Feb 24, 2007

CTF mencoreng citra Indonesia dan Timor Leste

From: kontras
E-mail: info_kontras@yahoo.com


SIARAN PERS BERSAMA
Tentang
CTF Mencoreng CitraIndonesia dan Timor Leste

Human Rights Working Groups (HRWG), KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, dan Yayasan HAK serta Forum Asia, melihat bahwa Proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan(KKP) terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam mengaplikasi transitional justice kedua belah negara.

Pertama, MoU yang menjadi landasan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) masih mengabaikan prinsip HAM Internasional, misalnya pemberian amnesti dan tidak adanya tanggung jawab institusi untuk proses selanjutnya. Hal ini akan menyulitkan posisi Indonesia dan Timor Leste di lingkungan Internasional, seperti peran resolusi konflik yang ingin diambil Indonesia dalam demokratisasi Burma. Begitu juga , Materi MOU ini mengingkari janji dan komitment Indonesia dalam keanggotaan Human Rights Council

Kedua, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) kurang serius membongkar kejahatan HAM dengan tidak memprioritaskan pelaku kejahatan HAM untuk dihadirkan dalam hearing process pada 19 hingga 21 Februari 2007. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya mengkategorikan individu dalam dua bagian;

Kategori konteks: Bpk. Ali Alatas, Bpk. F.X. Lopes da Cruz, Bpk.Mariano Sabino (CNRT), Prof. Dr. Sofian Effendi (Forum Rektor), Bpk. VirgilioGuterres (RENETIL/ASSEPOL) .

Kategori Terkait: Mateus Carvalho (terduga kasus Diosis Dili), EmilioBarreto (kasus kasus Gereja Liquica), Manuel Ximenes (korban Cailaco), Florindode Jesus Brites (korban kasus Kediaman Manuel Carrascalao) .


Ketiga, sampai saat ini belum jelas perumusan “persahabatan” dalam kerangka transitional justice. Dalam glossary yang diterbitkan oleh KomisiKebenaran dan Persahabatan (KKP) terumus definisi persahabatan sebagai “Hubungan baik antar dua bangsa dan rakyatnya berdasarkan pada pendekatan rekonsiliatif dan berorientasi ke depan serta memajukan kontak antara orang dan orang yang inovatif dan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas”.

Seharusnya, persabahatan yang diproduksi berdasarkan kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) harus bercitrakan pada agenda transitional justice. Misalnya kerjasama dan tanggungjawabuntuk pemulihan (rehabiliitasi) korban, perumusan bersama untuk memastikan para pelaku pelanggaran HAM tidak terlepas dari hukum melalui cara information
exchange, saksi dan lain-lain.

Oleh karena itu kami, HRWG, KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, FORUM-ASIA dan Yayasan HAK menyatakan sikap tegas kami sebagai berikut:

Mendesak pemerintahan dua negara ini untuk segera mengamendmen MoU dengan menjadikan prinsip HAM internasional sebagai rujukan dan berorientasi padaaspirasi rakyat; keadilan, kebenaran dan perbaikan. MendesakPresiden dua negara ini untuk memberikan kekuatan hukum subpoena kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) agar dapat memanggil semua pelaku pelanggaran HAM tanpa alasan remeh yang boleh memperlambatkan proses hukum.

MendesakKomisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk memprioritaskan semua pelaku pelanggaran HAM dipanggil dalam hearing process secara terbuka bahwa otoritas kedua negara termasuk CTF tidak boleh membuat kesimpulan yangbertentangan dengan fakta-fakta resmi yang telah dinyatakan oleh keduabelah pemerintahan melalui; Komnas HAM Indonesia dan CIET.

Jakarta, 21 Februari 2007

HRWG, KontraS, Elsam, PBHI, Imparsial,FORUM-ASIA, Yayasan HAK


The Commission for Dissapeared and Victims of Violence (KontraS)
Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat 10320
Indonesia
phone : 62-21-3926983
fax : 62-21-3926821
email : kontras_98@kontras.org
website : www.kontras.org
mailinglist : info_kontras@yahoogroups.com

No comments: