Feb 8, 2005

Bantahan terhadap pernyataan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Singapura di Jakarta tentang kasus limbah B3 di Pulau Galang

Menanggapi surat pembaca Bapak Adrian Chung, Sekretaris Pertama Keduaan Besar Singapura di Jakarta di Harian Kompas pada Hari Senin, 7 Pebruari 2005, mengenai kasus limbah B3 di Pulau Galang, dengan ini beberapa hal yang perlu kami bantah dan luruskan, yaitu :

Judul surat yang berbunyi ”Bukan B3” perlu kami gugat, karena kami tidak yakin pihak otoritas dari Singapura dapat mengambil kesimpulan pasti bahwa limbah dimaksud bukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selama tujuh bulan sejak kasus ini terungkap, tidak pernah ada pihak yang mengatasnamanakn otoritas Pemerintah Singapura melakukan uji sampel limbah-limbah tersebut untuk memastikan jenis substansinya. Nampaknya pihak Kedubes Singapura masih tetap menggunakan dokumen ekspor awal sebagai referensi. Padahal dokumen tersebut telah jelas-jelas ditolak pihak Indonesia karena tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam kasus ini bahwa hukum Singapura yang tidak menganggap limbah tersebut sebagai limbah B3 tidak dapat digunakan. Berdasarkan Konvensi Basel, dasar hukum tentang penetapan substansi limbah apakah limbah tersebut sebagai limbah B3 atau bukan yang menentukan adalah hukum negara tujuan. Dalam kasus ini negara tujuan tersebut adalah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara resmi bahwa ”pupuk” yang dikirim adalah limbah B3, dan berasal dari Singapura.

Sesuai kesepakatan Konvensi Basel maka Singapura sebagai negara asal wajib mengambil kembali limbah dimaksud. Pernyataan-pernyataan yang mencerminkan bantahan atas keputusan resmi pemerintah Indonesia dan keengganan Singapura untuk melakukan kewajibannya kami nilai sangat kontra produktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Apabila limbah tersebut bukan limbah B3 mengapa pihak Singapura harus mengelak untuk mengambil kembali limbah tersebut.

Usaha untuk terus memperdebatkan status substansi ”pupuk” yang berlangsung dalam bentuk debat kusir saat ini kami nilai tidak ada lagi gunanya. Mediasi oleh Sekretariat Konvensi Basel bukan lagi untuk membahas status ”pupuk”, tetapi untuk menentukan kapan limbah B3 tersebut diambil kembali oleh negara asalnya.

Kami meminta agar himbauan Bapak Chung untuk tidak memperbesar kasus ini, perlu diletakkan secara proporsional. Bagaimanapun keberadaan limbah B3 yang volumenya mencapai 1,15 juta kilogram di Pulau Galang yang diikuti isu akan ada kiriman-kiriman berikutnya sangat meresahkan masyarakat. Mereka amat berhak untuk menuntut penyelesaian dan pelurusan informasi ini. Perlu kami ingatkan bahwa himbauan Bapak Adrian Chung tersebut dapat secara sepihak diartikan sebagai bentuk ketidakseriusan atau anggapan sepele Pemerintah Singapura. Hal ini akan mudah sekali menyulut reaksi emosi masyarakat sehingga tidak menguntungkan dari berbagai pihak.

Kami menekankan kembali bahwa kasus limbah B3 Pulau Galang terjadi karena isi barang berbeda dengan apa yang dideklarasikan oleh eksporter. Pasal 9 Konvensi Basel menyatakan bahwa bentuk ”pemalsuan” dokumen seperti ini mensyaratkan kewajiban pengeksporan kembali (re-ekspor) oleh negara pengekspor, yaitu Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menuntut kewajiban pengembilan kembali ”pupuk” tersebut.

Pada saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan upaya penegakan hukum pidana. Telah ditetapkan empat orang tersangka, yaitu seorang Warga Negara Singapura dan tiga orang Warga Negara Indonesia.

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU NO. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup perlu menjelaskan status penanganan limbah B3 di Pulau Galang tersebut kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Jakarta, 7 Pebruari 2005

Asisten Deputi Urusan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup

ttd.


Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM


Tembusan Yth :

1. Deputi Menteri Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dipublikasikan oleh : Asdep Urusan Informasi
Telp. 021-858 0081/Fax. 021-859 00103
e-mail : infolh@menlh.go.id

Sumber: http://www.menlh.go.id/terbaru/artikel.php?article_id=1231

No comments: