Feb 25, 2007

Pemutaran dan Diskusi Film Indie INDOSIEMA - PARFI

Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan Indosinema akan menggelar pemutaran dan diskusi film indie dengan tema "Mengangkat Film Indie sebagai Salah Satu Bentuk Upaya Meningkatkan Apresiasi dan Prestasi bagi Generasi Muda untuk Ikut menggalakan Industri perfilman Nasional dan Cinta Film Indonesia", pada Rabu, 28 Februari di Roro Djongrang Restaurant, Jakarta.

Semangat membuat film di kalangan anak-anak muda meningkat sangat pesat sejak beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya penyelenggaraan festival film indie dengan peserta yang luar biasa membludak baik di Jakarta maupun di daerah. Untuk meningkatkan potensi para sineas muda ataupun pemula selayaknya perlu difikirkan sarana dan prasarananya guna dapat lebih menghasilkan nilai tambah bagi kemajuan karir mereka sekaligus memacu dan menggalakan industri perfilman nasional.

Beranjak dari pemikiran tersebut Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan Indosinema mengadakan acara dikusi interaktif Indie Film Community, dengan tema: "Mengangkat Film Indie sebagai Salah Satu Bentuk Upaya Meningkatkan Apresiasi dan Prestasi bagi Generasi Muda untuk Ikut menggalakan Industri perfilman Nasional dan Cinta Film Indonesia."

Panitia penyelenggara menjelaskan, bahwa dengan diadakannya acara ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kerja sama strategis antara film Indie Community dengan sineas Indonesia dalam rangka memajukan perfilman Nasional.



Untuk keterangan lebih lengkap tentang acara ini silahkan hubungi 021.9299.5700 (Dilla)


Hormat Kami,

PARFI & INDOSINEMA

Feb 24, 2007

CTF mencoreng citra Indonesia dan Timor Leste

From: kontras
E-mail: info_kontras@yahoo.com


SIARAN PERS BERSAMA
Tentang
CTF Mencoreng CitraIndonesia dan Timor Leste

Human Rights Working Groups (HRWG), KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, dan Yayasan HAK serta Forum Asia, melihat bahwa Proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan(KKP) terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam mengaplikasi transitional justice kedua belah negara.

Pertama, MoU yang menjadi landasan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) masih mengabaikan prinsip HAM Internasional, misalnya pemberian amnesti dan tidak adanya tanggung jawab institusi untuk proses selanjutnya. Hal ini akan menyulitkan posisi Indonesia dan Timor Leste di lingkungan Internasional, seperti peran resolusi konflik yang ingin diambil Indonesia dalam demokratisasi Burma. Begitu juga , Materi MOU ini mengingkari janji dan komitment Indonesia dalam keanggotaan Human Rights Council

Kedua, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) kurang serius membongkar kejahatan HAM dengan tidak memprioritaskan pelaku kejahatan HAM untuk dihadirkan dalam hearing process pada 19 hingga 21 Februari 2007. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya mengkategorikan individu dalam dua bagian;

Kategori konteks: Bpk. Ali Alatas, Bpk. F.X. Lopes da Cruz, Bpk.Mariano Sabino (CNRT), Prof. Dr. Sofian Effendi (Forum Rektor), Bpk. VirgilioGuterres (RENETIL/ASSEPOL) .

Kategori Terkait: Mateus Carvalho (terduga kasus Diosis Dili), EmilioBarreto (kasus kasus Gereja Liquica), Manuel Ximenes (korban Cailaco), Florindode Jesus Brites (korban kasus Kediaman Manuel Carrascalao) .


Ketiga, sampai saat ini belum jelas perumusan “persahabatan” dalam kerangka transitional justice. Dalam glossary yang diterbitkan oleh KomisiKebenaran dan Persahabatan (KKP) terumus definisi persahabatan sebagai “Hubungan baik antar dua bangsa dan rakyatnya berdasarkan pada pendekatan rekonsiliatif dan berorientasi ke depan serta memajukan kontak antara orang dan orang yang inovatif dan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas”.

Seharusnya, persabahatan yang diproduksi berdasarkan kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) harus bercitrakan pada agenda transitional justice. Misalnya kerjasama dan tanggungjawabuntuk pemulihan (rehabiliitasi) korban, perumusan bersama untuk memastikan para pelaku pelanggaran HAM tidak terlepas dari hukum melalui cara information
exchange, saksi dan lain-lain.

Oleh karena itu kami, HRWG, KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, FORUM-ASIA dan Yayasan HAK menyatakan sikap tegas kami sebagai berikut:

Mendesak pemerintahan dua negara ini untuk segera mengamendmen MoU dengan menjadikan prinsip HAM internasional sebagai rujukan dan berorientasi padaaspirasi rakyat; keadilan, kebenaran dan perbaikan. MendesakPresiden dua negara ini untuk memberikan kekuatan hukum subpoena kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) agar dapat memanggil semua pelaku pelanggaran HAM tanpa alasan remeh yang boleh memperlambatkan proses hukum.

MendesakKomisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk memprioritaskan semua pelaku pelanggaran HAM dipanggil dalam hearing process secara terbuka bahwa otoritas kedua negara termasuk CTF tidak boleh membuat kesimpulan yangbertentangan dengan fakta-fakta resmi yang telah dinyatakan oleh keduabelah pemerintahan melalui; Komnas HAM Indonesia dan CIET.

Jakarta, 21 Februari 2007

HRWG, KontraS, Elsam, PBHI, Imparsial,FORUM-ASIA, Yayasan HAK


The Commission for Dissapeared and Victims of Violence (KontraS)
Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat 10320
Indonesia
phone : 62-21-3926983
fax : 62-21-3926821
email : kontras_98@kontras.org
website : www.kontras.org
mailinglist : info_kontras@yahoogroups.com

Feb 21, 2007

Pemutaran dan Diskusi Film Indi INDOSINEMA - PARFI

Jakarta, 19 Februari 2007 - Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan Indosinema akan menggelar pemutaran dan diskusi film indi dengan tema "Film Indie sebagai Salah Satu Bentuk Upaya Meningkatkan Apresiasi dan Prestasi bagi Generasi Muda untuk Ikut menggalakan Industri Perfilman Nasional dan Cinta Film Indonesia." pada Rabu, 28 Februari di Roro Djongrang Jakarta

Semangat membuat film di kalangan anak-anak muda meningkat sangat pesat sejak beberapa tahun belakangan. Hal ini terlihat dari banyaknya penyelenggaraan festival film indie dengan peserta yang luar biasa membludak baik di Jakarta maupun di daerah. Untuk meningkatkan potensi para sineas muda ataupun pemula selayaknya perlu difikirkan sarana dan prasarananya, guna dapat lebih menghasilkan nilai tambah bagi kemajuan karir mereka sekaligus memacu dan menggalakan industri perfilman nasional.

Beranjak dari pemikiran tersebut Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) dan Indosinema mengadakan acara dikusi interaktif Indie Film Community, dengan tema: "Film Indie sebagai Salah Satu Bentuk Upaya Meningkatkan Apresiasi dan Prestasi bagi Generasi Muda untuk Ikut menggalakan Industri Perfilman Nasional dan Cinta Film Indnesia."

Panitia penyelenggara menjelaskan bahwa dengan diadakannya acara ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kerja sama strategis antara Indie Film Community dengan seluruh sineas Indonesia dalam rangka memajukan perfilman nasional.

Untuk keterangan lebih lengkap tentang acara ini silahkan hubungi 021.9299.5700 emailto: marketing@indosinema.com (Dilla)



Regards,
Oky Zayyd
Ketua Penyelenggara



--
Oky Zayyd
PT.Indosinema
Jl. H. Salim III No. 54 Radio Dalam
Jakarta 12140
p. 021.9299.5700 f. 021.723.2059
www.indosinema.com

Feb 18, 2007

Finna Huang merambah ke bisnis pakaian anak dengan menggaet Chateau de sable

Chateau de sable, French style dengan harga terjangkau

Membeli baju impor bagi anak-anaknya kini makin menjadi pilihan para orangtua. Selain memiliki kualitas yang biasanya lebih baik, membeli baju impor juga dipilih karena dapat menjadi alat untuk menunjukkan status sosial pemakainya. Wajar saja, untuk membeli baju impor mereka perlu merogoh kantong lebih dalam karena label harga yang dipasang pada baju impor memang jauh lebih mahal dibandingkan harga pakaian lokal.

Di antara berbagai pilihan pakaian impor anak-anak yang ada, kini Chateau de sablehadir meramaikan pasar Indonesia dengan konsep harga yang tidak sebombastis rival-rivalnya. Dengan tetap mengutamakan kualitas, merek pakaian anak yang memiliki desain yang sangat khas Perancis ini berani memasang sebagian besar produknya dengan harga sekitar dua ratus ribuan.

Diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 3 bulan hingga 12 tahun, produk yang didesain oleh desainer muda Perancis, Stephanie Lemaire ini, setidaknya memiliki dua karakter penting yang menjadi keunggulannya. Pertama, seluruh produk dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dari Perancis untuk menjamin kenyamanan si kecil. Kedua, desainnya yang simple dan elegan sangat sesuai dengan usia dan karakter anak
yang masih sangat belia.

"Château de sable adalah langkah kedua saya setelah sukses mendirikan The Jakarta Women & Children’s Clinic (JWCC). Saya menghadirkan Chateau de sable di Indonesia karena saya melihat ini adalah sebuah karya yang merepresentasikan perhatian akan detail dan dedikasi terhadap kualitas yang dikombinasikan dengan tradisi Perancis yang kaya kreatifitas serta modern," tutur Finna Huang pemilik Chateau de
sable Indonesia.

Butik perdana diresmikan pada 28 Februari 2006 lalu di Mal Pondok Indah II, dimana Chateau de sable meluncurkan koleksi pakaian pesta anak terbaru yang terbuat dari sutra terbaik India yang dikombinasikan dengan organza, hasil karya Stephanie Lemaire.

Sekilas tentang Chateau de sable

Merek Château de sable merupakan hasil kreasi perancang muda berbakat dari Perancis, Stephanie Lemaire. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai desainer pakaian merek-merek Perancis, saat ini dia menjadi desainer untuk koleksinya sendiri dengan merek Chateau de sable. Koleksinya ini pertama kali diluncurkan di awal tahun 2002.

Kata Château de sable yang berarti istana pasir merujuk pada kegiatan membangun istana pasir, yaitu aktivitas bermain yang biasa dilakukan anak-anak di pantai French Riviera.

Saat ini Chateau de sable memiliki 10 butik yang tersebar di 6 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, Belgia, Taiwan dan Indonesia.

Sekilas tentang Finna Huang, pemilik Chateau de sable Indonesia

Setelah sukses memulai debut pertamanya mendirikan The Jakarta Women & Children’s Clinic, sebuah klinik di bilangan Prapanca yang menyediakan segala fasilitas untuk memenuhi kebutuhan obstetrik & ginekologi bagi perempuan dan pediatrik untuk anak-anak, kini Finna Huang bersiap melanjutkan langkah bisnis keduanya dengan menghadirkan Château de sable di Indonesia.

Sejak berusia 12 tahun, putri sulung pengusaha sukses dari Surabaya, Harry Susilo, pendiri PT Sekar Group yang terkenal di industri makanan seperti kerupuk, kecap, garam dan bumbu berlabel Finna ini, sudah meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan sekolah menengah di Singapura dan langsung terbang ke Amerika Serikat untuk mencapai
jenjang sarjana Business Administration di Babson College dengan magna cum laude. Di usia 21 tahun, gelar MBA dari Boston University telah dikantonginya. Ia juga sempat menjadi karyawan termuda di perusahaan Accenture dan Dell Singapura.


Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Finna Huang
Tel. (021) 727 999 11

Feb 17, 2007

Pernyataan Sikap Serikat Rakyat Miskin Kota: Pemerintah Pusat dan Pemda DKI tak becus urus banjir

From: Dewan Pimpinan Nasional - Serikat Rakyat Miskin Kota
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Pimpinan Nasional - Serikat Rakyat Miskin Kota
(DPN-SRMK)
Jl. Tebet Barat  Raya  No. 5 Jakarta Selatan12820 , Fax: 021 – 8305819,
Telp: 021 92859600  Email: dpn_srmk@yahoo.com
Akte Notaris R Suryawan Budi Prasetiyanto, SH, MKn. Nomor : 01, Tanggal 01
September 2005

P ER N Y A T A A N   S I K A P
NO. A/Stat/DPN-SRMK/II-2007/004
 
PEMERINTAHAN PUSAT dan PEMDA DKI TAK BECUS URUS BANJIR !!!
 
BENCANA BANJIR membuat rakyat miskin tambah miskin. Puluhan orang tewas,
anak-anak mengalami trauma banjir. Ratusan ribu warga mengungsi. Banjir 2007,
lebih parah dan lebih luas dari banjir 2002. Banyak daerah yang pada 2002
bebas banjir, kini diterjang banjir. Jika siklus banjir lima tahunan
dipercayai, banjir 2012 akan menenggelamkan sebagian Jakarta. Sudah saatnya
warga Jakarta menuntut tanggung jawab pemerintah Pusat dan Pemda.
 
Berbagai penelitian dan kajian akhir-akhir ini menunjukan bahwa berbagai
bencana adalah hasil perbuatan manusia, yang tidak bersahabat dan tak peka
terhadap alam. Karena itu, pada dasarnya, banjir dan bencana lainnya dapat
diantisipasi dan diupayakan tidak memakan korban harta benda dan nyawa yang
begitu banyak; ditekan sampai ketingkat paling minimal. Sayangnya, pemerintah
kembali tidak memperhatikan data-data yang ada dan membiarkan banjir
menenggelamkan kota-kota Jakarta. Sutiyoso sebagai penanggung jawab ibukota
malah menyalahkan banjir tersebut sebagai fenomena alam yang hadir setiap lima
tahun sekali atau ulah rakyat yang membuang sampah di kali-kali. Dan
celakanya, tak ada yang harus bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Tak
ada pejabat yang dipecat. Tak ada yang menganggapnya sebagai unsur salah urus.
Tak ada pejabat yang merasa gagal lalu mengundurkan diri. Tanggung jawab
publik yang diemban disembunyikan di balik kunjungan simpati tanpa empati.
 
Itulah nasib rakyat (dari dulu sampai sekarang): hanya menjadi korban
keputusan pejabat dan elit politik, bukan sebagai pengambil keputusan atas
nasibnya sendiri. Rakyat kembali dibiarkan menderita dan sengsara oleh
rendaman air yang tak pernah mereka harapkan. Harta, nyawa miliknya dan
kesempatan untuk melanjutkan hidupnya hancur berkeping-keping. Ketika sebuah
musibah datang, yang dituntut bukan tanggung jawab melainkan sikap ikhlas dan
lapang. Itu bukan hanya sekadar sikap yang naif tapi SESAT.
 
Bersama ini kami nyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemda DKI gagal
menyelamatkan Rakyat Jakarta dari bahaya banjir. Karenanya mereka harus
memahami pernyataan kami ini:
 
1.      Pemerintah Pusat dan PEMDA DKI gagal menerapkan Jalan keluar jangka
panjang untuk menyelamatkan masyarakat Jakarta dari bahaya banjir. Hingga
banjir datang Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI belum juga menyelesaikan
pembangunan waduk, situ-situ dan banjir banjir kanal baik di Bogor, Depok,
Tanggerang dan di Jakarta (Banjir Kanal Timur), sodetan-sodetan baik di
area-area di Bogor, Depok, Tanggerang dan Jakarta, dan Daerah Aliran Sungai
(DAS); Justru sebaliknya kebijakan pembangunan menyebabkan banyak lahan
serapan air tertutup oleh aspal dan gedung karena digunakan untuk pembangunan
gedung-gedung, mal, dan paku bumi;
 
2.      Sistem drainase di DKI berantakan—cerminan korupsi saat memberikan
izin mendirikan Bangunan—di mana kepentingan komersil dan orang kaya
didahulukan; oleh karena itu harus ada penataan ulang kembali drainase yang
terpadu dengan sungai-sungai, kali-kali kecil, hong-hong, dan sodetan-sodetan 
buatan serta banjir kanalnya (seperti yang dilakuakn di ngeri Belanda dan
negeri-negeri maju lainnya);
 
3.      Juga soal kurangnya jumlah pengerukan di sungai-sungai dan
selokan-selokan seluruh kota DKI—terutama di daerah kumuh;
 
4.      Pemerintah gagal melakukan persiapan sebelum banjir. Hal tersebut
disebabkan karena pemerintah pusat dan daerah belum menganggap banjir di
Jakarta sebagai prioritas; juga tidak ada langkah-langkah konkret yang
dirumuskan oleh pemerintah sebagai langkah ketika akan menghadapi datangnya
banjir; sebelum banjir datang, Peta/lokasi/tempat yang rawan dan berpotensi
banjir dan tingkat prakiraan ketinggian air harus diumumkan seluas-luasnya
keseluruh masyarakat dengan menggunakan papan penggumuman di tingkat RT, RW,
Kelurahan, Kecacamatan, Walikota dan Propinsi; dan selain masyarakat harus
mendapatkan peringatan/pengumuman; juga harus dipersiapkan tempat
pengungsiannya. Lokasi atau hunian evakuasi juga harus dilengkapi dengan dapur
umum, MCK, Air bersih alas, selimut tidur serta sembako dan makanan bayi; saat
pengungsiannya (sebelum banjir datang); evakuasi masyarakat dan harta benda
yang akan dipindahan (sekali lagi, evakuasi harus sebelum banjir datang);
posko bahan makanan (matang, setengah matang dan mentah yang sudah
diperkirakan jumlahnya) dan dapur umum (beserta persiapan/perkiraan menu dan
jumlah pemasaknya) serta penjagaan higienisnya; penjagaan keamanan (bersama
masyarakat) terhadap harta benda yang ditinggalkannya; posko-posko pertolongan
(bila volume banjir di luar perkiraan); posko-posko pengobatan (beserta
dokter, perawat, relawan beserta obat-obatan dan peralatannya termasuk
ambulan-ambulan di dekat bagian posko yang diperuntukan untuk yang memiliki
kemungkinan harus mendapatankan tindakan medis selanjutnya atau tak mampu
dilakuakan di posko); posko untuk perawatan psikologis (terutama bagi
anak-anak yang mengalami trauma); posko pendafatran relawan; posko penerimaan
dan distribusi bantuan; posko peralatan dan perlengkapan pertolongan (termasuk
sekoci/perahu berbagai ukuran, tali-temali, kendaraan darat, helicopter (yang
harus bisa terbang rendah) dan peralatan/perlengkapan lainnya yang
diperkirakan akan digunakan—yang dibantu oleh konsultan negeri-negeri lain
yang lebih berpengalaman dalam menangani banjir dan mereka yang dikirim untuk
belajar menangani banjir di negeri-negeri tersebut; Posko untuk panampungan
dan pemindahan sampah (beserta perlengkapan dan peralatannya); dan upaya-upaya
persiapan lainnya;
 
5.      Pemerintah lambat melakukan Pertolongan ketika banjir; pertolongan
pemerintah datang empat hari setelah banjir menggenangi Jakarta; dari
pemberitaan atau pengalaman rakyat, pertolongan terhadap korban muncul justru
atas inisiatif rakyat sendiri dan lembaga-lembaga independen;
 
6.      Rehabilitasi manusia/harta benda setelah banjir; bahwa perbaikan atas
kerusakan fisik dan non fisik yang di rencanakan oleh pemda DKI sangat tidak
masuk akal, alias terkesan melepas tanggung jawabnya sebagai pelayan
masyarakat; rakyat yang akan mendapat ganti rugi masih harus diberatkan dengan
prosedur administrasi—misalnya harus memiliki surat tanah, hal ini menutup
kemungkinan bagi rakyat kecil untuk mendapatkan ganti rugi;  
 
 
Jalan keluar agar Jakarta bebas banjir adalah :
 
Jangka Panjang :
 
Hingga banjir datang Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI belum juga
menyelesaikan pembangunan waduk, situ-situ dan banjir banjir kanal baik di
Bogor, Depok, Tanggerang dan di Jakarta (Banjir Kanal Timur), sodetan-sodetan
baik di area-area di Bogor, Depok, Tanggerang dan Jakarta, dan Daerah Aliran
Sungai (DAS); Bila terdapat alasan pendanaan, maka bisa saja direncanakan
rangking prioritas terhadap pembangunan tersebut, misalnya didahulukan
pembangunan Banjir Kanal Timur, situ-situ dan sebagian penyelesaian
sodetan-sodetan, yang penting kelihatan tahap-tahap perwujudan dan upayanya;
 
Jangka Pendek :
 
Memastikan saluran pembuangan air (kecil/sedang) dan sampah beserta
pemeliharaan dan penyelenggaraannya nya di semua tempat tersedia; untuk
meringankan biayanya, warga (terutama yang berasal dari bagian lebih mampu)
bisa diminta iurannya Rp.500,- per hari dan pengumpulan/alokasinya diawasi
oleh warga sendiri; dan bila tidak terselenggara, warga diberikan hak hukum
untuk menuntut pemerintah setempat secara hukum;
 
Membangun suatu lembaga yang menangani persiapan banjir (lihat ad. 4 di atas)
(termasuk sekolah-sekolah pelatihan dan pengiriman pekerjanya ke negeri-negeri
lain yang lebih berpengalaman menanggulangi banjir), yang berada di bawah
lembaga Penanggulangan banjir, dibiayai oleh pemerintah pusat/daerah (dan
sedikit swadaya masyarakat), dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang anggotanya
merupakan perwakilan warga dari setiap kampung yang ditjunjuk oleh warga
langsung secara bertahap dan bisa dicopot kembali mandatnya oleh warga bila
melakukan penyelewengan maupun kelalaian;
 
Menindak tegas penyalagunaan pengunaan lahan. Sanksinya bukan hanya dikenakan
terhadap pelaku pembangunan, tetapi juga pemberi izin. Jenis sanksinya tidak
terbatas administratif, tetapi juga sanksi perdata, bahkan pidana, agar
menimbulkan efek jera;
 
Pemerintah harus menyediakan tambahan tempat-tempat sampah umum besar tingkat
kecamatan;
 
Perbaikan atau pembenahan dan perbanyakan struktur dinas kebersihan dengan
mempekerjakan para pemulung;
 
Pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL;
 
Perumahan murah sehat untuk rakyat agar mengurangi perumahan kumuh dipinggir
kali;
 
Perbaikan dan perubahan konsep TPA menekankan penggunan tekhnologi tinggi;
 
Meningkatkan kesadaran lingkungan;
 
Perbanyak Taman-taman kota dan lahan penyerapan air;
 
Langkah darurat yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi banjir
 
Peta/ lokasi/ tempat yang rawan  dan berpotensi banjir dan tingkat prakiraan
ketinggian air harus diumumkan seluas-luasnya keseluruh masyarakat dengan
menggunakan papan penggumuman di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan,
Walikota dan Propinsi;
 
Lokasi-lokasi yang rawan dan potensi banjir tersebut harus ditandai resmi oleh
pemerintah;
 
Satu hingga dua minggu sebelum banjir berdasarkan perkiraan BMG, struktur
pemerintahan dari pusat hingga RT harus siaga dilokasi ditambah dengan
struktur aparat, SAR dan sukarelawan lainnya. Kegiatannya memberikan
penyuluhan kelokasi rawan banjir, adapun sosialisasi yang harus di upayakan
mengenai antisipasi dan evakuasi; sebaiknya juga diterapkan menjadi kurikulum
di sekolah; Juga bisa ditambah dengan selebaran sosialisasi;
 
Dua sampai tiga minggu sebelum banjir struktur tersebut harus sudah terlihat
berjaga disetiap RT dengan segala persiapannya (lihat ad.4 di atas);
 
Ketika air naik sedikit, struktur penyelamat plus warga harus membunyikan
ketongan sebagai tanda datangnya banjir (peringatan) untuk mengawasi
kemungkinan-kemungkinan yang belum dipersiapkan penganggulangannya—ada
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai aspek-aspek yang harus diawasi dan
saluran/prosedur pelaporannya;
 
Ketika air semakin tambah struktur penyelamat sudah harus bergerak untuk
bersiap-siap atau menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang diluar
perkiraan/persiapan; bagi warga yang tidak mau dievakuasi harus diberikan
ban/pelampung serta makanan minuman untuk keselamatan dirinya;
 
Harus dipastikan bahwa lokasi evakuasi terjamin memberikan keamanan (bagi
harta benda yang dibawa dan ditinggalkan) dan kenyamanan bagi warga sehingga
memperkecil kemungkinan warga yang tidak mau dievakuasi di luar alasan
keamanan;
 
Pemerintah pusat dan daerah harus merehabilitasi korban banjir; semua
kerusakan fisik dan psikologis yang telah ditimbulkan oleh banjir menjadi
tanggung jawab pemerintah;
 
 
HIDUP PERSATUAN DAN GERAKAN RAKYAT MISKIN !!
RAKYAT MISKIN, TANGGUNGJAWAB SBY-KALLA !!
BERSATU, BERJUANG UNTUK DEMOKRASI DAN KESEJAHTRAAN !!
 
Jakarta, 19 Februari 2007

Mengetahui,
 
 
 
Marlo Sitompul
Ketua Umum
 
Sukandar
Pjs.Sekretaris Jenderal
 


Bored stiff? Loosen up...
Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.

Pernyataan Sikap PRP: Hentikan penggusuran warga Kontu-Muna

From: prp pusat
E-mail: prppusat@yahoo.com
Date: Thu, 15 Feb 2007 02:42:28 -0800 (PST)


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP)

Hentikan penggusuran demi kepentingan pengusaha !!!
Cabut segera Kepmenhutbun No 454/1999 !!!

Salam rakyat pekerja,

Penggusuran dengan menggunakan kekerasan kembali terjadi di tanah air tercinta
kita ini. Penggusuran ini terjadi di kawasan Kontu, Muna, Sulawesi Tenggara.
Penggusuran dengan menggunakan kekerasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Muna, Sulawesi Tenggara terhadap warga petani yang berada di kawasan Kontu dan
sekitarnya.

Rencana Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara untuk mengosongkan
kawasan Kontu dan sekitarnya dari aktivitas pertanian warga sudah menjadi
program tahunan semenjak tahun 2000, dan hal ini tidak pernah tuntas. Sampai
saat ini petani masih tetap bertahan dan menolak untuk digusur oleh Pemerintah
Kabupaten Muna. Pemerintah Kabupaten Muna mengklaim bahwa wilayah yang
dikuasai warga petani di Kontu dan sekitarnya adalah kawasan hutan lindung
yang harus diselamatkan. Sementara warga petani dan masyarakat adat mengklaim
kawasan Kontu dan sekitarnya merupakan tanah leluhur mereka yang sudah diolah
secara turun temurun sejak sebelum Indonesia merdeka. Kawasan tersebut adalah
pemberian dari Raja Muna sebagai imbalan atas terbunuhnya musuh Raja Muna oleh
salah seorang sesepuh kampung Watopatih.

Pada tahun 2000, Pjs Bupati Muna Drs Badrun Raona mengeluarkan instruksi
pengrusakan dan pembakaran pondok dan tanaman masyarakat. Kejadian itu
berbuntut pada penangkapan dan proses hukum (penjara) 9 orang aktivis LSM
Swami Muna yang melakukan pendampingan masyakarat. Pada saat itu diketahui
bahwa instruksi tersebut dikarenakan desakan sekitar 10 pengusaha sawmill yang
sudah kesulitan mengambil, menebang dan mengangkut kayu jati di Kawasan
Patu-Patu dan Kontu. Sekitar 1000 KK warga disana dianggap menjadi penghalang
bagi para pengusaha untuk mengeksploitasi secara ilegal kayu jati di kawasan
tersebut.

Pada tahun 2003, Bupati Muna Ridwan BAE kembali mengeluarkan instruksi
penggusuran dengan kekerasan. Banyak warga yang menjadi korban kekerasan
aparat Pol PP, Polisi dan TNI, namun warga tetap bertahan dan penggusuran
dihentikan. Akibatnya 4 orang warga ditangkap polisi, diajukan ke pengadilan
dan dihukum penjara. Ternyata penggusuran tersebut terkait dengan MoU antara
Pemerintah Kabupaten Muna dan PT Usaha Loka Malang untuk mengeksploitasi kayu
jati di kawasan Kontu dan sekitarnya.

Penggusuran dengan cara kekerasan kembali terjadi pada tahun 2004 yang
disertai pembakaran pondok / rumah dan perusakan tanaman petani. Puncaknya,
pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Muna kembali mengeluarkan instruksi
penggusuran yang menimbulkan konflik berdarah dan menyebabkan puluhan warga
terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena penganiayaan oleh aparat
pemerintah kabupaten. Seorang aktivis LSM juga mengalami penganiayaan yang
menyebabkan cacat di bagian kepala dan harus dirawat selama 2 bulan di rumah
sakit.

Semenjak instruksi demi instruksi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten (kurun
waktu 2000-2006), harta kekayaan dan sumber penghidupan warga petani telah
hilang atau dirusak oleh perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah
kabupaten. Tanaman pertanian yang merupakan sarana produksi untuk penghidupan
petani dan menyekolahkan anak-anak mereka selama ini dirusak oleh aparat
Pemerintah Kabupaten. Setiap kali terjadi penggusuran, para petani harus
menerima konsekuensi pembakaran pondok / rumah, pengrusakan / pembabatan
tanaman, bahkan praktek kekerasan fisik dan ancaman penjara juga harus
ditangung warga.

Kepmenhutbun No 454 / 1999 menjadi alat legitimasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten untuk menggusur warga petani di Kontu dan sekitarnya hanya sebagai
kamuflase untuk merebut sumber daya yang ada di kawasan tersebut. Kepentingan
para pengusaha untuk mengolah sumber daya di kawasan tersebut tentu saja telah
menyebabkan kesengsaraan dan pemiskinan bagi warga petani di Kontu dan sekitarnya.

Ada dua skenario besar yang sedang dibangun oleh para pejabat Pemerintah
Kabupaten Muna dan pengusaha untuk menguasai kawasan Kontu dan sekitarnya,
yaitu:

Pemerintah Kabupaten Muna mulai melirik tunggak-tunggak jati yang melimpah di
kawasan Kontu dan sekitarnya untuk dijadikan aset ekonomi segelintir orang,
setelah seluruh tanaman jati di daerah lain dibabat dengan modus barang temuan
dan barang lelang.

Proyek Gerhan dengan nilai miliaran rupiah dari pemerintah pusat menjadi suatu
motivasi kuat bagi Pemerintah Kabupaten Muna untuk diterapkan di kawasan Kontu
dan sekitarnya.

Bahkan sebenarnya klaim Pemerintah Kabupaten Muna bahwa wilayah Kontu dan
sekitarnya sebagai hutan lindung berdasarkan Kepmenhutbun 454 / 1999 telah
mengalami delegitimasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan :
Kawasan tersebut merupakan hak komunal masyarakat Watoputih.
Kepmenhutbun memiliki cacat prosedural karena disamping pemetaan dan penataan
batasnya tidak dilakukan secara baik dan benar, juga proses pengusulannya
tidak dilegitimasi oleh BPN setempat.

Prasyarat penetapan kawasan Kontu dan sekitarnya sebagai kawasan hutan lindung
ternyata tidak terpenuhi, karena berdasarkan analisis keruangan (topografi dan
hidrologi) yang telah dilakukan di kawasan tersebut, menyatakan bahwa kawasan
tersebut tidak layak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja
(PRP) menyatakan sikap:

Menuntut kepada Bupati Muna, Kapolres Muna dan Dandim Muna untuk segera
menghentikan upaya penggusuran dan melakukan cara kekerasan dalam bentuk
apapun dalam menyelesaikan masalah di kawasan Kontu dan sekitarnya. Karena
penggusuran dan tindakan kekerasan menyebabkan kesengsaraan dan pemiskinan
bagi warga Kontu, yang menyebabkan warga petani harus kehilangan satu-satunya
alat penghidupan untuk bisa menyambung hidup warga petani.

Menuntut Pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan agar segera meninjau kembali
atau mencabut Kepmenhutbun No 454 / 1999, karena peraturan itulah yang menjadi
akar permasalahan terjadinya konflik berdarah dan tindakan kekerasan antara
Pemerintah Kabupaten Muna dan warga Kontu-Muna.

Menuntut Kepolisian Daerah, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera
mengusut dan menangkap para pengusaha sawmill yang melakukan penebangan liar
dan pembabatan hutan demi kepentingan dirinya sendiri.


Jakarta, 15 Febuari 2007


Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja


Sekertaris Jenderal


Irwansyah

Feb 16, 2007

Siaran Pers KontraS dan HRW : Pemerintah Harus Menarik Militer dari Bisnis

Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM


Untuk Segera Disiarkan

Tundaan-tundaan
Mempertanyakan Komitmen Pemerintah dalam Usaha Reformasi

Jakarta, 16 Februari 2007 – Pemerintah Indonesia tanpa menunda lagi harus segera mengakhiri bisnis-bisnis milik militer , demikian disampaikan oleh Human Rights Watch bersamaan dengan penerbitan laporan edisi bahasa Indonesia setebal 159 halaman tentang usaha swadana militer di Indonesia.

“Harga Selangit: Hak Asasi Manusia Sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia” telah diterbitkan dalam bahasa Inggris pada bulan Juni 2006, berdasarkan
penelitian yang dilaksanakan dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Penelitian ini
menggambarkan praktek panjang aparat militer Indonesia dalam membiayai diri
sendiri dan menyajikan sebuah ‘anatomi’ tentang hasrat bisnis-bisnis yang
tersebar luas tersebut. Laporan ini juga memberikan beberapa contoh
keterlibatan aparat militer Indonesia dalam bisnis-bisnis yang menimbulkan
dampak yang berbahaya bagi masyarakat sipil. Laporan ini juga memberikan
rekomendasi untuk melaksanakan reformasi yang sangat dibutuhkan, sesuai dengan
mandat resmi pemerintah untuk mengambilalih bisnis-bisnis militer.

"Ketika edisi bahasa Inggris ‘Harga Selangat’ diterbitkan, beberapa pejabat tinggi Indonesia telah menyatakan persetujuan mereka bahwa keterlibatan aparat militer dalam ekonomi telah memperlemah kontrol sipil dan memacu pelanggaran HAM, kriminalitas dan korupsi,” kata Lisa Misol, Peneliti Senior di Program Bisnis dan HAM di Human Rights Watch dan penulis laporan ini. “Namun hampir tidak ada tindakan apapun yang telah mereka ambil dalam hal ini.”

Undang-undang tahun 2004 melarang kegiatan komersial militer dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengambilalih seluruh bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009. Pemerintahan President Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan niat mereka untuk mematuhi undang-undang tersebut dan mengakhiri bisnis-bisnis militer, namun tim antar-instansi yang dibentuk untuk menyusun rencana pengambilalihan bisnis-bisnis militer telah membuahkan hasil kecil saja sejak pembentukannya pada tahun 2005

Pada awalnya, pemerintah berjanji akan menerbitkan peraturan presiden untuk menerapkan undang-undang tersebut pada awal bulan November 2005; target tersebut kemudian dimundurkan ke dengan bulan April 2006, dan kemudian dimundurkan lagi ke bulan Agustus 2006. Pernyataan terbaru dari pejabat Indonesia menunjukkan bahwa akan ada penundaan-penundaan baru.

Pada tanggal 7 Februari, Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa rancangan Peraturan Presiden hanya menunggu persetujuan. Namun dua hari kemudian, Sekretaris Kabinet Sudi

Silalahi mengumumkan bahwa kantor kepresidenan telah mengembalikan rancangan tersebut
untuk diperbaiki, tanpa menyebutkan perubahan-perubahan apa yang diharapkan.
Tidaklah jelas kapan rancangan yang baru akan selesai.

“Parlemen memberikan batas waktu lima tahun untuk mengakhiri usaha swadana
militer dan saat ini kita telah menghabiskan separuh dari waktu tersebut,”
kata Misol. “Namun pemerintah belum mencapai hasil yang berarti; keputusan resmi
untuk menerapkan undang-undang tersebutpun belum dikeluarkan. Sepertinya
pemerintah hanya membuang-buang waktu saja dan berharap semua orang akan lupa
terhadap undang-undang tahun 2004 tersebut.

Human Rights Watch meminta President Yudhoyono untuk mengambil posisi terdepan untuk memimpin keberhasilan reformasi militer, yang merupakan satu hal yang sangat mendasar untuk memperkuat institusi demokrasi dan perlindungan HAM.

Human Rights Watch juga meminta negara-negara yang memiliki kerjasama erat dengan pemerintah dan aparat militer Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk bertindak
cepat dalam upaya reformasi militer.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan segera untuk menegaskan kontrol
resmi terhadap bisnis-bisnis militer, dan President Yudhoyono harus menekankan
tujuan ini," tegas Misol. “Selama Jakarta tidak serius bertindak untuk
mengakhiri usaha swadana militer, niat dan kesungguhan dalam kebijakan reformasi militernya akan selalu dipertanyakan, baik di dalam maupun di luar negeri.”

http://hrw.org/indonesian/docs/2007/02/16/indone15333.htm

Untuk Informasi Selanjutnya hubungi:

Di Jakarta, Charmain Mohamed,
+62-813-8987- 5495 (mobile)

Di Genewa, Lisa Misol,
+41-78-6271830 (mobile)

Di London, Brad Adams, +44-790-872- 8333 (mobile)


==================================================

SP: 05/Kontras/II/ 2007

Tentang
Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM

Menanggapi Penelitian Human Rights Watch (HRW)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan lambatnya
Pemerintah khususnya Presiden SBY untuk menerbitkan Perpres pelaksanaan UU
No.34/2004 tentang TNI. Kelambatan ini mempersulit upaya penghapusan bisnis
militer sesuai target, 2009. Selain akan menghambat reformasi TNI, juga dapat
menghambat upaya penegakan HAM.

Lambatnya penghapusan bisnis militer juga sama saja membiarkan terus
terjadinya pelanggaran HAM yang terkait dengan bisnis militer. Laporan HRW
berjudul “” adalah contoh bagaimana pelanggaran HAM menjadi ongkos yang besar
bagi keberlangsungan bisnis militer. Misalnya, investasi militer di Kalimantan
Timur yang memperlihatkan bagaimana militer terlibat dalam bisnis di sektor
kehutanan, penambangan batu-bara di Kalsel, perebutan kekuasaan di Binjai,
Sumut, dan korupsi militer di Aceh.

Semakin lama Pemerintah menerbitkan Perpres, maka semakin sulit untuk menarik
militer dari bisnis. Bahkan semakin sulit menariknya dari keterlibatan kasus
pelanggaran HAM. Hal ini karena pelanggaran HAM yang dihadapi Pemerintah tidak
hanya terjadi akibat bisnis militer.

Menurut catatan KontraS, setidaknya ada lima wilayah pelanggaran HAM selama
Orde Baru; 1) pelanggaran HAM yang terjadi karena kebutuhan bisnis militer; 2)
pelanggaran HAM yang terjadi sebagai produk dari penjagaan konsep pertumbuhan ekonomi Orde baru; 3) pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tuntutan kemerdekaan; 4) pelanggaran HAM sebagai produk dari kebutuhan memonopoli sistem nilai lewat
ideologi tunggal; dan 5) pelanggaran HAM sebagai alat pengendalian dan pembungkaman kelompok pro demokrasi.

Menurut Kontras, penelitian HRW berhasil menggugurkan alasan pembenar bagi
praktek bisnis militer di Indonesia. Bahkan alasan-alasan itu ternyata hanya mitos
belaka. Tidak benar bisnis militer dilakukan karena anggaran resmi pemerintah
hanya cukup untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan militer. Tidak benar
bisnis militer menciptakan pendapatan yang sebagian besarnya untuk mengisi
kesenjangan anggaran. Tidak benar juga bahwa keuntungan-keuntung an dari bisnis-bisnis militer sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan pasukan-pasukan tentara.

Pertama, pembiayaan yang dialokasikan pemerintah hanya mampu meng-cover
sebagian kecil kebutuhan TNI. Selama ini Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI menggambarkan betapa seluruh pembiayaan yang dibutuhkan TNI tidak pernah dapat dipenuhi negara dengan maksimal. Angka yang selama ini dikemukakan selalu berkisar 25-30 % dari total budget yang bisa dipenuhi negara, dan dari nilai tersebut sekitar 70 % terserap untuk pembiayaan prajurit dan overhead kantor. Selebihnya habis untuk pembiayaan perawatan peralatan dan fasilitas militer. Sehingga dengan demikian TNI berinisiatif memenuhinya dengan mencari sumber-sumber pemasukan lain melalui bisnis.

Faktanya, dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan TNI, dapat dicurigai bahwa statistik yang disampaikan bukanlah angka yang sebenarnya. Pun juga tidak pernah diungkap sumber-sumber pembiayaan pemerintah lainnya di luar anggaran pertahanan. Misalnya dana-dana non-budgeter untuk keamanan (pemilu, even internasional, dll), dana-dana operasi militer dan dana-dana penanganan bencana alam, dll. Pembiayaan militer dari sumber-sumber alternatif seperti barter dan kredit eksport atau dana-dana subsidi pemerintah.

Sebagai contoh, kredit ekspor yang digunakan untuk pengadaan peralatan militer
bernilai total US$ 160 juta pada tahun 2002, US$ 448 juta pada tahun 2003 dan
US$ 449 juta pada tahun 2004. Statistik yang disampaikan pejabat militer juga
tidak menyebutkan sumber-sumber pembiayaan dari perusahaan-perusahaan yang
mengunakan jasa keamanan TNI. Bantuan-bantuan militer luar negeri, meskipun
berupa grants, subsidi atau dukungan peralatan juga patut dianggap sebagai sumber pembiayaan TNI diluar budget pertahanan atau income tambahan.

Kedua, bisnis militer sangat signifikan mengatasi kesenjangan pembiayaan
militer. Pandangan ini mengasumsikan bahwa seluruh bisnis militer berjalan dan
menguntungkan. Namun militer ternyata menjalankan berbagai cara bisnis, legal
maupun ilegal. Dalam mencari pembiayaan, keinginan untuk mencari keuntungan
sendiri juga muncul, sehingga dalam beberapa tahun terakhir kontribusi yang
diberikan sangat tidak signifikan mengatasi kebutuhan di luar budget.

Seringkali tidak diketahui dengan pasti, berapa besar keuntungan yang diperoleh. Dalam kolaborasi bisnis militer, misalnya pada bisnis keamanan, biasanya kalangan militer menerima bayaran yang cukup besar, bisa memberikan tambahan pembiayaan kantor, tetapi juga dikorupsi. Bisnis-bisnis ilegal biasanya menghasilkan keuntungan lebih besar, tapi tidak pernah ada perkiraan keuntungan yang dinyatakan terbuka.
Dalam beberapa kasus, prajurit atau perwira militer yang berbisnis juga
memberikan setoran kepada rangkaian ‘posisi penting’ di atasnya atau mereka
yang ‘mendukung’ kegiatan bisnis tersebut.

Ketiga, bisnis-bisnis militer sebagian besar juga ditujukan untuk meningkat
kesejahteraan prajurit. Prajurit militer sejauh ini memang tidak mendapatkan
penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya. Gaji
bulanan yang diterima prajurit dimulai dari Rp. 650.000,- (sekitar US$ 70)
untuk level terendah dan Rp. 2 juta (sekitar US$ 220) untuk level senior.
Prajurit-prajurit dapat saja menerima tambahan penghasilan, namun harus
berjuang untuk mendapatkannya, dengan mendukung pelibatan atasannya dalam
berbisnis. Tidak aneh jika ada pandangan bahwa atasan yang sukses adalah yang
mampu mensejahterakan unit-unit dan prajurit di bawahnya.

Hal ini juga sulit untuk dibenarkan meskipun dengan alasan sosial,
mengingat bahwa program semacam ini juga merupakan tindakan korupsi. Dalam
kasus-kasus yayasan yang ditujukan memberikan kesejahteraan berupa rupiah,
asuransi kesehatan, pendidikan, dan pensiun untuk janda dan anak-anak yatim
TNI, umumnya tidak berjalan. Yang mendapatkan keuntungan justru adalah para
pensiunan militer yang terlibat, dan itu pun tidak mengikuti sistem yang
formal ditetapkan institusi. Dalam kasus lain, para komandan justru leluasa,
menggunakan keputusannya dalam hal penggunaan keuntungan, tanpa pencatatan.

Penelitian menunjukan bahwa bisnis kalangan bersenjata justru mengakibatkan
ongkos ekonomi-politik dan Hak Asasi Manusia yang sangat mahal. Praktek-praktek bisnis militer yang demikian itu berkontribusi terhadap lunturnya profesionalisme, meningkatnya kekerasan militer, dan sulitnya TNI tunduk pada otoritas politik sipil. Penelitian HRW mempertegas betapa seriusnya masalah bisnis militer di Indonesia sampai hari ini.

Jakarta, 16 Februari 2007

Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator

Industri periklanan terancam bubar?

Bila Anda sudah tahu Peraturan Perpajakan baru yang dikenal dengan Per 178/PJ/2006, judul di atas bisa jadi bukan pepesan kosong di siang bolong!

Itu artinya semua biro iklan dapat dibebankan biaya 4,5% atas biaya pemasangan media dan produksi. Bila tidak terdapat kejelasan tentang aturan tersebut, setiap biro iklan dapat menanggung beban tersebut. Artinya? Di tengah kompetisi seketat sekarang, bukan tidak mungkin biaya itu harus kita ‘subsidi’ dari fee kita. Silakan
bayangkan sendiri hasil akhirnya!

Undangan ini adalah sebuah URGENT CALL kepada segenap pimpinan tertinggi biro iklan dan pengambil keputusan bidang keuangan di biro iklan untuk bersama-sama melihat dampak dari peraturan baru ini dan menentukan sikap bersama terhadap peraturan ini.

Karena itu pastikan Anda hadir dalam acara:

MENENTUKAN SIKAP INDUSTRI PERIKLANAN TERHADAP PER 178/PJ/2006

Yang akan diselenggarakan pada:

Jumat, 16 Februari 2007
Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai

Ruang Casablanca, Lantai 5
Hotel Mulia Senayan, Jakarta

Pengganti biaya snack dan tempat
Rp 200.000,- / orang


RSVP:
Maya Rengganis
021-9211203, 7265181-82, 081510000345

atau email ke: maya@pppi-jakarta.or.id

Salam,


Adnan Iskandar
Ketua PPPI DKI Jakarta

Feb 15, 2007

Pelayanan baru RS Bersalin Budi Kemuliaan

Rumah Sakit Bersalin Budi Kemuliaan Hadirkan Wajah Baru dengan Fasilitas Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

Rumah Sakit untuk Semua Golongan Masyarakat

Rumah Sakit Bersalin (RSB) Budi Kemuliaan, yang berlokasi di Jl. Budi Kemuliaan 25, Jakarta, akan memperkenalkan wajah barunya dengan peningkatan berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan reproduksi. Acara peresmian akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2007, dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso serta disaksikan oleh Taufik Kiemas dan Prof. DR. Gulardi H. Wiknjosastro, Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Budi Kemuliaan.

Pembangunan gedung baru RSB Budi Kemuliaan ini telah dimulai dimulai pada akhir tahun 2002 dan dilakukan secara bertahap. Rumah sakit yang terdiri dari 7 (tujuh) lantai ini telah selesai pembangungannya pada akhir tahun 2006.

Bukan hanya fisik bangunan yang lebih baik, RSB Budi Kemuliaan juga meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Dalam upaya memantapkan citranya untuk menjadi ”Rumah Sakit untuk Semua Golongan Masyarakat”. Hal ini sejalan dengan misi rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan dan pend id ikan kesehatan reproduksi yang bermutu dan profesional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan peresmian wajah baru RSB Budi Kemuliaan, rumah sakit ini ingin memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi semua golongan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Namun tetap memperhatikan masyarakat yang kurang dan tidak mampu.

”Pembukaan RSB Budi Kemuliaan yang baru ini merupakan wujud nyata komitmen Perkumpulan Budi Kemuliaan untuk menghadirkan pelayanan dan pendidikan kesehatan yang bermutu. Dengan tetap berpijak pada falsafah bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat,” kata Prof. DR. Gulardi H. Wiknjosastro, Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Budi Kemuliaan. ”Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan kepada RSB Budi Kemuliaan dalam bentuk bantuandana untuk prasarana dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan bagi keluarga kurang mampu dan tidak mampu.”

Berawal dari upaya Perkumpulan Budi Kemuliaan untuk memberdayakan perempuan
Indonesia yang ingin bersekolah, perkumpulan yang sifatnya sosial ini berhasil
membangun Rumah Sakit Bersalin dan Sekolah Bidan Budi Kemuliaan, yang menjadi salah satu pelopor rumah sakit bersalin dan sekolah bidan di Indonesia. Sejak tahun 1970, pengurus Perkumpulan Budi Kemuliaan dan direksi RSB Budi Kemuliaan mulai menerapkan sistem manajemen yang lebih profesional, sehingga mulai dapat membenahi diri dan merencanakan berbagai perbaikan fasilitas dan layanan.

Sekilas RSB Budi Kemuliaan
Rumah Sakit Budi Kemuliaan didirikan Perkumpulan Budi Kemuliaan pada tahun 1917, untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat melalui pelayanan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan keilmuan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
dr. Retno H.P.
RSB Budi Kemuliaan
021-52903925

agnes@karyaku.com

Undangan Media Edukasi Schering Ind @ Medan

From: Eugenia Communication
Sent: Thursday, February 08, 2007 4:32 PM


Kepada teman-teman media, terutama yang berdomisili di Medan, kami mengundang
untuk menghadiri acara Media Edukasi PT. Schering Indonesia. Berikut kami
lampirkan undangannya. .

Jakarta, 8 Februari 2007

Rekan-rekan media,

Usia emas merupakan fase alamiah yang dialami pria dan wanita. Pada pria,
memasuki usia emas ditandai dengan berkurangnya hormon testosteron atau
Testosterone Deficiency Syndrome (TDS). Sedangkan pada wanita ditandai dengan
kekurangan hormon estrogen (menopause). Kekurangan hormon tersebut juga dapat
berakibat pada penyakit lain.

Untuk tetap mempertahankan kualitas hidup yang baik dan mengurangi gejala-gejala akibat kekurangan hormon tersebut, terapi hormon yang tepat
merupakan pilihan efektif.


-------------------------------------------------------


Mewakili klien kami PT Schering Indonesia, kami mengundang wartawan Saudara
untuk menghadiri Media Edukasi dengan tema "Restore Your Power" yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal:
Jumat / 16 Februari 2007

Tempat:
Samosir Room, Lt. 3
Novotel Soechi Hotel
Jl. Cirebon No.76A, Medan


Waktu:
09.30 - 12.00 WIB

Pembicara:
1. dr. Nugroho Setiawan, MS, SpAnd
Dokter Spesialis Andrologi RSUP Fatmawati Jakarta

2. Dr. dr. Bambang Yudhomustofo, SpOG (K)
Ketua PERMI JAYA, Dokter Spesialis Obstetric & Gynecology RSPP
(Rumah Sakit Pertamina Pusat) Jakarta

Sub Tema:
Sehat & Semangat Memasuki Usia Emas

Kami mengharapkan kehadiran wartawan dari media yang Saudara pimpin.
Konfirmasi kehadiran bisa disampaikan kepada Sdri. Chike (0818655529) atau
Eugenia Communications: 8660 7015, 86602946, Fax No: 8660-2946. Atas kerjasama
dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Eugenia Communications

Eugenia Siahaan
Direktur

Feb 13, 2007

DaimlerChrysler peduli pelanggan

Jakarta, February 2007 - Sehubungan dengan bencana banjir yang terjadi di Jakarta minggu lalu, PT. DaimlerChrysler Indonesia selaku agen tunggal pemegang merek Mercedes-Benz menyatakan keprihatinannya atas musibah yang telah terjadi dan menelan banyak korban, kerugian materiil seperti rumah tinggal dan juga kendaraan. Dari informasi yang telah kita terima melalui Customer Assistance Center dan dari dealer-dealer resmi kami di Jakarta dan sekitarnya, sampai saat ini lebih dari 200 unit kendaraan Mercedes-Benz yang terendam banjir dan mengalami kerusakan yang saat ini sudah berada di bengkel jaringan dealer resmi Mercedes-Benz. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah dikarenakan masih banyak kendaraan yang belum dapat dijangkau.

Khusus untuk kendaraan yang terkena banjir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelanggan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu langkah terbaik adalah dengan menghubungi Customer Care Service kami di nomor (021) 7470 2222 selama jam kerja, Mercedes-Benz 24 hours Emergency Service di nomor (021) 7470 3333 untuk konsultasi atau dealer-dealer resmi Mercedes-Benz yang terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap kendaraan tersebut. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan nantinya akan diketahui seberapa luas kerusakan yang telah terjadi, sehingga kerusakan yang lebih luas dapat dicegah.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan pada saat hari-hari puncak banjir tidak dapat memberikan layanan yang optimal akibat terganggunya jaringan komunikasi telepon layanan Mercedes-Benz, lonjakan luarbiasa permintaan akan bantuan layanan darurat serta penanganan layanan darurat yang tertunda akibat belum terjangkaunya akses ke daerah yang bersangkutan.

Sebagai bentuk kepedulian kita akan musibah ini, PT. DaimlerChrysler Indonesia bekerja sama dengan dealer resmi Mercedes-Benz yang ada di Jakarta dan sekitarnya memberikan potongan khusus suku cadang sebesar 20% kepada para pelanggan Mercedes-Benz yang kendaraannya terkena banjir. Pemberian potongan ini akan diberikan selama kurang lebih 3 minggu, dan akan diperpanjang bila mana diperlukan. Melonjaknya jumlah kendaraan yang mengalami kerusakan akibat musibah banjir ini menyebabkan kebutuhan akan teknisi dan suku cadang juga melonjak drastis sehingga waktu perbaikan setiap kendaraan juga membutuhkan waktu lebih lama. Namun demikian, PT. DaimlerChrysler Indonesia beserta jaringan resminya akan bekerja sekuat tenaga menyelesaikan perbaikan secepat mungkin sesuai standard tinggi Mercedes-Benz, termasuk mempercepat pengadaan suku cadang yang dibutuhkan. Dengan adanya program DaimlerChrysler Peduli ini diharapkan bisa membantu para pelanggan Mercedes-Benz yang terkena musibah banjir. Program ini merupakan salah satu bentuk tingginya kepedulian DaimlerChrysler Indonesia akan kepuasan pelanggan Mercedes-Benz.


Best Regards,

Mathilda Jeanette
Corporate Communications Officer

PT.DaimlerChrysler Indonesia
Deutsche Bank Bld, 18th Fl.
Jl. Imam Bonjol 80, Jkt 10310

Tel : +6221 30003636
Fax : +6221 30003662
Mobile : +62856 857 8394

mathilda.jeanette@daimlerchrysler.com
www.daimlerchrysler.co.id
www.mercedes-benz.co.id

Launching Misteri Pedang Skinheald II: Awal Petualangan Besar

Posted by: Esa Studio
E-mail: esa_studio1@yahoo.com
Date: Mon Feb 12, 2007 9:36 pm (PST)


Launching Misteri Pedang Skinheald II “Awal Petualangan Besar”

Novel Karya Anak Umur 14 Tahun, Tebal 660 Halaman

Kancah sastra Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan sekedar dikuasai kaum dewasa, tetapi anak-anak berusia belia pun sudah memasukinya. Sederet nama penulis berusia muda bermunculan dan salah satunya adalah A. Ataka Awwalur Rizqi murid kelas III SMP yang bermukim di Jogyakarta.

Sebagai wujud apresiasi dan untuk mendorong krativitas para penulis muda, Bataviase Nouvelles Cafe-Galery bekerjasama dengan penerbit Copernican, Jagad Media, dan Bulanglinggi Event Management, mengundang Anda untuk bersama-sama mendengar kreativitas Ataka dalam mengurai imaji kanak-kanaknya menjadi sebuah karya besar yang mengisi awal 2007.

Ataka yang dibesarkan di Banyuwangi, Jawa Timur, kini tinggal bersama orangtuanya di Jogyakarta. Ia belum pernah mengunjungi Eropa, benua yang menjadi inspirasi khayalinya dalam menciptakan karya fiksi. Ataka menciptakan sebuah negeri dongeng lengkap dengan mahluk-mahluk khayali dan cerita fantastis dalam serial bukunya Misteri Pedang Skinheald ini. Ketekunannya dalam menulis terbukti dengan kemampuannya mencipta lima novel hanya dalam rentang waktu yang singkat, tiga karya di antaranya sudah diterbitkan dan dua sedang dalam persiapan naik cetak.
Jangan lewatkan kesempatan bertemu dengan Ataka secara langsung dan mendengar bagaimana Arswendo, sastrawan yang dikenal melahirkan karya-karya fenomenal seperti Senopati Pamungkas dan Keluarga Cemara ini mengupas karya Ataka.

Pastikan kehadiran Anda di Bataviase Nouvelles Cafe-galery untuk mengikuti acara kami:

Pemutaran Film Animasi (Sutradara: Sigit Aryansah)

Pameran Ilustrasi (Kara: Catur Ary)

Diskusi Fiksi Fantasi
Pembicara:
Arswendo Atmowiloto (Satrawan dan Praktisi Media)
A. Ataka Awwalur Rizqi (Penulis Novel Misteri Pedang Skinheald)

Host: Taufik Rahzen (Budayawan)

Sabtu, 17 Februari 2007

Pkl. 15.00-18.00 WIB.
(Khusus pameran ilustrasi 17-23 Februari 2007)

Café & Galeri Bataviase Nouvelles
Jl. Veteran I, No. 26 Jakarta

By: Copernican, Bataviase Nouvellese, Jagad Media, Bulanglinggi Event Management

Contact Person:
Maria D. Andriana 021-3814107
e-mail: andriek@yahoo.com

Menik/Ambar 021-6450006 081318517580
e-mail: meniksih@gmail.com

Faiz 0818466399
e-mail: ahsoul@plasa.com



Ringkasan Misteri Pedang Skinheald II:

Apa jadinya jika dua orang manusia, seorang penyihir, seorang Elf (peri/jin), dan Dwarf (manusia kate) bersatu dalam epik petualangan besar? Dengan membentuk barisan Lima Sekawan, tiga ras mahluk berbeda tersebut membelah benua Ethav Andurin untuk menyelamatkan dunia dari hitamnya kejahatan Baron, Topeng Kematian, Sepuluh Setan, dan Gilford sang Jendral Kegelapan. Selain itu, dari Burton menuju pulau Fa, perjalanan Lima Sekawan juga dihadang oleh gerombolan Goblin yang kejam dan licik serta sadisnya para Canibalic Man.

Novel Misteri Pedang Skinheald II “Awal Petualangan Besar” ini, akan membawa kita pada pilihan-pilihan keputusan Lima Sekawan dalam menghadapi peliknya kehidupan dunia antah berantah. Sebuah dunia yang berisi berbagai macam ras dan mahluk dengan karakter yang berbeda-beda seperti: manusia-manusia penggosip yang hidup di kota Hurton dengan walikotanya yang bodoh; penduduk Mariatta yang beradab, santun, ramah dan sangat mencintai tradisi masa lampau; penduduk desa Tron yang suka mencatat sejarah desa; Kaum Dwarf, yang mencintai kesenian dan gandrung akan seni bangunan tata kota; Golongan Elf yang terkenal dengan seni pembuatan pedang; Dark Elf, mahluk kutukan yang dipimpin King dan bisa bicara dengan burung karena mempunyai sihir tingkat tinggi; mahluk-mahluk buas di Padang Rumput dekat Pegunungan Mentari; Thel, manusia Kucing Laut yang jujur dan tidak bisa berbohong; Ava si manusia naga; Utward, mahluk Gostmorgana yang tidak bisa mati; Falcon dan Filder, burung-burung
raksasa seperti naga yang dimanfaatkan oleh golongan penyihir hitam dan mahluk-mahluk antah berantah lainnya.

Sementara Robin, yang mulanya hanya seorang guru muda di sekolah biologi Ayo Bertanam Singkong, dan karena angka kelahirannya membuat dirinya terseret ke dalam peperangan besar membasmi kejahatan karena dialah satu-satunya manusia yang ditakdirkan sebagai pembuka segel Pedang Skinheald. Lalu bisakah Eric, sang Kesatria Selatan dan Hayflay penyihir Putih Kelabu, juga Alva (Elf), serta Oni (Dwarf), mengawal Robin sampai ke pulau Fa untuk membuka segel Pedang Skinheald di atas bukit Launcher?

Ya, Ahmad Ataka Awwalur Rizqi (Ataka), penulis cilik berumur 14 tahun yang masih duduk di kelas IX, SMP 5 Yogyakarta, begitu cermat, detail, dan dramatik mengisahkan epik petuangan besar Lima Sekawan dalam novel Misteri Pedang Skinheald II yang tebalnya sampai 660 halaman.

Datascrip menambah jajaran produk MANHATTAN® & INTELLINET NETWORK SOLUTIONST

From: Irma Nazar
E-mail: irma@datascrip.co.id
Date: Tue Feb 13, 2007 9:33 am

Dear all,

Pt. Datascrip business solutions kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi
distributor tunggal produk MANHATTAN® & INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™, yakni
berupa PC Comp & Peripherals, Cables & Data Communication, Office Accessories,
Computer networking peripherals, Active Networking & Passive Networking.

Dengan digandengnya merk ini oleh pt. Datascrip maka tak lama lagi
produk-produk ini akan tersedia di toko-toko dan modern market terkemuka
Indonesia.

Berikut ini adalah siaran pers mengenai informasi tersebut. Kami mohon bantuan
rekan-rekan media untuk menyebarkan informasi ini. Untuk kebutuhan image
produk, silahkan menghubungi saya lewat email ini. Terima kasih.




Regards,
Irma_
Pt. Datascrip
6544515 # 356

DATASCRIP BUSINESS SOLUTIONS

Menjadi Distributor Tunggal
Produk MANHATTAN® & INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™


Pt. Datascrip sebagai the one stop business solutions senantiasa memberikan
layanan penuh untuk menunjang aktivitas berbagai jenis perusahana. Kini
Datascrip menambah portfolionya untuk solusi IT dengan memasarkan kategori
produk yang dimiliki Manhattan® dan INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ .

Jakarta, 13 Februari 2007 – Merk terkemuka di dunia, Manhattan® dan INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS™ beserta produk turunannya telah dijual di lebih dari 90
negara di seluruh dunia. Kini, produk tersebut hadir di Indonesia lewat pt.
Datascrip. Keragaman dan kecanggihan yang ada pada jajaran produk ini
dibutuhkan oleh para pecinta IT di Indonesia.

Kategori produk dari Manhattan® dan INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ adalah PC
Comp & Peripherals, Cables & Data Communication, Office Accessories, Computer
networking peripherals, Active Networking & Passive Networking. Dengan
digandengnya merk ini oleh pt. Datascrip maka tak lama lagi produk-produk ini
akan tersedia di toko-toko dan modern market terkemuka Indonesia .

Keunggulan utama yang ada pada produk Manhattan® dan INTELLINET NETWORK
SOLUTIONS™ adalah produk ini memiliki kelengkapan jajaran, sangat up to date
terhadap perkembangan teknologi dan adanya Lifetime Warranty* untuk seluruh
produknya. Seluruh produk terlebih dahulu melewati proses produksi dan
pemilihan yang teliti sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh dunia untuk
memenuhi kebutuhan para pemakainya.

“Visi Datascrip adalah untuk melayani pelanggan secara total dengan
menyediakan bermacam produk dan teknologi terkini untuk menciptakan
operasional kantor yang efektif. Selama ini Datascrip telah memiliki hubungan
yang erat dengan berbagai perusahaan internasional dan telah ditunjuk menjadi
distributor tunggal di Indonesia, misalnya untuk produk Canon, Sanyo, Schwan
Stabilo, Ideal, Sitia, Corinex, Flybook, Practical Program DvTDM, Microsft
Business Solutions dan banyak lagi. Kini kami menambahkan lagi satu merk
terkemuka di dunia, yakni Manhattan® and INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ yang
memberikan akses langsung menuju inovasi produk dan terknologi,” ujar Mary
Oetomo, Director pt. Datascrip.

Inilah beberapa Jajaran produk dari Manhattan® dan INTELLINET NETWORK

SOLUTIONS™;

GuestGate™

Akses Internet Aman Efektif Biaya bagi Bisnis & Klien Anda

GuestGate™ adalah solusi akses internet bagi host network, network data dan
akses internet yang aman bagi para pengunjung. Dengan fitur keamanan yang
canggih maka kemudahan pengoperasian plug-and-play maupun instalasi serta
koneksi yang tidak diinginkan antara computer ‘guest’ ke network pribadi dapat
dilakukan. Hingga kini GuestGate™ belum memiliki competitor di pasaran.

GuestGate™ aman dan harganya terjangkau bagi kastemer yang menginginkan akses
web melalui network. Kastemer pun mendapatkan ‘Lifetime Warranty’ dan
GuestGate™ dilengkapi fitur kemudahan instalasi dan secara otomatis akan
mencocokkan dengan setting TCP/IP dan cocok untuk berbagai jenis perusahaan,
baik yang berukuran besar mau pun kecil. GuestGate™ kompatibel dengan wireless
access point dan secara otomatis akan mencocokkan dengan host network untuk
mengakomodir setting internet yang ada pada computer tamu, pengguna tak akan
membuang waktu untuk mengatur konfigurasinya lagi.

“Untuk berbagai ukuran kantor, GuestGate™ adalah produk paling terjangkau
untuk menyediakan akses internet aman bagi kastemer dan pengunjung, tanpa
mengorbankan keamanan network pribadi Anda. Karena itu, produk ini sangat
cocok untuk warnet, hotel, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” ujar Broto
Santoso, Division Manager Business Software & IT Solutions Division pt.
Datascrip.

Fitur pada GuestGate™

Teknologi HNP menghindari akses masuk ke dalam host network namun pengunjung
tetap bisa mengakses internet lewat network Layer 3 Client Isolation – teknologi yang diciptakan oleh INTELLINET memungkinkan restricted connection antar komputer tamu. Secara otomatis membuar host network kompatibel dengan setting TCP/IP komputer
tamu kompatibel dengan wireless access points Kontrol bandwidth dan adanya web-based interface bagi administrator IT


Network Video Server

Network Video Server (NVS) membuat Anda mampu mentransmisi video images lewat
network dengan menggunakan kamera CCTV. Dengan NVS maka fitur-fitur canggih
yang biasanya hanya ada pada network IP camera bisa ditambahkan. Dengan
menggunakan NVS juga, maka sistem video surveillance yang Anda miliki bisa
semakin dikembangkan dengan tetap memberdayakan alat-alat yang sudah ada.

Untuk mengakses sistem CCTV biasanya dibutuhkan satu PC khusus untuk
pengontrolannya. NVS memungkinkan Anda untuk mengakses kamera CCTV tanpa PC
ataupun program software tambahan. Dengan mudah, pengguna dapat melakukan
instalasi berkat Web Page / IP Installer yang memudahkan pengguna menentukan
IP address. Selain itu NVS dapat digunakan di berbagai environment, baik
Windows, Mac, Unix maupun OS/2. Mampu juga menunjang TCP/IP networking, SMTP
Email, HTTP dan berbagai protokol internet lainnya – memudahkan Anda
mengintegrasikannya dengan kamera maupun peralatan yang telah Anda miliki.

Hingga 100 user dapat secara simultan mengakses NVS di saat yang bersamaan.
Contohnya untuk aplikasi di ruang kelas Taman Kanak-kanak, di mana orangtua
dapat memonitor apa yang dilakukan anaknya dari rumah maupun dari kantor.

Optical Scroll Touchpad Mouse

Mengkombinasikan kecepatan dan kegesitan dari sebuah touchpad dengan bentuk
mouse pada umunya. Secara fungsionalitas pun sangat menunjang karena pada
mouse ini tidak ada scroll wheel.

Terdapat four-way touchpad dan desain two-button meningkatkan performanya
untuk menavigasi browser, spreadsheet maupun dokumen berukuran besar. Sensor
optikalnya menawarkan resolusi 800 dpi dengan keakuratan pinpoint untuk
digunakan di berbagai landasan. Instalasi dapat dengan mudah dilakukan,
demikian juga mudah untuk dibersihkan. Tentunya seperti produk Intellinet dan
Manhattan lainnya, kastemer mendapatkan jaminan produk seumur hidup.

* Terms & conditions applied

DATASCRIP - THE ONE STOP BUSINESS SOLUTIONS COMPANY

Datascrip merupakan perusahaan yang menawarkan solusi bisnis meliputi, Record
Management, Storage and Filing Systems; Office Design and Space Management;
Paper Management and Business Machines; Multimedia Presentation and Conference
Room; Digital Imaging; Time Management and Security Systems; Surveying and
Engineering; Business Software; dan IT Solution, di bawah satu atap untuk
memenuhi kebutuhan, kepuasan dan kenyamanan pelayanan bisnis Anda. Business
Executives Specialist kami bukan sekadar menjual produk, tetapi bekerja
bersama Anda mencari solusi yang terbaik.

Undangan Diskusi Publik: Perempuan Dalam Roman

Undangan Diskusi Publik: Perempuan Dalam Roman Karya Pram


Menuju Pementasan Nyai Ontosoroh pada 21,22 dan 23 April 2007 The Nyai
Ontosoroh Project mengundang rekan-rekan untuk hadir pada acara Diskusi Publik dengan tema "Perempuan Dalam Roman Karya Pramoedya Ananta Toer"

Yang akan diadakan pada:

Jumat, 16 Februari 2007

Pkl. 18.00 - 21.00 Wib

Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki, Jakarta

Menghadirkan Pembicara:

Eka Kurniawan

Dita Indah Sari

Rieke Diah Pitaloka

Akan dibuka dengan Makan Malam bersama

Demikian undangan ini atas kehadiran rekan-rekan kami ucapkan terima kasih.

Faiza Mardzoeki
Produser

Vivi Widyawati
Manajer Diskusi Publik/08158946404

--------------------------------

The Nyai Ontosoroh Project

Perguruan Rakyat Merdeka, Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika, Elsam, LBH
Apik Jakarta, Kalyanamitra, SP, KPI, Pramoedya Institut, Perkumpulan Seni
Indonesia, LSPP, JARI, Pantau,Institut Ungu, Perkumpulan Praxis, ICW

Didukung oleh Yappika

Nyai Ontosoroh Theatre
an adaptation from the novel Bumi Manusia (This Earth of Mankind) by Pramoedya

Ananta Toer

Jl. Tebet Barat Dalam 2-D No. 21, Jakarta-Indonesia
Telp/Fax 021-8302028
email: nyaiontosorohtheatre@yahoo.co.id
website: http://nyaiontosorohtheatre.multiply.com

Play script: Faiza Mardzoeki
Director: Ken Zuraida

Feb 11, 2007

Siaran Pers Departemen Komunikasi dan Informatika

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Medan Merdeka Barat No 9. Jakarta Pusat 10110

* *

*Press Release*



*Pemerintah Akan Lakukan Pemulihan Dalam Waktu Singkat *


Jakarta 09/02/2007 20:51
Pemerintah akan terus berupaya melakukan pemulihan keadaan karena bencana banjir dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu ada beberapa prioritas tindakan yang akan tarus dilakukan.

Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan bahwa para korban banjir dan para pengungsi sudah terevakuasi di tempat yang aman. Kemudian mereka tidak kekurangan bahan pangan dan persediaan air bersih. Selain itu kebutuhan pakaian juga akan terus diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah.

Pemerintah juga terus berupaya melakukan berbagai tindakan pembersihan sampah dan lumpur. Sampai saat ini Dinas Kebersihan telah mengangkut tak kurang dari 11.500 m3 atau 2500 ton sampah tambahan ke beberapa Lokasi Penampungan Sementara (LPS) sejak 1 Pebruari lalu. 50-60 truk telah dioperasikan untuk mengangkuti sampah-sampah tersebut. Pemerintah juga akan menambah sarana semisal truk dan kendaraan berat lainnya untuk melakukan upaya ini.

"Jika masih kurang, kita akan sewa dari Tanjung Priuk," ujar Kalakhar Bakornas PB, Syamsul Ma'arif yang juga bertindak sebagai pemimpin rapat koordinasi antara Bakornas dengan tim penanganan banjir, Sabtu (10/02).

Upaya lain adalah menyediakan 18 toilet kontainer yang bergerak ke beberapa
titik posko pengungsian. Tindakan ini dirasa sangat efektif bagi para pengungsi. Tak hanya itu saja, pemerintah juga akan terus menginventarisir kantor pelayanan publik yang rusak karena banjir. Hal itu dilakukan terkait dengan keadaan saat ini yang dapat dipastikan banyak warga membutuhkan pelayanan publik yang cepat. Untuk itu ke depan, pemerintah akan mengupayakan agar pengurusan surat-surat penting semisal akta
kelahiran, tanah dan sebagainya akan dilakukan dengan jemput bola.

Sementara korban banjir bertambah 5 orang di Jawa Barat hingga total saat ini menjadi 24 orang. Mayoritas korban meninggal disebabkan karena tenggelam atau terseret arus banjir.

Pengungsi di DKI mengalami perubahan yang berfluktuasi, saat pagi hanya sekitar 17.000 orang, namun malam naik menjadi 77.106. Hal ini dikarenakan mereka mendatangi posko banjir untuk mendapatkan bantuan pangan dan beristirahat di malam hari, sementara di siang harinya melakukan pembersihan rumah.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi:

Muslimin Kulle
Biro Umum dan Humas
Gedung depan Depkominfo, lt.5
Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat 10110
Telp : 021 - 3865320

Sukartono
Pusat Pelayanan Informasi
Gedung belakang Depkominfo, lt.1
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telp : 021 – 3859625

Feb 8, 2007

Undangan liputan donor darah Prambors, Delta dan FeMale Radio

Posted by: RIKAROSE
E-mail: rikarose@cbn.net.id

Dear all,

Sekadar menunjukkan kepedulian terhadap sesama, Radio Prambors, FeMale dan Delta mengajak rekan media untuk hadir dalam acara donor darah untuk demam berdarah yang menurut rencana akan berlangsung pada:

Hari:
Kamis, 8 Februari 2007

Tempat:
Ratu Plaza Office Tower Lt. 19

Pukul:
10.00 - 13.30

Kegiatan ini ditujukan untuk mengatasi kelangkaan persediaan darah yang kian menipis di PMI terutama setelah bencana banjir yang diperkirakan akan memperluas ancaman penyakit demam berdarah.

Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Salam,

Meidy
R&R Strategic Communications
Jl. H. Muhi No. 7, Pondok Pinang
Jakarta 12310
Tel. 6221. 7590 1377/ 4572/1445
Fax. 6221. 750 1375
Email: rikarose@cbn. net.id, rikarose@gmail. com

Butik Singapura merambah Indonesia

Setelah besar di Negara Singapura, Friven & Co telah membuka
butik barunya di Indonesia pada tanggal 2 Februari 2007 di Senayan
City Jakarta lantai 4. Sesuai dengan konsep butiknya, acara
pembukaannya juga menggunakan tema yang sama yaitu Redefining Living.
Setelah di Jakarta, butik yang menawarkan pengalaman baru dalam
berbelanja dan terdaftar di SGX ini berencana akan merambahi Malaysia,
dan Vietnam.

Friven & Co terdaftar di SGX-SESDAQ sebagai "rumah" bagi berbagai
merek produk perlengkapan kamar tidur seperti Friven, DS, Perrin de
Rossi, dan Relax at Home. Selain itu, butik ini juga menawarkan
aksesoris yang mempercantik rumah anda dengan harga dan kualitas
bervariasi.

CEO dari Friven & Co, Esther Loh menyatakan "Akan lebih banyak lagi
butik Friven & Co di benua Asia. Melalui berbagai produk, pelanggan
kami tidak hanya dapat mempercantik rumah mereka, tetapi juga
memperkaya hidup mereka.

"Jakarta adalah kota pertama di Asia setelah Singapura yang kami
nilai memiliki pasar yang sesuai dengan segmentasi pasar kami. Seperti
Malaysia dan Vietnam, Jakarta adalah kota yang memiliki pasar untuk
gaya hidup dan berbelanja baru yang kami tawarkan. Melalui kota-kota
inilah kami akan memantapkan posisi kami di dalam maupun luar Asia.

Sejak dibuka pertama kalinya butik Friven & Co di Singapura akhir
Desember 2006, Friven & Co. Ltd telah mengambil-alih perusahaan
Eagleton. Sebuah perusahaan yang menyuplai dan mendistribusi berbagai
aksesoris dan perlengkapan rumah ke Inggris dan Australia.

"Dengan kami memiliki Eagleton, kami dapat melengkapi beragam produk
untuk ditawarkan ke pelanggan kami. Produk yang bervariasi ini akan
memberikan pilihan gaya hidup baru yang hanya mereka dapatkan di butik
Friven & Co," jelas Esther Loh lebih lanjut.

Friven & Co baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan `Best of
Singapore 2007 Award - Individual Brands (Bed Linen)' oleh majalah
Tatler Singapura. Penghargaan yang diberikan untuk toko, jasa, dan
merek yang dipilih berdasarkan pilihan pembaca dan editor majalah
Tatler di Singapura. Peraih penghargaan dalam kategori yang sama
adalah merek internasional lainnya seperti Frette, and Sheridan.

Serba-serbi Friven & Co. Ltd
Friven & Co terdaftar di SGX-SESDAQ dan merupakan perusahaan yang
fokus utamanya adalah merek-merek perlengkapan kamar tidur seperti
Friven, DS, Perrin de Rossi, dan Relax@Home.

Friven & Co juga perusahaan penyalur merek-merek ternama seperti Elle
dan Karen Neuburger.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Jonathan Yuwono
Director
PT Friven Indonesia
Plaza Abda Lt. 5
Jl. Jendral Sudirman Kav 59
Jakarta Selatan

Feb 7, 2007

DC Market Review 2006: Mercedes-Benz Kembali Bersinar Sebagai Pemimpin Segmen Kendaraan Premium di Indonesia

DaimlerChrysler Indonesia dengan produk kendaraan Mercedes-Benz kembali meraih posisi puncak di segmen kendaraan premium di Indonesia pada tahun 2006 dengan total penjualan wholesale sebesar 692 unit dan menguasai 47% pangsa pasar. Pada tingkat retail, Mercedes-Benz berhasil mencetak angka penjualan sebesar 1,176 unit.

Mercedes-Benz juga kembali unggul di segmen kendaraan E dan S-Class dengan pangsa pasar sebesar 62% dan 66%. Pada kesempatan yang sama, Mercedes-Benz juga menggelar acara Mercedes-Benz Cross-Country Experience dengan mengundang para jurnalis untuk
menikmati keindahan alam Bali sekaligus mencoba kehandalan kendaraan SUV
Mercedes-Benz yaitu GL dan M-Class.

Uluwatu - Bali, 4 Februari 2007 - Pada tanggal 4 Februari 2007, bertempat di
Bvlgari Resort, Uluwatu - Bali, PT. DaimlerChrysler Indonesia menggelar
Press Conference tahunan yang mengetengahkan pencapaian perusahaan tersebut
pada tahun 2006 sekaligus pengharapannya untuk tahun 2007.

Pada kesempatan tesebut, President Director PT DaimlerChrysler Indonesia, Rudi
Borgenheimer mengatakan bahwa tahun 2006 tetap merupakan tahun yang sulit bagi
industri otomotif, terutama di segmen kendaraan premium. Ditahun 2006 pasar
kendaraan premium telah mengalami penurunan sebesar 60% dengan total penjualan
sebesar 1187 unit.

Namun demikian secara lebih jauh ia menambahkan, "Terlepas dari keadaan yang sulit yang harus kita alami tahun lalu, dengan bangga PT DaimlerChrsyler Indonesia dapat menyampaikan bahwa bintang Mercedes-Benz tetap bersinar dengan berhasil meraih kembali posisi sebagai pemimpin di pasar kendaraan premium yang terdiri dari beberapa merek premium seperti Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Volvo, BMW and Lexus.
Tidak hanya itu, Mercedes-Benz kembali berhasil memimpin dari segi penjualan total sebesar 692 unit, PT DaimlerChrsyler Indonesia juga berhasil mendominasi 47% pangsa dari pasar kendaraan premium itu sendiri."

Selanjutnya beliau juga menekankan bahwa ada keberhasilan lain yang patut
disyukuri yaitu kesuksesan Mercedes-Benz untuk mencapai angka penjualan retail
sebesar 1,176 unit. Atas pencapaian di bidang penjualan retail ini Rudi Borgenheimer berkomentar secara khusus, "PT DaimlerChrsyler Indonesia bermaksud untuk menyampaikan penghargaan kepada kolega-kolega di jaringan resmi diler Mercedes-Benz atas kerja keras mereka untuk mendapatkan prestasi yang mengagumkan di tengah situasi yang sulit ditahun lalu."

PT DaimlerChrysler Indonesia juga sangat gembira atas keberhasilan mereka
dalam memposisikan kendaraan kebanggaan, yaitu Mercedes-Benz S-Class. Menindak
lanjuti peluncuran kendaraan ini dalam versi CBU di akhir tahun 2005 PT
DaimlerChrysler Indonesia kemudian telah memperkenalkan versi CKD dari
kendaraan ini pada tahun 2006. Khusus mengenai hal ini, President Director PT
DaimlerChrysler Indonesia telah menekankan bahwa inilah satu-satunya kendaraan premium sekaliber ini yang diproduksi secara lokal di Indonesia.

Tersedianya versi CKD dari kendaraan S-Class telah berhasil meningkatkan hasil
penjualan kendaraan ini ke volume 108 unit. Jauh meninggalkan para pesaingnya
dan secara dominan menguasai pasar dengan pangsa sebesar 66%. Dengan pencapaian ini, Mercedes-Benz telah sukses untuk menjaga tradisi sebagai pemimpin di segmen ini sejak S-Class pertama kali muncul di Indonesia di tahun 50an.

Suatu hasil menggembirakan lainnya yang telah dicapai oleh Mercedes-Benz
ditahun 2006 terjadi di segmen E-Class. Dengan mengandalkan produk yang telah
mendekati akhir dari siklus hidupnya, merek kendaraan premium kembali berhasil
memimpin pasar dengan dominasi sebesar 62%.

Ini adalah suatu prestasi yang mengagumkan, karena ini berarti Mercedes-Benz
berhasil memperpanjang kesuksesannya untuk mendominasi pasar sebesar lebih
dari 60% selama sekurangnya tiga tahun berturut-turut.

Ketika ditanya mengenai komentarnya mengenai kesuksesan yang telah diraih
ditahun 2006 ini, Rudi Borgenheimer menjawab, "Kesuksesan ini menjadi lebih berarti bagi kami karena berhasil dicapai ditengah situasi ekonomi di Indonesia yang tidak menentu."

Ia juga mengakui efek negatif dari kenaikan harga BBM di akhir 2005 sebesar 150-160% masih sangat terasa sepanjang tahun, membuat sulit bagi industri otomotif untuk menuai pertumbuhan. Seperti tercermin dari penurunan yang signifikan pada angka total penjualan kendaraan di Indonesia pada tahun 2006.

Selanjutnya, ia menyimpulkan: "Tidak bisa disangkal lagi bahwa keberhasilan kami di tahun lalu adalah hasil dari jerih payah seluruh jajaran PT DaimlerChrsyler Indonesia dan testimoni dari keberhasilan kami untuk memastikan merek kendaraan mercedes-Benz selalu mewakili aspek terbaik dari industri otomotif, terutama dari segi produk terbaik dan layanan purna jual yang mumpuni yang akan dapat memastikan bahwa pelanggan PT DaimlerChrsyler Indonesia akan selalu mendapatkan nilai beli
tertinggi dari setiap produk yang mereka beli."

Dari segi pelayanan purna jual sendiri, kembali PT DaimlerChrsyler Indonesia
berhasil mensubstansikan tingkat pelayanan prima yang selalu mereka berikan
kepada para pelanggannya.

Salah satu diler Mercedes-Benz resmi PT DaimlerChrsyler Indonesia yaitu PT.
Kedaung Satrya Motor di Surabaya, kembali berhasil meraih penghargaan sebagai
Dealer Terbaik untuk Pelayanan Purna Jual di Asia Tenggara melalui program
kompetisi Mercedes-Benz Service Excellent Award Program.

Ini adalah suatu prestasi yang membanggakan, karena PT Kedaung berhasil
menyisihkan 75 diler lainnya di Asia Tenggara dan disamping itu keberhasilan
untuk meraih penghargaan ini dua tahun berturut-turut tentunya adalah suatu
pencapaian yang unik dan istimewa.

Mengenai hal ini, Rudi Borgenheimer juga menyampaikan:

"Menurut hemat kami pemenang akhir dari kompetisi ini bukanlah PT Kedaung ataupun DaimlerChrysler Indonesia, melainkan para pelanggan yang pada akhirnya akan mendapat keyakinan bahwa tingkat pelayanan purna jual yang mereka terima bukan hanya setara, tetapi sekaligus satu dari yang terbaik yang bisa didapatkan di region ini dan tingkat pemuasan inilah yang pada akhirnya akan menentukan tingkat keberhasilan PT
DaimlerChrsyler Indonesia sebagai sebuah perusahaan di masa depan."

Prestasi ini tentunya sejalan dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang
PT DaimlerChrsyler Indonesia untuk selalu mengasah performanya di bidang
pelayanan purna jual dalam rangka untuk selalu meningkatkan mutu dari
pelayanan kepada para pelanggan kami hargai.

Sebagai bagian dari persiapan PT DaimlerChrsyler Indonesia dalam memperkuat
dominasi Mercedes-Benz di segmen kendaraan premium, perusahaan ini akan
menambahkan beberapa model baru kedalam jajaran produk PT DaimlerChrsyler
Indonesia yang PT DaimlerChrsyler Indonesia harap dapat memperluas cangkupan
dari produk-produk PT DaimlerChrsyler Indonesia, sekaligus untuk menstimulir
pasar kendaraan premium itu sendiri.

Diantara beberapa model yang akan PT DaimlerChrsyler Indonesia perkenalkan
adalah kendaraan GL-Class dan tentunya kendaraan yang telah banyak dibicarakan
dimana-mana, CL-Class, yang juga akan diluncurkan di tahun ini.

Pada saat yang sama, PT DaimlerChrysler Indonesia juga menggelar acara
Mercedes-Benz Cross-Country Experience, dengan tujuan mengundang para jurnalis
untuk mengagumi pesona alami Bali melalui kemewahan khas Mercedes-Benz. Dalam
acara ini beberapa kendaraan GL dan M-Class yang dapat dinikmati oleh para
jurnalis agar mereka memperoleh pengalaman secara langsung dalam mengendarai
kendaraan SUV premium Mercedes-Benz yang mengkombinasikan kemampuan off-road
dengan ciri khas kenyamanan dan keamanan Mercedes-Benz.


Please contact me for further information:

Best Regards,

Mathilda Jeanette
Corporate Communications Officer

PT. DaimlerChrysler Indonesia
Deutsche Bank Bld, 18th Fl.
Jl. Imam Bonjol 80, Jkt 10310

Tel : +6221 30003636
Fax : +6221 30003662
Mobile : +62856 857 8394

mathilda.jeanette@daimlerchrysler.com
www.daimlerchrysler.co.id
www.mercedes-benz.co.id

Klasikal music performance | DORIC STRING QUARTET |

Klasikal music performance | DORIC STRING QUARTET |


Saturday, February 17, 2007

Auditorium LIP, Yogyakarta

7.30 p.m.


QUARTET

"A vibrant young string quartet exploring"

Saturday, February 17, 2007 Auditorium LIP, Yogyakarta 7.30 p.m.

Alex Redington 1st violin
Jonathan Stone 2nd violin
Mark Braithwaite viola
John Myerscough cello

Tickets: 10.000 IDR – 15.000 IDR

Tickets available:

Lembaga Indonesia Prancis,
Jl Sagan No 3, Yogyakarta
Phone 0274 566 520

The Doric String Quartet was formed in 1998 at Pro Corda, The National School
for Young Chamber Music Players, in Suffolk. Since 2002 they have been
studying on the Paris-based ProQuartet (European Centre for Chamber Music)
Professional Training Program, where they have worked with Walter Levin of the
LaSalle Quartet, and with members of the Alban Berg, Artemis and Hagen
Quartets. They have recently embarked on an intensive period of study under
Rainer Schmidt of the Hagen Quartet. Earlier this year the Doric Quartet was
selected for representation by Young Concert Artists Trust (YCAT).

In 2001 the Doric Quartet made their Purcell Room debut in a Park Lane Group
concert. They have since gone on to give several concerts under the auspices
of the PLG, including three performances of Haydn’s Seven Last Words at the
Purcell Room and four evening recitals at Wigmore Hall. In 2004 they were
invited to perform Mozart’s Clarinet Quintet with Michael Collins at Wigmore
Hall’s Christmas Concert. Abroad the Quartet has given recitals in Austria,
France, Italy and Germany, appearing at Chateau de Fontainebleau near Paris,
the Associazione Alessandro Scarlatti series in Naples, and at the ORF
(Austrian Radio) Funkhaus in Vienna.

In 2000 the Doric Quartet won the inaugural Bristol Millennium Chamber Music
Competition, which led to a five year residency at the Wiltshire Music Centre
in Bradford-on-Avon, where they are successfully developing a local audience
for chamber music. They also work with young musicians throughout Wiltshire in
a programme managed and funded in partnership with Wiltshire County Council.

This summer the Quartet make their debut at the Edinburgh International
Festival. They go on to appear at the Purcell Room (25 September) and give the
world premiere of a work by Gordon Kerry for quartet and voice with Catherine
Wyn-Rogers at Wigmore Hall (29 October) to where they will twice return for a
Kirckman Concert Society recital (4 November) and for a Coffee Concert (27
May). The Quartet continue to give recitals at festivals and venues throughout
the UK including concerts at Bridgewater Hall, Conway Hall, St. George’s
Bristol and the King’s Lynn Festival. Abroad the Quartet give concerts in
France and Italy.

Alex Redington and Jonathan Stone completed their postgraduate studies at the
Royal Academy of Music in 2005 where they studied with Howard Davis. Mark
Braithwaite graduated from the Royal College of Music in 2005 and is now a
student of Thomas Riebl. John Myerscough graduated from Selwyn College,
Cambridge in 2003 and now studies with Louise Hopkins at the Guildhall School
of Music and Drama.

The Doric String Quartet acknowledges the generous support of an Anonymous
Foundation.

Eno Dewati
Humas/Relations Publiques
Centre Culturel Français / Lembaga Indonesia Prancis (LIP)
Jalan Sagan 3
55223 Yogyakarta
Indonésie

Tél: + 62 (274) 54 74 09
Fax: + 62 (274) 56 21 40

Alumni Business Gathering V IA ITB

Ikatan Alumni ITB mempersembahkan:

ALUMNI BUSINESS GATHERING V

“Strategi Mengatasi Tantangan & Melipatgandakan Bisnis : Studi Kasus
Keberhasilan Pengusaha Daur Ulang”

Narasumber :
John Peter (Pengusaha Daur Ulang, Alumni ITB)
Budi Gunadi Sadikin (Direktur PT. Bank Mandiri)
Hafiz Arief (Direktur PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia)

Moderator :
D. Cyril Noerhadi (Direktur PT. MEDCO Energi)

Selasa, 20 Februari 2007
Pukul 08.00 s/d 13.30 WIB

Pukul 08.00 s/d 13.30 WIB

Ruang Ksatrya Aria Wiria Lantai 1
Hotel Atlet Century
Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta 10270

Biaya & Registrasi:
Rp 100.000,- Alumni ITB
Rp 200.000,- Umum
include : Seminar kits, Coffe break, Makan Siang


Contact Person:
Samjah 0819-32736192
Wawan 0819-32621173
Metha 0813-22349000

Sekretariat IA ITB
Jl. Surabaya No.58 Menteng, Jakarta 10310
Fax. 021 – 314 0033,
Telp. 021-314 3344, 315 3355

Buruh migran Indonesia di Malaysia menghadapi ancaman hukuman mati

Press Release Migrant CARE:

Tahun 2007 tampaknya masih begitu muram bagi buruh migran Indonesia di
Malaysia. Dalam bulan pertama tahun 2007 ini telah dideportasi setidaknya 7500
buruh migran Indonesia melalui Johor Baru, Entikong dan Tawau. Mereka adalah
para buruh migran yang telah menyelesaikan masa tahanan dan sebagian besar
diantara mereka juga menjalani hukuman cambuk. Saat ini pun di Malaysia, telah
berlangsung Ops Nyah (razia buruh migran tak berdokumen) dengan ujung tombak
milisi sipil bersenjata RELA yang bekerja dengan iming-iming 80 Ringgit
Malaysia untuk setiap buruh migran tak berdokumen yang ditangkap. Tahun ini,
Pemerintah Malaysia mentargetkan untuk menangkap paling tidak 45.000 buruh
migran tak berdokumen, sebagian besar dari Indonesia.



Penderitaan buruh migran Indonesia di Malaysia juga terlihat di
pengadilan-pengadilan Malaysia. Hingga saat ini, keadilan untuk Nirmala Bonat
masih belum diperoleh akibat sidang kasus penganiayaan yang dialaminya
berlangsung bertele-tele, melelahkan dan bahkan cenderung berpihak pada pelaku
penganiaya Nirmala Bonat.



Ketuk palu pengadilan di Malaysia bahkan menjadi penentu hidup dan matinya
buruh migran Indonesia yang sekarang diadili dengan tuduhan melanggar Kanun
Keseksaan 302. Sepanjang bulan Januari 2007, terungkap 4 kasus baru buruh
migran Indonesia yang mengalami ancaman hukuman mati. Kasus baru ini adalah:



Aida Sukardi (23 tahun):
Perempuan asal Bawean Jawa Timur ini pada bulan Agustus 2007 akan disidang di
High Court dengan tuduhan pembunuhan terhadap majikannya Mok Lan pada tanggal
30 Desember 2002 di rumah majikan yang beralamat di Solok Kampung Jawa 3,
Bayan Baru, Bayan Lepas. Kasus ini dilimbahkan ke Pengadilan pada tanggal 4

Januari 2007.

Erik bin Kartim
Wahyudi bin Boinen
Haliman bin Sihombing
Ketiganya adalah buruh migran asal Medan. Pada hari Senin 5 Februari 2007,
ketiganya disidang di High Court dengan tuduhan pembunuhan sesama rekan
kerjanya. Dalam sidang tersebut mereka tidak didampingi lawyer. Sidang
selanjutnya berlangsung bulan Maret 2007.



Dengan demikian jumlah buruh migran yang menghadapi ancaman hukuman mati di
Malaysia makin bertambah. Berdasar data Migrant CARE (tanggal 24 Januari
2007), jumlah buruh migran Indonesia di Malaysia yang terancam hukuman mati
adalah 12 orang. Sehingga sampai hari ini jumlahnya bertambah menjadi 16
orang. Migrant CARE memprediksi jumlah angka sebenarnya lebih besar, namun
data tentang jumlah yang pasti sulit diakses baik dari Pemerintah Malaysia
ataupun pihak perwakilan RI di Malaysia.



Atas dasar situasi tersebut, Migrant CARE menyerukan kepada Pemerintah
Malaysia dan Pemerintah Indonesia (dimana keduanya adalah anggota UN Human
Rights Council) untuk menghentikan praktek pemidanaan dengan metode hukuman
mati karena praktek ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Upaya penghapusan praktek hukuman mati sudah banyak ditinggalkan oleh banyak
negara di muka bumi ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun juga menegaskan
urgensi penghapusan hukuman mati seperti yang tertuang dalam Second Optional
Protocol to the UN International Covenant on Civil and Political Rights.



Sementara untuk memastikan para buruh migran Indonesia mendapatkan akses
terhadap keadilan dalam proses peradilan baik untuk kasus ancaman hukuman
mati, pidana umum ataupun karena pelanggaran keimigrasian, Migrant CARE
mendesak kepada Pemerintah Malaysia untuk menerapkan asas peradilan yang fair
dan respek terhdap HAM. Pemerintah Malaysia juga harus memberi akses
seluas-luasnya bagi publik (pers, serikat buruh dan NGO) untuk memonitor
proses persidangan.



Kepada Pemerintah Indonesia, Migrant CARE mendesak agar benar-benar serius
untuk memberikan bantuan konsuler dan advokasi legal (berdasar UU No. 37/1999
tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 39/1999 tentang HAM) kepada para buruh
migran Indonesia yang mengalami masalah hukum di luar negeri, khususnya kepada
mereka yang menghadapi tuntutan hukuman mati. Pemerintah Indonesia juga harus
terbuka untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada publik
(terutama keluarga buruh migran yang mengalami masalah) mengenai informasi
buruh migran Indonesia yang menghadapi tuntutan hukuman mati.



Jakarta, 7 Februari 2007





Anis Hidayah Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Policy Analyst


Kontak:

Indonesia: Wahyu Susilo (08129307964) , Anis Hidayah (081578722874)

Malaysia: Khaerudin (+60123374380) , Alex Ong (+60163121201)

Konvensi penerbit se-Asia Pasifik di Kuala Lumpur


ASIA PACIFIC PUBLISHING CONVENTION AKAN DIADAKAN DI MALAYSIA BULAN AGUSTUS 2007

Bertemunya media cetak, online dan mobile


Kuala Lumpur- Asia Pacific Publishing Convention (APPC) – Bertemunya media
cetak, online dan mobile – akan diadakan di Kuala Lumpur pada 2 & 3 Agustus
2007.

Dengan mengusung tema Meeting the Digital Challenge Profitably, APPC berusaha
menemukan solusi atas kondisi yang dihadapi oleh para penerbit di Asia ,
terutama dalam menghadapi teknologi digital dan online yang berkembang pesat
yang mengubah cara manusia memperoleh informasi.


APPC diselenggarakan oleh OIC EVENTS, perusahaan event management terkemuka di
Asia, yang khusus menyelenggarakan konferensi tahunan di Asia . APPC
terselenggara atas kerjasama dengan Asian Media Information and Communication
Centre, Magazine Publishers Association (Malaysia), Federation of Indian
Publishers, Magazine Business Association of Taipei, Forum for Indian Business
Media, dan Publishers Association of the Philippines, Inc. serta akan diikuti
oleh asosiasi penerbit lainnya di Asia.


Disamping itu APPC juga bekerjasama dengan DHL Global Mail, Integrated Public
Relations (IPR) Malaysia , PR Society of Indonesia (PRSI) and AdAsia.
APPC menyuguhkan tren mutakhir tentang konvergensi antara media cetak, online
dan mobile kepada para eksekutif dan professional di bidang penerbitan. APPC
juga akan diikuti oleh penyunting, penulis, penerbit, desainer grafis,
webmaster, manajer Iklan, staf TI, manajer pemasaran, manajer komunikasi,
manajer sirkulasi, general manager, PR, dll.


Seluruh program APPC akan mengetengahkan topik-topik seperti penyuntingan,
sirkulasi, Iklan, desain dan layout, manajemen penerbitan, dll.

Asia Pacific Publishing Convention meliputi:

* 25 sesi pelatihan oleh para ahli dari Asia, Eropa dan Amerika

* Asian Publishing Fair and Expo: menampilkan solusi mutakhir, produk dan
teknologi penerbitan professional.

* Meeting of minds: Sebuah sesi yang akan mengajak para peserta berdiskusi.

* Networking center: untuk membantu peserta, sponsor dan pembicara serta
peserta pameran untuk bertemu.

* Magazine Franchising Marketplace: Pertemuan antara penerbit/pemilik media
dari seluruh dunia dengan para potensial rekanan dari Asia untuk berbicara
tentang peluang franchise dan membuat kesepakatan.

* Asian Publishing Management Awards: Penghargaan perdana di Asia yang akan
diberikan untuk sebuah proyek penerbitan yang luar biasa dan berhasil.
Untuk keterangan lebih lanjut tentang Asia Pacific Publishing Convention,

silakan mengunjungi: www.publishingconvention.com

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Joe McAleer

Vice President Communications

OIC EVENTS

Tel: (632) 812 6289

Email: joemcaleer@oiceventsasia.com

Feb 5, 2007

JATAM: Rio Tinto memancing di air keruh




Date: Mon Feb 5, 2007 1:06 pm



Siaran Pers JATAM, Jakarta - 5 Februari 2007
RIO TINTO MEMANCING DI AIR KERUH


Jakarta. Perusahaan tambang asing Rio Tinto, akan melanjutkan prosesperijinan Kontrak Karya (KK) tambang skala besar Nikel di Lasamphala, Sulawesi Tengah. Rio Tinto menginginkan konsesi seluas 70 ribu ha, meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. (1) Padahal model KK telah melahirkan banyak masalah yang merugikan penduduk lokal ,lingkungan juga pemerintah daerah. Bagaikan memancing di air keruh, RioTinto sengaja mendahului keluarnya RUU Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan mengubah model KK tersebut menjadi perijinan.


Kontrak Karya pertambangan adalah bentuk perizinan pertambangan di Indonesia yang khusus untuk modal asing. Sudah menjadi pembicaraan umum bahwa hampir semua pertambangan skala besar dengan skema Kontrak Karya, bersengketa dengan penduduk lokal. Tidak saja perampasan tanah tetapi juga pelanggaran HAM, ketimpangan sosial, konflik horizontal dan perusakan lingkungan.


Model Kontrak Karya juga menjadi pangkal sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan perusahaan pertambangan. Kontrak Karya yang seluruhnya diputuskan di Jakarta, mewariskan masalah yang berkepanjangan bagi pemerintah daerah. Mulai konflik horisontal, pendapatan ala kadarnya hingga menelantarkan tambangnya dengan kondisi lingkungan rusak berat. Ironisnya Kontrak Karya diperlakukan bagai kitab suci yang tak bisa diubah.


RUU Minerba akan mengganti Kontrak Karya dengan perijinan. Hal ini akan menaikkan posisi pemerintah sebagai pengatur (regulator) dan bukan pihak yang melakukan kontrak. Dari sudut kepentingan nasional, model perijinan akan menguntungkan negara ketika terjadi sengketa dengan perusahaan. Selama ini penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional selalu berhasil dijadikan tameng perusahaan untuk menekan pemerintah. (2)


”Rio Tinto dan Menteri ESDM memancing di air keruh. Mereka sengaja mencuri waktu sebelum model perijinan pertambangan diberlakukan. JATAM mengecam keras rencana penandatanganan Kontrak Karya Rio Tinto. Menteri ESDM harus segera menghentikan tindakan yang akan merugikan negara tersebut” ujar Siti Maemunah, Koordinator nasional JATAM menanggapi hal tersebut. JATAM juga menyerukan berbagai pihak menolak rencana penandatanganan Kontrak Karya tersebut.


Sapri, mewakili Jaringan Ornop Sulawesi Tengah, menyatakan, ”Pada prinsipnya semua investasi baik pertambangan, energi, HPH, maupun perkebunan yang akan menyengsarakan rakyat dan menghancurkan lingkungan akan ditolak masuk Sulteng”. Apalagi Sulawesi Selatan telah memiliki pengalaman panjang menghadapi dampak buruk pertambangan nikel PT INCO, yang Kontrak karyanya ditandatangani pada tahun 1968. Penduduk lokal mengeluhkan penggusuran lahan, penghancuran hutan, ganggguan kesehatan dan turunnya kualitas lingkungan danau Matano, Towuti, dan Mahalona karena tambang Nikel PT Inco.


Secara global, Rio Tinto dikenal sebagai perusahaan tambang asing denganreputasi buruk. (3) Di salah satu tambangnya yang sudah tutup, PT KelianEquatorial Mining (KEM) di Kalimantan Timur, perusahaan telah mewariskan konflik horisontal berkepanjangan, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan parah.


Kontak Media : Luluk Uliyah 08159480246


(1) Media Indonesia, 31 Januari 2007

(2) Dalam persoalan tumpang tindih konsesi tambang dengan kawasan hutan perusahaan tambang seringkali mengancam akan menuntut pemerintah ke Arbitrase internasional

(3) Lihat catatannya di www.minesandcommunities.org