Feb 7, 2007

Buruh migran Indonesia di Malaysia menghadapi ancaman hukuman mati

Press Release Migrant CARE:

Tahun 2007 tampaknya masih begitu muram bagi buruh migran Indonesia di
Malaysia. Dalam bulan pertama tahun 2007 ini telah dideportasi setidaknya 7500
buruh migran Indonesia melalui Johor Baru, Entikong dan Tawau. Mereka adalah
para buruh migran yang telah menyelesaikan masa tahanan dan sebagian besar
diantara mereka juga menjalani hukuman cambuk. Saat ini pun di Malaysia, telah
berlangsung Ops Nyah (razia buruh migran tak berdokumen) dengan ujung tombak
milisi sipil bersenjata RELA yang bekerja dengan iming-iming 80 Ringgit
Malaysia untuk setiap buruh migran tak berdokumen yang ditangkap. Tahun ini,
Pemerintah Malaysia mentargetkan untuk menangkap paling tidak 45.000 buruh
migran tak berdokumen, sebagian besar dari Indonesia.



Penderitaan buruh migran Indonesia di Malaysia juga terlihat di
pengadilan-pengadilan Malaysia. Hingga saat ini, keadilan untuk Nirmala Bonat
masih belum diperoleh akibat sidang kasus penganiayaan yang dialaminya
berlangsung bertele-tele, melelahkan dan bahkan cenderung berpihak pada pelaku
penganiaya Nirmala Bonat.



Ketuk palu pengadilan di Malaysia bahkan menjadi penentu hidup dan matinya
buruh migran Indonesia yang sekarang diadili dengan tuduhan melanggar Kanun
Keseksaan 302. Sepanjang bulan Januari 2007, terungkap 4 kasus baru buruh
migran Indonesia yang mengalami ancaman hukuman mati. Kasus baru ini adalah:



Aida Sukardi (23 tahun):
Perempuan asal Bawean Jawa Timur ini pada bulan Agustus 2007 akan disidang di
High Court dengan tuduhan pembunuhan terhadap majikannya Mok Lan pada tanggal
30 Desember 2002 di rumah majikan yang beralamat di Solok Kampung Jawa 3,
Bayan Baru, Bayan Lepas. Kasus ini dilimbahkan ke Pengadilan pada tanggal 4

Januari 2007.

Erik bin Kartim
Wahyudi bin Boinen
Haliman bin Sihombing
Ketiganya adalah buruh migran asal Medan. Pada hari Senin 5 Februari 2007,
ketiganya disidang di High Court dengan tuduhan pembunuhan sesama rekan
kerjanya. Dalam sidang tersebut mereka tidak didampingi lawyer. Sidang
selanjutnya berlangsung bulan Maret 2007.



Dengan demikian jumlah buruh migran yang menghadapi ancaman hukuman mati di
Malaysia makin bertambah. Berdasar data Migrant CARE (tanggal 24 Januari
2007), jumlah buruh migran Indonesia di Malaysia yang terancam hukuman mati
adalah 12 orang. Sehingga sampai hari ini jumlahnya bertambah menjadi 16
orang. Migrant CARE memprediksi jumlah angka sebenarnya lebih besar, namun
data tentang jumlah yang pasti sulit diakses baik dari Pemerintah Malaysia
ataupun pihak perwakilan RI di Malaysia.



Atas dasar situasi tersebut, Migrant CARE menyerukan kepada Pemerintah
Malaysia dan Pemerintah Indonesia (dimana keduanya adalah anggota UN Human
Rights Council) untuk menghentikan praktek pemidanaan dengan metode hukuman
mati karena praktek ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Upaya penghapusan praktek hukuman mati sudah banyak ditinggalkan oleh banyak
negara di muka bumi ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun juga menegaskan
urgensi penghapusan hukuman mati seperti yang tertuang dalam Second Optional
Protocol to the UN International Covenant on Civil and Political Rights.



Sementara untuk memastikan para buruh migran Indonesia mendapatkan akses
terhadap keadilan dalam proses peradilan baik untuk kasus ancaman hukuman
mati, pidana umum ataupun karena pelanggaran keimigrasian, Migrant CARE
mendesak kepada Pemerintah Malaysia untuk menerapkan asas peradilan yang fair
dan respek terhdap HAM. Pemerintah Malaysia juga harus memberi akses
seluas-luasnya bagi publik (pers, serikat buruh dan NGO) untuk memonitor
proses persidangan.



Kepada Pemerintah Indonesia, Migrant CARE mendesak agar benar-benar serius
untuk memberikan bantuan konsuler dan advokasi legal (berdasar UU No. 37/1999
tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 39/1999 tentang HAM) kepada para buruh
migran Indonesia yang mengalami masalah hukum di luar negeri, khususnya kepada
mereka yang menghadapi tuntutan hukuman mati. Pemerintah Indonesia juga harus
terbuka untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada publik
(terutama keluarga buruh migran yang mengalami masalah) mengenai informasi
buruh migran Indonesia yang menghadapi tuntutan hukuman mati.



Jakarta, 7 Februari 2007





Anis Hidayah Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Policy Analyst


Kontak:

Indonesia: Wahyu Susilo (08129307964) , Anis Hidayah (081578722874)

Malaysia: Khaerudin (+60123374380) , Alex Ong (+60163121201)

No comments: