Feb 17, 2007

Pernyataan Sikap PRP: Hentikan penggusuran warga Kontu-Muna

From: prp pusat
E-mail: prppusat@yahoo.com
Date: Thu, 15 Feb 2007 02:42:28 -0800 (PST)


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP)

Hentikan penggusuran demi kepentingan pengusaha !!!
Cabut segera Kepmenhutbun No 454/1999 !!!

Salam rakyat pekerja,

Penggusuran dengan menggunakan kekerasan kembali terjadi di tanah air tercinta
kita ini. Penggusuran ini terjadi di kawasan Kontu, Muna, Sulawesi Tenggara.
Penggusuran dengan menggunakan kekerasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Muna, Sulawesi Tenggara terhadap warga petani yang berada di kawasan Kontu dan
sekitarnya.

Rencana Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara untuk mengosongkan
kawasan Kontu dan sekitarnya dari aktivitas pertanian warga sudah menjadi
program tahunan semenjak tahun 2000, dan hal ini tidak pernah tuntas. Sampai
saat ini petani masih tetap bertahan dan menolak untuk digusur oleh Pemerintah
Kabupaten Muna. Pemerintah Kabupaten Muna mengklaim bahwa wilayah yang
dikuasai warga petani di Kontu dan sekitarnya adalah kawasan hutan lindung
yang harus diselamatkan. Sementara warga petani dan masyarakat adat mengklaim
kawasan Kontu dan sekitarnya merupakan tanah leluhur mereka yang sudah diolah
secara turun temurun sejak sebelum Indonesia merdeka. Kawasan tersebut adalah
pemberian dari Raja Muna sebagai imbalan atas terbunuhnya musuh Raja Muna oleh
salah seorang sesepuh kampung Watopatih.

Pada tahun 2000, Pjs Bupati Muna Drs Badrun Raona mengeluarkan instruksi
pengrusakan dan pembakaran pondok dan tanaman masyarakat. Kejadian itu
berbuntut pada penangkapan dan proses hukum (penjara) 9 orang aktivis LSM
Swami Muna yang melakukan pendampingan masyakarat. Pada saat itu diketahui
bahwa instruksi tersebut dikarenakan desakan sekitar 10 pengusaha sawmill yang
sudah kesulitan mengambil, menebang dan mengangkut kayu jati di Kawasan
Patu-Patu dan Kontu. Sekitar 1000 KK warga disana dianggap menjadi penghalang
bagi para pengusaha untuk mengeksploitasi secara ilegal kayu jati di kawasan
tersebut.

Pada tahun 2003, Bupati Muna Ridwan BAE kembali mengeluarkan instruksi
penggusuran dengan kekerasan. Banyak warga yang menjadi korban kekerasan
aparat Pol PP, Polisi dan TNI, namun warga tetap bertahan dan penggusuran
dihentikan. Akibatnya 4 orang warga ditangkap polisi, diajukan ke pengadilan
dan dihukum penjara. Ternyata penggusuran tersebut terkait dengan MoU antara
Pemerintah Kabupaten Muna dan PT Usaha Loka Malang untuk mengeksploitasi kayu
jati di kawasan Kontu dan sekitarnya.

Penggusuran dengan cara kekerasan kembali terjadi pada tahun 2004 yang
disertai pembakaran pondok / rumah dan perusakan tanaman petani. Puncaknya,
pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Muna kembali mengeluarkan instruksi
penggusuran yang menimbulkan konflik berdarah dan menyebabkan puluhan warga
terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena penganiayaan oleh aparat
pemerintah kabupaten. Seorang aktivis LSM juga mengalami penganiayaan yang
menyebabkan cacat di bagian kepala dan harus dirawat selama 2 bulan di rumah
sakit.

Semenjak instruksi demi instruksi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten (kurun
waktu 2000-2006), harta kekayaan dan sumber penghidupan warga petani telah
hilang atau dirusak oleh perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah
kabupaten. Tanaman pertanian yang merupakan sarana produksi untuk penghidupan
petani dan menyekolahkan anak-anak mereka selama ini dirusak oleh aparat
Pemerintah Kabupaten. Setiap kali terjadi penggusuran, para petani harus
menerima konsekuensi pembakaran pondok / rumah, pengrusakan / pembabatan
tanaman, bahkan praktek kekerasan fisik dan ancaman penjara juga harus
ditangung warga.

Kepmenhutbun No 454 / 1999 menjadi alat legitimasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten untuk menggusur warga petani di Kontu dan sekitarnya hanya sebagai
kamuflase untuk merebut sumber daya yang ada di kawasan tersebut. Kepentingan
para pengusaha untuk mengolah sumber daya di kawasan tersebut tentu saja telah
menyebabkan kesengsaraan dan pemiskinan bagi warga petani di Kontu dan sekitarnya.

Ada dua skenario besar yang sedang dibangun oleh para pejabat Pemerintah
Kabupaten Muna dan pengusaha untuk menguasai kawasan Kontu dan sekitarnya,
yaitu:

Pemerintah Kabupaten Muna mulai melirik tunggak-tunggak jati yang melimpah di
kawasan Kontu dan sekitarnya untuk dijadikan aset ekonomi segelintir orang,
setelah seluruh tanaman jati di daerah lain dibabat dengan modus barang temuan
dan barang lelang.

Proyek Gerhan dengan nilai miliaran rupiah dari pemerintah pusat menjadi suatu
motivasi kuat bagi Pemerintah Kabupaten Muna untuk diterapkan di kawasan Kontu
dan sekitarnya.

Bahkan sebenarnya klaim Pemerintah Kabupaten Muna bahwa wilayah Kontu dan
sekitarnya sebagai hutan lindung berdasarkan Kepmenhutbun 454 / 1999 telah
mengalami delegitimasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan :
Kawasan tersebut merupakan hak komunal masyarakat Watoputih.
Kepmenhutbun memiliki cacat prosedural karena disamping pemetaan dan penataan
batasnya tidak dilakukan secara baik dan benar, juga proses pengusulannya
tidak dilegitimasi oleh BPN setempat.

Prasyarat penetapan kawasan Kontu dan sekitarnya sebagai kawasan hutan lindung
ternyata tidak terpenuhi, karena berdasarkan analisis keruangan (topografi dan
hidrologi) yang telah dilakukan di kawasan tersebut, menyatakan bahwa kawasan
tersebut tidak layak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja
(PRP) menyatakan sikap:

Menuntut kepada Bupati Muna, Kapolres Muna dan Dandim Muna untuk segera
menghentikan upaya penggusuran dan melakukan cara kekerasan dalam bentuk
apapun dalam menyelesaikan masalah di kawasan Kontu dan sekitarnya. Karena
penggusuran dan tindakan kekerasan menyebabkan kesengsaraan dan pemiskinan
bagi warga Kontu, yang menyebabkan warga petani harus kehilangan satu-satunya
alat penghidupan untuk bisa menyambung hidup warga petani.

Menuntut Pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan agar segera meninjau kembali
atau mencabut Kepmenhutbun No 454 / 1999, karena peraturan itulah yang menjadi
akar permasalahan terjadinya konflik berdarah dan tindakan kekerasan antara
Pemerintah Kabupaten Muna dan warga Kontu-Muna.

Menuntut Kepolisian Daerah, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera
mengusut dan menangkap para pengusaha sawmill yang melakukan penebangan liar
dan pembabatan hutan demi kepentingan dirinya sendiri.


Jakarta, 15 Febuari 2007


Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja


Sekertaris Jenderal


Irwansyah

No comments: