Feb 21, 2005

Rahasia Negara vs Kebebasan Informasi dalam Kronologi

Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi kini tengah menjadi kontroversi. Berikut rangkuman singkat perkembangan kedua isu ini secara kronologis.

31 Oktober 2000

Dalam raker Komisi I DPR dengan Lembaga Sandi Negara (LSN), Kepala LSN BO Hutagalung mengusulkan RUU Rahasia Negara ke Komisi I DPR, yang diharapkan mengatur informasi mana saja yang menjadi rahasia negara dan mana yang tidak. Komisi I DPR meminta agar RUU itu dibahas secara berdampingan dengan RUU Hak Warga Negara Memperoleh Informasi agar tidak
bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

(Kompas “Lembaga Sandi Negara Usulkan RUU Rahasia Negara” 2 November 2000)

23 Februari 2001

Rapat Pleno Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

9-11 April 2001

Anggota Panja DPR yang menyusun draf RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik melakukan sosialisasi dan mencari masukan ke berbagai daerah, termasuk ke perguruan tinggi.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

16 dan 23 Maret 2001

Panja RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik menggali informasi dari LSM, Universitas Gajah Mada dan universitas lain untuk penyempurnaan draf.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

8 Agustus 2001

Dalam kunjungan ke Kompas dalam rangka sosialisasi RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk
Kebebasan Informasi mengatakan bahwa saat ini pemerintah mengajukan RUU
tentang Rahasia Negara ke DPR. Semestinya rahasia negara itu menjadi
bagian dari RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Hak masyarakat
memperoleh informasi tak boleh dibatasi lebih dahulu dengan RUU Rahasia
Negara.

(Kompas “Pemanfaatan Informasi oleh Publik Tak Boleh Dibatasi” 4 Agustus 2001)

24 Agustus 2001

Dalam diskusi tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan
Rahasia Negara, Deputi III LSN Wihardiyono Reksosiswoyo menyatakan draf
RUU Rahasia Negara dibuat karena belum ada UU yang mengatur masalah
rahasia negara. Draf tersebut disiapkan sejak tahun 1997. Selama ini aturan
soal rahasia negara tersebar di berbagai UU seperti KUHP, KUHP Militer,
UU no 77/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan, UU no 8/1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU no 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Rahasia negara didefinisikan sebagai bahan keterangan dan benda-benda
yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak
boleh diketahui, dan dimiliki atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
berhak. Dalam pasal 12 draf RUU Rahasia Negara dirumuskan: kewenangan untuk
menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia Negara berada pada pimpinan
lemabga-lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen
maupun non-departemen, pimpinan ABRI, pimpinan BUMN dan pimpinan-pimpinan
badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia,
rincian kewenangannya diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Rahasia Negara.

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi mengatakan
bahwa pasal-pasal soal kerahasiaan negara seyogyanya ditempatkan dalam
payung RUU Kebebasan Informasi. Mas Achmad Santosa tidak menolak adanya
pasal kerahasiaan negara, namun sebaiknya pasal kerahasiaan negara itu menjadi pengecualian dari UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Kerahasiaan Negara Harus Ditempatkan dalam RUU Kebebasan Informasi” 25 Agustus 2001)

19 Februari 2002

Dalam rapat kerja tertutup antara Kepala LSN BO Hutagalung dengan Komisi I DPR, LSN menyatakan bahwa draft RUU Rahasia Negara sudah diproses lama dan sudah disosialisasikan kepada kalangan kampus, kalangan LSM dan pakar. Draf yang diterima DPR adalah draft bulan Januari 2000. LSN menyatakan bahwa draft RUU tersebut sudah hampir final dan akan diserahkan
ke DPR Maret 2002.

Ketua Sub Komisi Media dan Informasi Komisi I DPR Djoko Susilo meragukan sosialisasi tersebut, “LSM yang mana, kampus yang mana, pakar yang mana? Kalau ada sosialisasi, kalangan LSM dan pers mestinya tahu, tetapi saya sendiri tidak tahu prosesnya. Saya menyesalkan cara kerja seperti
ini karena mengerjakannya sembunyi-sembunyi.”

(Kompas “RUU Kerahasiaan Negara Masuk DPR Maret” 21 Februari 2002).

11 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, wakil Baleg (Badan Legislasi) DPR Tumbu
Saraswati menyampaikan usul inisiatif RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

13 Maret 2002

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Tumbu Saraswati menyatakan belum menerima draft RUU Rahasia Negara. Tumbu Saraswati mengakui bahwa RUU Rahasia
Negara itu juga merupakan usulan dari Baleg DPR sendiri dengan meminta bantuan dari Universitas Indonesia untuk membuat draft akademikinya.

Menurut Tumbu Saraswati, tim UI yang meminta masukan dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN, dan LSN untuk membuat draftnya.

Dalam RUU Rahasia Negara diatur bahwa hampir semua pimpinan lembaga negara dapat menentukan kategori informasi yang dianggap rahasia. Bahkan pejabat eselon dua diberi wewenang untuk menentukan kategori rahasia di kantornya. Penetapan rahasia negara itu dimaksudkan untuk menjamin “keselamatan negara”

Dalam penjelasan RUU Rahasia Negara disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “mengancam keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia negara akan dapat mengakibatkan terancamnya:
(a) tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
(b) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
(c) keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan pula yang dimaksudkan dengan “mengganggu keselamatan negara” apabila kebocoran rahasia negara akan dapat mengakibatkan terganggunya kesinambungan pembangunan.”

Dalam RUU tersebut, ketentuan pidana berkisar 6-20 tahun. Ketentuan pidana itu umumnya ditujukan pada masyarakat luas yang dengan sengaja mengumumkan atau menyebarkan surat-surat, berita-berita, peta-peta,
rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda kepada pihak yang tidak berhak atau pihak asing.

Menurut Ketua Baleg DPR Zein Badjeber, penyusunan RUU Kerahasiaan Negara bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan dibiayai luar negeri.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak kepada DPR agar menunda pembahasan RUU tentang Kerahasiaan Negara dan meminta DPR mempercepat
pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Mas Achmad Santosa
dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyatakan bahwa pada dasarnya
Koalisi untuk Kebebasan Informasi menolak tegas adanya RUU Kerahasiaan
Negara.

Josi Khatarina Assegaf, juga dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi
menambahkan, penolakan terhadap RUU Kerahasiaan Negara bukan berarti
Koalisi untuk Kebebasan Informasi bersikap anti kerahasiaan negara. “Jadi
kami tidak menolak kerahasiaan negara, karena biar bagaimanapun negara
yang berdaulat perlu rezim kerahasiaan. Tetapi penerapannya tidak harus
melalui undang-undang, bisa melalui peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang.”

Mas Achmad Santosa dari Koalisi untuk Kebebasan Informasi berpendapat
bahwa tidak perlu ada UU Kerahasiaan Negara, tetapi cukup UU tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

18 Maret 2002

Dalam pertemuan dengan pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi
mengindikasikan bahwa ada keinginan pemerintah melindungi pelaku korupsi dan
kejahatan hak asasi manusia dengan mengajukan RUU Rahasia Negara. Ifdhal Kasim
dari ELSAM menyatakan bahwa selama ini pengadilan militer menyatakan
berkas dakwaan dan replik terdakwa dinyatakan sebagai rahasia negara,
walau pengadilan dinyatakan terbuka untuk hukum.

Koalisi menyoroti ayat 1 pasal 12 draf RUU yang menyatakan bahwa
kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi rahasia negara berada
pada pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah baik departemen
dan non departemen, pimpinan TNI/Polri dan pimpinan BUMN. Ayat 2 pasal
yang sama menyatakan bahwa semua pimpinan lembaga negara ... dapat
mendelegasikan kewenangan kepada eselon di bawahnya.

(Kompas “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi” 19 Maret 2002)

20 Maret 2002

Dalam Rapat Paripurna DPR, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan
Musyarawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan kapan akan dibahas oleh sebuah Panitia
Khusus atau Komisi I DPR.

(Kompas “RUU Kebebasan Informasi versus RUU Rahasia Negara” 14 Maret 2002)

17 Februari 2003

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Nachrowi Ramli dari LSN
terungkap bahwa banyak rahasia negara, khususnya menyangkut strategi
diplomasi pemerintah dengan pihak luar negeri, yang bocor karena
departemen-departemen yang ada, termasuk pihak intelijen, belum mengoptimalkan
teknik persandian. Kebocoran rahasia negara ini menyebabkan negara
kerap kali dirugikan, terutama untuk data yang kategorinya sangat rahasia.

Tentang rahasia negara apa saja yang sempat bocor dan
departemen-departemen apa saja yang belum mengoptimalkan persandian itu, sebagaimana
terungkap di dalam rapat, tidak jelas karena Wakil Ketua Komisi I DPR
Effendy Choirie tidak menjelaskan lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, LSN meminta dukungan Komisi I untuk
menindaklanjuti pembahasan RUU Kerahasiaan Negara. Menanggapi hal tersebut,
Komisi I akan segera mendesak pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan
RI agar segera memasukkan draf RUU Kerahasiaan Negara pada masa sidan
DPR ke IV sehingga bisa segera dibentuk panitia khusus. Dengan
dimasukkannya RUU Kerahasiaan Negara, diharapkan pembahasannya bisa seiring
dengan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “Banyak Rahasia Negara Bocor” 18 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam rapat kerja dengan Pansus RUU Antiterorisme, Kepala BIN AM
Hendropriyono mengusulkan agar pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme (RUU Anti Terorisme) terintegrasi dengan RUU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen, agar
“suasana kebatinan” keempat RUU tersebut dapat disamakan dan tidak tambal
sulam dalam pembahasannya.

Ketika ditanya apakah pengintegrasian pembahasan itu dalam satu pansus,
Hendropriyono mengatakan bahwa bukan berarti dibahas dalam satu pansus
tetapi pembahasannya terintegrasi dan tidak sendiri-sendiri. “Suasana
kebatinannya mesti disamakan terlebih dahulu. Dengan begitu sekaligus
mempelajarinya bersama apakah terdapat unsur-unsur sinergis dalam
tiap-tiap pasal, sehingga kita bisa punya pedoman bagi pemerintah, DPR dan
seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

18 Februari 2003

Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjogoeritno, para anggota DPR sepakat untuk membentuk Panitia Khusus RUU
KMI dengan anggota 50 orang dari seluruh fraksi. Beberapa nama anggota
pansus dari Fraksi PDIP di antaranya adalah Panda Nababan, dari Fraksi
Partai Golkar, Ridwan Mukti, dari Fraksi PPP Aisyah Aminy, Effendy
Choirie dari FKB, Djoko Susilo dari Fraksi Reformasi, dari Fraksi TNI /
Polri Franklin Kayhatu, dari Fraksi KKI Ismawan DS, Fraksi PBB Noorbalqis
dan Fraksi PDU KH Abdul Qadir Djaelani.

(Kompas “BIN Usul RUU Antiterorisme Terintegrasi dengan RUU KMI, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelijen” 19 Februari 2003)

19 Februari 2003

Koordinator Tim Lobi Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Agus
Sudibyo, Bimo Nugroho dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan
Ignatius Haryanto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menolak BIN dan
Meneg Kominfo agar pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
dilakukan bersama-sama dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU
Intelijen.

Dikhawatirkan bila pembahasan dilakukan bersama-sama justru hak asasi
untuk memperoleh informasi akan terabaikan demi kepentingan-kepentingan
yang mengatasnamakan negara. Paradigma RUU Kebebasan Informasi adalah
keterbukaan, transparansi dan partisipasi. Sebaliknya RUU Kerahasiaan
Negara dan RUU Intelijen masih menggunakan paradigma ketertutupan.
Pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi telah dilakukan melalui
mekanisme dialog publik yang lama, bahkan dengan melibatkan aparat negara.
Sebaliknya proses pembahasan RUU Kerahasiaan Negara dilakukan tertutup dan
kurang dikomunikasikan kepada publik.
(Kompas “DPR Didesak Dahulukan Bahas RUU Kebebasan Informasi” 20
Februari 2003)

28 Februari 2003

Dalam diskusi “RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Kebebasan Pers dan
Kerahasiaan Negara” yang diselenggarakan Dewan Pers dan Asia Foundation
di Jakarta, dinyatakan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Inforamsi
mengharapkan rahasia negara menjadi sub-bagian dari UU Kebebasan Memperoleh
Informasi Publik.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian
Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

14 Maret 2003

Dalam seminar internasonal dan workshop “Peran Penting UU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan
Demokratis” disampaikan bahwa Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh
Informasi menilai usulan integrasi pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh
Informasi Publik dengan RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dan RUU Intelijen akan mengecilkan arti RUU Kebebasan
Memperoleh Informasi Publik.

(Kompas “UU KMI Ampuh Kikis KKN” 15 Maret 2003)

6 Maret 2003

DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang pertama dengan Koalisi
Kebebasan Memperoleh Informasi.

(Kompas “Soal Rahasia Negara Diharapkan Hanya Jadi Sub-Bagian
Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi” 1 Maret 2003)

1 April 2003

Dalam pendapat yang disampaikan kepada Pansus RUU Kebebasan Informasi,
Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara bersama Ketua Sub-Komisi
Pengkajian dan Penelitian Lies Sugondo menyatakan bahwa Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpandangan bahwa tidak perlu ada UU
tersendiri yang mengatur atau mengenai kerahasiaan negara. Hal-hal yang
berkaitan dengan kerahasiaan negara cukup diatur dalam UU tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Dinyatakan bahwa dokumen yang berkategori rahasia tidak perlu diatur
secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat
dengan UU. Hal tersebut sudah cukup bila penjabaran tentang tata cara
penyimpanan, pemberitan informasi dan masa berlakunya sebuah dokumen yang
menjadi rahasia negara diatur dalam peraturan pemerintah saja, dengan
tetap mengacu pada RUU Kebebasan Informasi.

“Sudah sangat tepat bahwa pemuatan substansi pengujian kerahasiaan
informasi melalui pertimbangan mengutamakan kepentingan publik yang lbeih
luas. Dengan begitu, kerahasiaan informasi tidak bersifat permanen atau
mutlak ketika berdahapan dengan kepentingan umum yang lebih besar,”
tutur Hakim.

Hakim menambahkan bahwa semua dokumen informasi yang dikategorikan
sebagai rahasia memang seharusnya dimasukkan sebagai pengecualian dalam
membuka informasi. “Akan tetapi pengecualian dalam hal ini perlu dirinci,
mana yang benar-benar dapat dikecualikan dan mana yang tidak,” ujar
Hakim.

Menurut Hakim, data-data intelijen pada pemerintahan yang lalu mengenai
orang-orang atau lembaga tertentu sudah saatnya disingkap (disclose).
Orang-orang yang merasa dirinya pernah diidentifikasi sebagai ekstrem
kiri, ekstrem kanan atau LSM bermasalah dan sebagainya berhak untuk
meminta data-data intelijen itu disingkap. Publik dapat menuntut hal yang
sama agar data-data itu tidak disalahgunakan oleh pemerintah yang
sekarang maupun yang akan datang.

(Kompas “Tidak Perlu UU Tersendiri Tentang Kerahasiaan Negara” 4 April
2003)

17 April 2004

Dalam diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi
untuk Kebebasan Informasi mengusulkan cukup hanya ada satu UU yang
mengatur keterbukaan informasi sekaligus kerahasiaan negara. Jika kedua hal
tersebut diatur dalam UU yang berbeda, dikhawatirkan akan terjadi
tumpang tindih dan kerancuan dalam implementasinya.

Koalisi berpendapat bahwa RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tak
hanya mengakui adanya informasi yang harus dibuka kepada publik;
melainkan juga tentang informasi yang harus dirahasiakan atas nama pemberitan
informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional,
fungsi-fungsi intelijen, hubungan bilateral, proses penegakan hukum serta
hak asasi manusia, termasuk hak pribadi.

(Kompas “Undang-Undang tentang Informasi Cukup Hanya Satu” 21 April
2003)

20 Mei 2003

Dalam Rapat Kerja Pansus RUU KMI dengan BIN, LSN, BAIS (Badan Intelijen
Strategis), Departemen Kehakiman dan HAM, Polri dan TNI yang dipimpin
oleh Ketua Pansus Paulus Widianto, terungkap bahwa BIN dan LSN menilai
RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik memberikan hak atau kewenangan
yang terlalu luas kepada publik untuk mengakses informasi dan menilai
perlu ada pembatasan akses.

“Adalah sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas apabila
seluruh kebijakan publik dari lembaga dan badan pemerintah dibuka untuk
umum dengan mengabaikan kerahasiaan,” tandas Wakil Kepala BIN As’at.
Ketua LSN Nachrowi Ramli menegaskan bahwa UU KMI tetap harus melakukan
pembatasan agar tidak kebablasan.

Beberapa pembatasan akses yang disampaikan BIN kepada Pansus di
antaranya usulan perubahan pasal 4 ayat 3. Apabila sebelumnya setiap orang
dalam mengajukan permintaan informasi tidak diwajibkan menyertakan alasan,
BIN mewajibkan adanya alasan. Apabila sebelumnya informasi tidak
dibeda-bedakan, BIN juga mengusulkan pengklasifikasian informasi menjadi
sangat rahasia, rahasia dan konfidensial demi kepentingan publik. BIN pun
mengusulkan penghapusan kata “wajib” pada pasal 12 ayat (1) yang
berbunyi “badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.”

(Kompas “RUU KMI Dianggap Beri Hak Terlalu Luas” 21 Mei 2003)

27 Oktober 2004

Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf menandatangani Instruksi Mendagri no 7
tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam
Negeri (Depdagri) sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia
Bersatu yang menyatakan bahwa seluruh pegawai Depdagri Depdagri harus
meningkatkan disiplin kerja dengan menjaga dan tidak membocorkan atau
memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman, Rabu kemarin,
menjelaskan, rahasia negara yang dimaksudkan adalah berbagai dokumen yang tidak
boleh diketahui masyarakat sebelum waktunya. Bila rahasia negara itu
bocor dan diketahui masyarakat, dikhawatirkan akan membahayakan negara.
"Kalau dokumen itu sudah dijadikan keputusan atau sudah resmi, maka baru
bisa disampaikan ke masyarakat. Artinya, dokumen tersebut sudah jadi
milik publik," kata Ujang.

(Kompas “Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara” 28 Oktober 2004)

2 November 2004

Dalam kesempatan jumpa pers di Komisi Hukum Nasional, Koalisi untuk Kebebasan Informasi mendesak pemerintahan Yudhoyono segera mengambil langkah kongkret untuk mengeluarkan amanat presiden untuk menyegerakan pengesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Koalisi menyatakan adalah ironi ketika Mendagri M Ma’ruf justru mengeluarkan instruksi yang salah satu isinya adalah melarang pegawai membocorkan rahasia negara pada pihak lain. Status rahasia negara tersebut berpotensi diterakan
secara sembarang oleh pejabat publik sehingga bakal mematikan akses publik atas informasi publik.

(Kompas “Pemerintahan Yudhoyono Belum Buka Akses Informasi Publik” 3 November 2004)

4 November 2004

Dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama kalangan pers, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan bahwa definisi dan klasifikasi apa yang disebut sebuah rahasia negara akan ditegaskan dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.


"Rahasia negara dalam RUU KMIP akan ada klasifikasi dan definisi apa yang disebut rahasia negara serta diatur secara tegas. Misalhnya akan diatur apa saja saja yang mengancam keselamatan negara sehingga nanti tidak bisa sembarangan mengatakan ini rahasia negara atu tidak karena sudah ada definisinya di UU itu," ujar Sofyan Djalil.

(Kompas “Definisi Rahasia Negara Akan Ditegaskan pada RUU Kebebasan Memperoleh Informasi” 5 November 2004)

10 November 2004
Dalam Rapat Kerja Menegkominfo dengan Komisi I DPR, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik akan disatukan dengan RUU Kerahasiaan Negara maupun RUU Intelijen. “Dengan dijadikan satu paket, akan lebih efektif dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

(Kompas “Anggota DPR: Prioritas 100 Hari Menneg Kominfo
Mengawang-awang” 11 November 2004)



25 November 2004

Dalam jumpa pers di DPR, Koalisi mengatakan bahwa RUU KMIP diharapkan
tidak dibahas bersama-sama dengan RUU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara
dan RUU lainnya yang membatasi akses publik untuk mendapatkan
informasi. Koalisi menyatakan, “Legislasi RUU Kerahasiaan Negara dan RUU
Intelijen harus dibahas, didahului dengan dialog publik yang representatif dan
partisipasi publik mutlak diserap, karena kemarin kemunculan kedua RUU
ini sangat misterius, tiba-tiba ada dan mau dibahas.” Koalisi juga
menyatakan bahwa DPR dan pemerintah harus menciptakan mekanisme yang
transparan dan partisipatif dalam proses pembahasan RUU KMIP.

(Kompas “Presiden Didesak Turunkan Amanat Presiden Pembahasan RUU KMIP” 26 November 2004)

15 Desember 2004

Dalam diskusi Rahasia Negara dalam Diskusi Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi yang diselenggarakan UNESCO dan Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya tetap menginginkan pembahasan RUU Rahasia Negara dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dilakukan secara bersamaan.

(Kompas “Kebebasan Informasi Penting bagi Demokrasi” 17 Desember 2004)

28 Januari 2005

Dalam diskusi "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY-Memberantas Korupsi, Tanpa Penegakan Prinsip-Prinsip Transparansi" di Gedung Dewan Pers Jakarta, Koalisi menilai, Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2004 mengenai larangan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri membuka rahasia negara justru menjadi kontraproduktif bagi tekad pemerintah memberantas korupsi.

(Kompas “Sikap Pemerintah Hambat Proses RUU KMIP” 29 Januari 2005)

11 Februari 2005

Dalam pernyataan yang disampaikan Koalisi di Gedung MPR/DPR, Koalisi menilai Keputusan DPR untuk lebih memprioritaskan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara ketimbang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dinilai sebagai hal yang tidak logis dan tak masuk akal. RUU KMIP sudah melalui debat publik, pembahasan di DPR sudah pada tingkat kedua dan hanya tinggal menunggu amanat presiden. Hal itu berbeda dengan RUU Kerahasiaan Negara yang baru dalam pembahasan tingkat pertama. Merujuk draf RUU Kerahasiaan Negara, Koalisi mempertanyakan definisi kerahasiaan negara. Selain definisi yang tidak jelas, tidak ada batasan siapa yang berwenang memastikan sifat kerahasiaan sebuah informasi.

(Kompas “Prioritaskan RUU Kerahasiaan Negara, DPR Tidak Logis, 12 Februari 2005)

No comments: