Feb 17, 2005

Siaran Pers YLBHI - LBH Makassar tentang Penyatuan TNI dan Polri

SIARAN PERS
No. : 002/SP/YLBHI/II/2005

Tentang
PENYATUAN TNI DAN POLRI

Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menyatukan TNI dan Polri dalam satu atap melalui penyusunan draf RUU Hankam perlu mendapat perhatian serius. Institusi TNI dan Polri nantinya akan berada di bawah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Dengan alasan untuk mengatasi ketimpangan fungsi atau koordinasi penanganan masalah pertahanan keamanan, penyatuan tersebut akan menodai semangat reformasi.

Oleh karenanya kami,YLBHI-LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; Rencana penyatuan TNI-Polri di bawah satu atap yaitu kementerian Polkam tidak disadari dengan argumen yang kuat. Kami melihat bahwa Menhan hanya melihat kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan tidak berorientasi jangka panjang dalam menata demokrasi.

Kedua; Pernyataan Menhan bahwa reformasi yang dilakukan adalah sebagai buah kebablasan, merupakan pernyataan yang sumir dan menegasikan peran masyarakat (khususnya rakyat dan mahasiswa) dalam memperjuangkan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang lalu.Bahwa agenda refromasi yang diperjuangkan tersebut adalah justeru menghendaki pemisahan Polri dari TNI (ABRI) karena bercampurnya fungsi-fungsi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia dan dominasi militer (TNI) dalam seluruh aspek sosial politik dengan selimut kondisi HANKAM.

Ketiga; Menhan tidak mengerti konsepsi security secara utuh. Perlu diketahui bahwa secara keseluruhan aspek-aspek keamanan adalah bukan hanya mengenai “pengendalian”secara fisik, melalui tindakan represif akan tetapi keamanan (security) adalah juga menyangkut keberlanjutan kehidupan. Jadi konsepsi keamanan sebagai masalah refresi oleh perangkat-perangkat keamanan represif adalah kekeliruan besar.

Keempat; Menhan hanya mengedepankan argumen legalistik berdasarkan Palas 30 UUD 1945 tanpa melihat masalah secara subtansial. Yang dibutuhkan adalah bukan penyatuan TNI dan Polri di bawah satu atap akan tetapi membuat regulasi yang tegas terhadap tugas-tugas yang melibatkan kedua institusi Polri dan TNI.


Oleh karena itu kami menyatakan :

1. Menolak rencana Menhan menyatukan TNI dan Polri di bawah satu atap.

2. Mendesak pemerintah membuat Undang-undang Perbantuan Militer


Demikian siaran pers ini di buat, di ucapkan terima kasih

Makassar, 17 Februari 2005

Yayasan LBH Indonesia

Badan Pengurus

Munarman
Ketua

No comments: