Feb 17, 2007

Pernyataan Sikap Serikat Rakyat Miskin Kota: Pemerintah Pusat dan Pemda DKI tak becus urus banjir

From: Dewan Pimpinan Nasional - Serikat Rakyat Miskin Kota
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Pimpinan Nasional - Serikat Rakyat Miskin Kota
(DPN-SRMK)
Jl. Tebet Barat  Raya  No. 5 Jakarta Selatan12820 , Fax: 021 – 8305819,
Telp: 021 92859600  Email: dpn_srmk@yahoo.com
Akte Notaris R Suryawan Budi Prasetiyanto, SH, MKn. Nomor : 01, Tanggal 01
September 2005

P ER N Y A T A A N   S I K A P
NO. A/Stat/DPN-SRMK/II-2007/004
 
PEMERINTAHAN PUSAT dan PEMDA DKI TAK BECUS URUS BANJIR !!!
 
BENCANA BANJIR membuat rakyat miskin tambah miskin. Puluhan orang tewas,
anak-anak mengalami trauma banjir. Ratusan ribu warga mengungsi. Banjir 2007,
lebih parah dan lebih luas dari banjir 2002. Banyak daerah yang pada 2002
bebas banjir, kini diterjang banjir. Jika siklus banjir lima tahunan
dipercayai, banjir 2012 akan menenggelamkan sebagian Jakarta. Sudah saatnya
warga Jakarta menuntut tanggung jawab pemerintah Pusat dan Pemda.
 
Berbagai penelitian dan kajian akhir-akhir ini menunjukan bahwa berbagai
bencana adalah hasil perbuatan manusia, yang tidak bersahabat dan tak peka
terhadap alam. Karena itu, pada dasarnya, banjir dan bencana lainnya dapat
diantisipasi dan diupayakan tidak memakan korban harta benda dan nyawa yang
begitu banyak; ditekan sampai ketingkat paling minimal. Sayangnya, pemerintah
kembali tidak memperhatikan data-data yang ada dan membiarkan banjir
menenggelamkan kota-kota Jakarta. Sutiyoso sebagai penanggung jawab ibukota
malah menyalahkan banjir tersebut sebagai fenomena alam yang hadir setiap lima
tahun sekali atau ulah rakyat yang membuang sampah di kali-kali. Dan
celakanya, tak ada yang harus bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Tak
ada pejabat yang dipecat. Tak ada yang menganggapnya sebagai unsur salah urus.
Tak ada pejabat yang merasa gagal lalu mengundurkan diri. Tanggung jawab
publik yang diemban disembunyikan di balik kunjungan simpati tanpa empati.
 
Itulah nasib rakyat (dari dulu sampai sekarang): hanya menjadi korban
keputusan pejabat dan elit politik, bukan sebagai pengambil keputusan atas
nasibnya sendiri. Rakyat kembali dibiarkan menderita dan sengsara oleh
rendaman air yang tak pernah mereka harapkan. Harta, nyawa miliknya dan
kesempatan untuk melanjutkan hidupnya hancur berkeping-keping. Ketika sebuah
musibah datang, yang dituntut bukan tanggung jawab melainkan sikap ikhlas dan
lapang. Itu bukan hanya sekadar sikap yang naif tapi SESAT.
 
Bersama ini kami nyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemda DKI gagal
menyelamatkan Rakyat Jakarta dari bahaya banjir. Karenanya mereka harus
memahami pernyataan kami ini:
 
1.      Pemerintah Pusat dan PEMDA DKI gagal menerapkan Jalan keluar jangka
panjang untuk menyelamatkan masyarakat Jakarta dari bahaya banjir. Hingga
banjir datang Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI belum juga menyelesaikan
pembangunan waduk, situ-situ dan banjir banjir kanal baik di Bogor, Depok,
Tanggerang dan di Jakarta (Banjir Kanal Timur), sodetan-sodetan baik di
area-area di Bogor, Depok, Tanggerang dan Jakarta, dan Daerah Aliran Sungai
(DAS); Justru sebaliknya kebijakan pembangunan menyebabkan banyak lahan
serapan air tertutup oleh aspal dan gedung karena digunakan untuk pembangunan
gedung-gedung, mal, dan paku bumi;
 
2.      Sistem drainase di DKI berantakan—cerminan korupsi saat memberikan
izin mendirikan Bangunan—di mana kepentingan komersil dan orang kaya
didahulukan; oleh karena itu harus ada penataan ulang kembali drainase yang
terpadu dengan sungai-sungai, kali-kali kecil, hong-hong, dan sodetan-sodetan 
buatan serta banjir kanalnya (seperti yang dilakuakn di ngeri Belanda dan
negeri-negeri maju lainnya);
 
3.      Juga soal kurangnya jumlah pengerukan di sungai-sungai dan
selokan-selokan seluruh kota DKI—terutama di daerah kumuh;
 
4.      Pemerintah gagal melakukan persiapan sebelum banjir. Hal tersebut
disebabkan karena pemerintah pusat dan daerah belum menganggap banjir di
Jakarta sebagai prioritas; juga tidak ada langkah-langkah konkret yang
dirumuskan oleh pemerintah sebagai langkah ketika akan menghadapi datangnya
banjir; sebelum banjir datang, Peta/lokasi/tempat yang rawan dan berpotensi
banjir dan tingkat prakiraan ketinggian air harus diumumkan seluas-luasnya
keseluruh masyarakat dengan menggunakan papan penggumuman di tingkat RT, RW,
Kelurahan, Kecacamatan, Walikota dan Propinsi; dan selain masyarakat harus
mendapatkan peringatan/pengumuman; juga harus dipersiapkan tempat
pengungsiannya. Lokasi atau hunian evakuasi juga harus dilengkapi dengan dapur
umum, MCK, Air bersih alas, selimut tidur serta sembako dan makanan bayi; saat
pengungsiannya (sebelum banjir datang); evakuasi masyarakat dan harta benda
yang akan dipindahan (sekali lagi, evakuasi harus sebelum banjir datang);
posko bahan makanan (matang, setengah matang dan mentah yang sudah
diperkirakan jumlahnya) dan dapur umum (beserta persiapan/perkiraan menu dan
jumlah pemasaknya) serta penjagaan higienisnya; penjagaan keamanan (bersama
masyarakat) terhadap harta benda yang ditinggalkannya; posko-posko pertolongan
(bila volume banjir di luar perkiraan); posko-posko pengobatan (beserta
dokter, perawat, relawan beserta obat-obatan dan peralatannya termasuk
ambulan-ambulan di dekat bagian posko yang diperuntukan untuk yang memiliki
kemungkinan harus mendapatankan tindakan medis selanjutnya atau tak mampu
dilakuakan di posko); posko untuk perawatan psikologis (terutama bagi
anak-anak yang mengalami trauma); posko pendafatran relawan; posko penerimaan
dan distribusi bantuan; posko peralatan dan perlengkapan pertolongan (termasuk
sekoci/perahu berbagai ukuran, tali-temali, kendaraan darat, helicopter (yang
harus bisa terbang rendah) dan peralatan/perlengkapan lainnya yang
diperkirakan akan digunakan—yang dibantu oleh konsultan negeri-negeri lain
yang lebih berpengalaman dalam menangani banjir dan mereka yang dikirim untuk
belajar menangani banjir di negeri-negeri tersebut; Posko untuk panampungan
dan pemindahan sampah (beserta perlengkapan dan peralatannya); dan upaya-upaya
persiapan lainnya;
 
5.      Pemerintah lambat melakukan Pertolongan ketika banjir; pertolongan
pemerintah datang empat hari setelah banjir menggenangi Jakarta; dari
pemberitaan atau pengalaman rakyat, pertolongan terhadap korban muncul justru
atas inisiatif rakyat sendiri dan lembaga-lembaga independen;
 
6.      Rehabilitasi manusia/harta benda setelah banjir; bahwa perbaikan atas
kerusakan fisik dan non fisik yang di rencanakan oleh pemda DKI sangat tidak
masuk akal, alias terkesan melepas tanggung jawabnya sebagai pelayan
masyarakat; rakyat yang akan mendapat ganti rugi masih harus diberatkan dengan
prosedur administrasi—misalnya harus memiliki surat tanah, hal ini menutup
kemungkinan bagi rakyat kecil untuk mendapatkan ganti rugi;  
 
 
Jalan keluar agar Jakarta bebas banjir adalah :
 
Jangka Panjang :
 
Hingga banjir datang Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI belum juga
menyelesaikan pembangunan waduk, situ-situ dan banjir banjir kanal baik di
Bogor, Depok, Tanggerang dan di Jakarta (Banjir Kanal Timur), sodetan-sodetan
baik di area-area di Bogor, Depok, Tanggerang dan Jakarta, dan Daerah Aliran
Sungai (DAS); Bila terdapat alasan pendanaan, maka bisa saja direncanakan
rangking prioritas terhadap pembangunan tersebut, misalnya didahulukan
pembangunan Banjir Kanal Timur, situ-situ dan sebagian penyelesaian
sodetan-sodetan, yang penting kelihatan tahap-tahap perwujudan dan upayanya;
 
Jangka Pendek :
 
Memastikan saluran pembuangan air (kecil/sedang) dan sampah beserta
pemeliharaan dan penyelenggaraannya nya di semua tempat tersedia; untuk
meringankan biayanya, warga (terutama yang berasal dari bagian lebih mampu)
bisa diminta iurannya Rp.500,- per hari dan pengumpulan/alokasinya diawasi
oleh warga sendiri; dan bila tidak terselenggara, warga diberikan hak hukum
untuk menuntut pemerintah setempat secara hukum;
 
Membangun suatu lembaga yang menangani persiapan banjir (lihat ad. 4 di atas)
(termasuk sekolah-sekolah pelatihan dan pengiriman pekerjanya ke negeri-negeri
lain yang lebih berpengalaman menanggulangi banjir), yang berada di bawah
lembaga Penanggulangan banjir, dibiayai oleh pemerintah pusat/daerah (dan
sedikit swadaya masyarakat), dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang anggotanya
merupakan perwakilan warga dari setiap kampung yang ditjunjuk oleh warga
langsung secara bertahap dan bisa dicopot kembali mandatnya oleh warga bila
melakukan penyelewengan maupun kelalaian;
 
Menindak tegas penyalagunaan pengunaan lahan. Sanksinya bukan hanya dikenakan
terhadap pelaku pembangunan, tetapi juga pemberi izin. Jenis sanksinya tidak
terbatas administratif, tetapi juga sanksi perdata, bahkan pidana, agar
menimbulkan efek jera;
 
Pemerintah harus menyediakan tambahan tempat-tempat sampah umum besar tingkat
kecamatan;
 
Perbaikan atau pembenahan dan perbanyakan struktur dinas kebersihan dengan
mempekerjakan para pemulung;
 
Pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL;
 
Perumahan murah sehat untuk rakyat agar mengurangi perumahan kumuh dipinggir
kali;
 
Perbaikan dan perubahan konsep TPA menekankan penggunan tekhnologi tinggi;
 
Meningkatkan kesadaran lingkungan;
 
Perbanyak Taman-taman kota dan lahan penyerapan air;
 
Langkah darurat yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi banjir
 
Peta/ lokasi/ tempat yang rawan  dan berpotensi banjir dan tingkat prakiraan
ketinggian air harus diumumkan seluas-luasnya keseluruh masyarakat dengan
menggunakan papan penggumuman di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan,
Walikota dan Propinsi;
 
Lokasi-lokasi yang rawan dan potensi banjir tersebut harus ditandai resmi oleh
pemerintah;
 
Satu hingga dua minggu sebelum banjir berdasarkan perkiraan BMG, struktur
pemerintahan dari pusat hingga RT harus siaga dilokasi ditambah dengan
struktur aparat, SAR dan sukarelawan lainnya. Kegiatannya memberikan
penyuluhan kelokasi rawan banjir, adapun sosialisasi yang harus di upayakan
mengenai antisipasi dan evakuasi; sebaiknya juga diterapkan menjadi kurikulum
di sekolah; Juga bisa ditambah dengan selebaran sosialisasi;
 
Dua sampai tiga minggu sebelum banjir struktur tersebut harus sudah terlihat
berjaga disetiap RT dengan segala persiapannya (lihat ad.4 di atas);
 
Ketika air naik sedikit, struktur penyelamat plus warga harus membunyikan
ketongan sebagai tanda datangnya banjir (peringatan) untuk mengawasi
kemungkinan-kemungkinan yang belum dipersiapkan penganggulangannya—ada
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai aspek-aspek yang harus diawasi dan
saluran/prosedur pelaporannya;
 
Ketika air semakin tambah struktur penyelamat sudah harus bergerak untuk
bersiap-siap atau menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang diluar
perkiraan/persiapan; bagi warga yang tidak mau dievakuasi harus diberikan
ban/pelampung serta makanan minuman untuk keselamatan dirinya;
 
Harus dipastikan bahwa lokasi evakuasi terjamin memberikan keamanan (bagi
harta benda yang dibawa dan ditinggalkan) dan kenyamanan bagi warga sehingga
memperkecil kemungkinan warga yang tidak mau dievakuasi di luar alasan
keamanan;
 
Pemerintah pusat dan daerah harus merehabilitasi korban banjir; semua
kerusakan fisik dan psikologis yang telah ditimbulkan oleh banjir menjadi
tanggung jawab pemerintah;
 
 
HIDUP PERSATUAN DAN GERAKAN RAKYAT MISKIN !!
RAKYAT MISKIN, TANGGUNGJAWAB SBY-KALLA !!
BERSATU, BERJUANG UNTUK DEMOKRASI DAN KESEJAHTRAAN !!
 
Jakarta, 19 Februari 2007

Mengetahui,
 
 
 
Marlo Sitompul
Ketua Umum
 
Sukandar
Pjs.Sekretaris Jenderal
 


Bored stiff? Loosen up...
Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.

No comments: