tunggu-tunggu sejak lama oleh penggemarnya di Indonesia, PRODIGY , bakalan manggung di Jakarta. JAVA Musikindo telah menandatangani kontrak minggu lalu dengan artis yang sukses dengan single ‘Firestarter’ nya.

Konser “PRODIGY Live in Jakarta” ini Insya Allah akan dilangsungkan pada hari Jumat 18 Maret 2005 di Pekan Raya Jakarta (PRJ) yaitu tempat dimana JAVA Musikindo telah dengan sukses melangsungkan konser KORN di Januari 2004 lalu.

Selain itu, untuk memenuhi permintaan dari penonton yang tidak kebagian tiket pada konsernya yang lalu, JAVA Musikindo juga sudah mengikat kontrak dengan pianis kondang asal Kroasia, MAKSIM, yang pada bulan April 2004 lalu telah sukses menggelar konsernya di Jakarta dengan penjualan tiket “sold out”.

Konser MAKSIM kali ini akan dilangsungkan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada hari Selasa 19 April 2005 . Agak sedikit berbeda dengan konsernya yang lalu, kali ini MAKSIM akan memainkan beberapa lagu klasik dan diakhiri dengan lagu-lagunya yang bernuansa klasik pop-rock.


Selain konser PRODIGY dan MAKSIM, JAVA Musikindo juga rencananya akan menggelar rangkaian konser CAKE 24 Maret 2005, SIMPLE PLAN 26 Maret 2005 dan AVRIL LAVIGNE 4 April 2005 di Jakarta.


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

JAVA Musikindo
Plaza Mutiara Lantai 2, Suite 201
Jalan Lingkar Mega Kunigan Kav. E 1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Telpon : (021) 579 88623 – 5.


www.theprodigy.com

www.maksim.co.uk


It’s Java’s Event…

JAVA Musikindo

www.javamusikindo.com

NME News!

ELBOW GO BACK TO THEIR ROOTS

ELBOW’s third album sees them return home and go back to basics after the traumatic recording of ‘CAST OF THOUSANDS’.
The band have recorded their new album in Manchester in an open plan space on the top floor of Salford’s Blueprint Studios. The band have produced the album themselves.
Singer Guy Garvey told NME.COM: “It’s very well documented that [making the second album] was really tough. And much as we all love the record, there wasn’t much joy involved in it. The actual experience was thoroughly fucking joyless to be honest.”
Determined to change the process, the band resolved to write on the road, and, refreshed, set about making the album without any outside influences.
The band have been joined by Mark Thomas from the Soup Collective, who alongside doing the visuals for Elbow, has made videos and animations for big-league pop stars Girls Aloud and Appleton.
Thomas is working on animations and visual ideas that grow at the same rate as the music that inspired them. But far from an Andy Warhol Factory vibe, bassist Pete Turner insists “it’s more like a youth club!”
“It’s brilliant though,” he continued, “because there’s artists coming in doing little sketches every day, people coming in and taking photographs.”
Mark’s works in progress are projected on a giant screen in front of the band as they write and record.
“It’s such a great vibe,” continued Guy. “We totally have control of what this environment looks like, feels like. It makes sense to have Mark up there, because [images] are so closely linked in the way people perceive stuff these days. And he makes a great cup of tea.”
Opening track ‘Station Approach’ describes coming home, taking its name from the road leading up to Piccadilly Train Station, while possible first single ‘Buddha With Mace’ describes a fat bouncer.
Guy added: “We’ve all really missed being at home. I spend a lot of time in the same few bars, but you fucking crave them when you’re away. It’s fucking great here, compared to how it was. It’s just getting better and better.” The album, currently untitled, is due in May.



http://www.nme.com/news/111059.htm



Best Regards,
Nur Dewi D Purnami
International Label Promotion
INDO SEMAR SAKTI
(21) 5696 2245
(812) 803 7166