Feb 16, 2007

Siaran Pers KontraS dan HRW : Pemerintah Harus Menarik Militer dari Bisnis

Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM


Untuk Segera Disiarkan

Tundaan-tundaan
Mempertanyakan Komitmen Pemerintah dalam Usaha Reformasi

Jakarta, 16 Februari 2007 – Pemerintah Indonesia tanpa menunda lagi harus segera mengakhiri bisnis-bisnis milik militer , demikian disampaikan oleh Human Rights Watch bersamaan dengan penerbitan laporan edisi bahasa Indonesia setebal 159 halaman tentang usaha swadana militer di Indonesia.

“Harga Selangit: Hak Asasi Manusia Sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia” telah diterbitkan dalam bahasa Inggris pada bulan Juni 2006, berdasarkan
penelitian yang dilaksanakan dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Penelitian ini
menggambarkan praktek panjang aparat militer Indonesia dalam membiayai diri
sendiri dan menyajikan sebuah ‘anatomi’ tentang hasrat bisnis-bisnis yang
tersebar luas tersebut. Laporan ini juga memberikan beberapa contoh
keterlibatan aparat militer Indonesia dalam bisnis-bisnis yang menimbulkan
dampak yang berbahaya bagi masyarakat sipil. Laporan ini juga memberikan
rekomendasi untuk melaksanakan reformasi yang sangat dibutuhkan, sesuai dengan
mandat resmi pemerintah untuk mengambilalih bisnis-bisnis militer.

"Ketika edisi bahasa Inggris ‘Harga Selangat’ diterbitkan, beberapa pejabat tinggi Indonesia telah menyatakan persetujuan mereka bahwa keterlibatan aparat militer dalam ekonomi telah memperlemah kontrol sipil dan memacu pelanggaran HAM, kriminalitas dan korupsi,” kata Lisa Misol, Peneliti Senior di Program Bisnis dan HAM di Human Rights Watch dan penulis laporan ini. “Namun hampir tidak ada tindakan apapun yang telah mereka ambil dalam hal ini.”

Undang-undang tahun 2004 melarang kegiatan komersial militer dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengambilalih seluruh bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009. Pemerintahan President Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan niat mereka untuk mematuhi undang-undang tersebut dan mengakhiri bisnis-bisnis militer, namun tim antar-instansi yang dibentuk untuk menyusun rencana pengambilalihan bisnis-bisnis militer telah membuahkan hasil kecil saja sejak pembentukannya pada tahun 2005

Pada awalnya, pemerintah berjanji akan menerbitkan peraturan presiden untuk menerapkan undang-undang tersebut pada awal bulan November 2005; target tersebut kemudian dimundurkan ke dengan bulan April 2006, dan kemudian dimundurkan lagi ke bulan Agustus 2006. Pernyataan terbaru dari pejabat Indonesia menunjukkan bahwa akan ada penundaan-penundaan baru.

Pada tanggal 7 Februari, Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan mengumumkan bahwa rancangan Peraturan Presiden hanya menunggu persetujuan. Namun dua hari kemudian, Sekretaris Kabinet Sudi

Silalahi mengumumkan bahwa kantor kepresidenan telah mengembalikan rancangan tersebut
untuk diperbaiki, tanpa menyebutkan perubahan-perubahan apa yang diharapkan.
Tidaklah jelas kapan rancangan yang baru akan selesai.

“Parlemen memberikan batas waktu lima tahun untuk mengakhiri usaha swadana
militer dan saat ini kita telah menghabiskan separuh dari waktu tersebut,”
kata Misol. “Namun pemerintah belum mencapai hasil yang berarti; keputusan resmi
untuk menerapkan undang-undang tersebutpun belum dikeluarkan. Sepertinya
pemerintah hanya membuang-buang waktu saja dan berharap semua orang akan lupa
terhadap undang-undang tahun 2004 tersebut.

Human Rights Watch meminta President Yudhoyono untuk mengambil posisi terdepan untuk memimpin keberhasilan reformasi militer, yang merupakan satu hal yang sangat mendasar untuk memperkuat institusi demokrasi dan perlindungan HAM.

Human Rights Watch juga meminta negara-negara yang memiliki kerjasama erat dengan pemerintah dan aparat militer Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk bertindak
cepat dalam upaya reformasi militer.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan segera untuk menegaskan kontrol
resmi terhadap bisnis-bisnis militer, dan President Yudhoyono harus menekankan
tujuan ini," tegas Misol. “Selama Jakarta tidak serius bertindak untuk
mengakhiri usaha swadana militer, niat dan kesungguhan dalam kebijakan reformasi militernya akan selalu dipertanyakan, baik di dalam maupun di luar negeri.”

http://hrw.org/indonesian/docs/2007/02/16/indone15333.htm

Untuk Informasi Selanjutnya hubungi:

Di Jakarta, Charmain Mohamed,
+62-813-8987- 5495 (mobile)

Di Genewa, Lisa Misol,
+41-78-6271830 (mobile)

Di London, Brad Adams, +44-790-872- 8333 (mobile)


==================================================

SP: 05/Kontras/II/ 2007

Tentang
Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM

Menanggapi Penelitian Human Rights Watch (HRW)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan lambatnya
Pemerintah khususnya Presiden SBY untuk menerbitkan Perpres pelaksanaan UU
No.34/2004 tentang TNI. Kelambatan ini mempersulit upaya penghapusan bisnis
militer sesuai target, 2009. Selain akan menghambat reformasi TNI, juga dapat
menghambat upaya penegakan HAM.

Lambatnya penghapusan bisnis militer juga sama saja membiarkan terus
terjadinya pelanggaran HAM yang terkait dengan bisnis militer. Laporan HRW
berjudul “” adalah contoh bagaimana pelanggaran HAM menjadi ongkos yang besar
bagi keberlangsungan bisnis militer. Misalnya, investasi militer di Kalimantan
Timur yang memperlihatkan bagaimana militer terlibat dalam bisnis di sektor
kehutanan, penambangan batu-bara di Kalsel, perebutan kekuasaan di Binjai,
Sumut, dan korupsi militer di Aceh.

Semakin lama Pemerintah menerbitkan Perpres, maka semakin sulit untuk menarik
militer dari bisnis. Bahkan semakin sulit menariknya dari keterlibatan kasus
pelanggaran HAM. Hal ini karena pelanggaran HAM yang dihadapi Pemerintah tidak
hanya terjadi akibat bisnis militer.

Menurut catatan KontraS, setidaknya ada lima wilayah pelanggaran HAM selama
Orde Baru; 1) pelanggaran HAM yang terjadi karena kebutuhan bisnis militer; 2)
pelanggaran HAM yang terjadi sebagai produk dari penjagaan konsep pertumbuhan ekonomi Orde baru; 3) pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tuntutan kemerdekaan; 4) pelanggaran HAM sebagai produk dari kebutuhan memonopoli sistem nilai lewat
ideologi tunggal; dan 5) pelanggaran HAM sebagai alat pengendalian dan pembungkaman kelompok pro demokrasi.

Menurut Kontras, penelitian HRW berhasil menggugurkan alasan pembenar bagi
praktek bisnis militer di Indonesia. Bahkan alasan-alasan itu ternyata hanya mitos
belaka. Tidak benar bisnis militer dilakukan karena anggaran resmi pemerintah
hanya cukup untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan militer. Tidak benar
bisnis militer menciptakan pendapatan yang sebagian besarnya untuk mengisi
kesenjangan anggaran. Tidak benar juga bahwa keuntungan-keuntung an dari bisnis-bisnis militer sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan pasukan-pasukan tentara.

Pertama, pembiayaan yang dialokasikan pemerintah hanya mampu meng-cover
sebagian kecil kebutuhan TNI. Selama ini Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI menggambarkan betapa seluruh pembiayaan yang dibutuhkan TNI tidak pernah dapat dipenuhi negara dengan maksimal. Angka yang selama ini dikemukakan selalu berkisar 25-30 % dari total budget yang bisa dipenuhi negara, dan dari nilai tersebut sekitar 70 % terserap untuk pembiayaan prajurit dan overhead kantor. Selebihnya habis untuk pembiayaan perawatan peralatan dan fasilitas militer. Sehingga dengan demikian TNI berinisiatif memenuhinya dengan mencari sumber-sumber pemasukan lain melalui bisnis.

Faktanya, dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan TNI, dapat dicurigai bahwa statistik yang disampaikan bukanlah angka yang sebenarnya. Pun juga tidak pernah diungkap sumber-sumber pembiayaan pemerintah lainnya di luar anggaran pertahanan. Misalnya dana-dana non-budgeter untuk keamanan (pemilu, even internasional, dll), dana-dana operasi militer dan dana-dana penanganan bencana alam, dll. Pembiayaan militer dari sumber-sumber alternatif seperti barter dan kredit eksport atau dana-dana subsidi pemerintah.

Sebagai contoh, kredit ekspor yang digunakan untuk pengadaan peralatan militer
bernilai total US$ 160 juta pada tahun 2002, US$ 448 juta pada tahun 2003 dan
US$ 449 juta pada tahun 2004. Statistik yang disampaikan pejabat militer juga
tidak menyebutkan sumber-sumber pembiayaan dari perusahaan-perusahaan yang
mengunakan jasa keamanan TNI. Bantuan-bantuan militer luar negeri, meskipun
berupa grants, subsidi atau dukungan peralatan juga patut dianggap sebagai sumber pembiayaan TNI diluar budget pertahanan atau income tambahan.

Kedua, bisnis militer sangat signifikan mengatasi kesenjangan pembiayaan
militer. Pandangan ini mengasumsikan bahwa seluruh bisnis militer berjalan dan
menguntungkan. Namun militer ternyata menjalankan berbagai cara bisnis, legal
maupun ilegal. Dalam mencari pembiayaan, keinginan untuk mencari keuntungan
sendiri juga muncul, sehingga dalam beberapa tahun terakhir kontribusi yang
diberikan sangat tidak signifikan mengatasi kebutuhan di luar budget.

Seringkali tidak diketahui dengan pasti, berapa besar keuntungan yang diperoleh. Dalam kolaborasi bisnis militer, misalnya pada bisnis keamanan, biasanya kalangan militer menerima bayaran yang cukup besar, bisa memberikan tambahan pembiayaan kantor, tetapi juga dikorupsi. Bisnis-bisnis ilegal biasanya menghasilkan keuntungan lebih besar, tapi tidak pernah ada perkiraan keuntungan yang dinyatakan terbuka.
Dalam beberapa kasus, prajurit atau perwira militer yang berbisnis juga
memberikan setoran kepada rangkaian ‘posisi penting’ di atasnya atau mereka
yang ‘mendukung’ kegiatan bisnis tersebut.

Ketiga, bisnis-bisnis militer sebagian besar juga ditujukan untuk meningkat
kesejahteraan prajurit. Prajurit militer sejauh ini memang tidak mendapatkan
penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya. Gaji
bulanan yang diterima prajurit dimulai dari Rp. 650.000,- (sekitar US$ 70)
untuk level terendah dan Rp. 2 juta (sekitar US$ 220) untuk level senior.
Prajurit-prajurit dapat saja menerima tambahan penghasilan, namun harus
berjuang untuk mendapatkannya, dengan mendukung pelibatan atasannya dalam
berbisnis. Tidak aneh jika ada pandangan bahwa atasan yang sukses adalah yang
mampu mensejahterakan unit-unit dan prajurit di bawahnya.

Hal ini juga sulit untuk dibenarkan meskipun dengan alasan sosial,
mengingat bahwa program semacam ini juga merupakan tindakan korupsi. Dalam
kasus-kasus yayasan yang ditujukan memberikan kesejahteraan berupa rupiah,
asuransi kesehatan, pendidikan, dan pensiun untuk janda dan anak-anak yatim
TNI, umumnya tidak berjalan. Yang mendapatkan keuntungan justru adalah para
pensiunan militer yang terlibat, dan itu pun tidak mengikuti sistem yang
formal ditetapkan institusi. Dalam kasus lain, para komandan justru leluasa,
menggunakan keputusannya dalam hal penggunaan keuntungan, tanpa pencatatan.

Penelitian menunjukan bahwa bisnis kalangan bersenjata justru mengakibatkan
ongkos ekonomi-politik dan Hak Asasi Manusia yang sangat mahal. Praktek-praktek bisnis militer yang demikian itu berkontribusi terhadap lunturnya profesionalisme, meningkatnya kekerasan militer, dan sulitnya TNI tunduk pada otoritas politik sipil. Penelitian HRW mempertegas betapa seriusnya masalah bisnis militer di Indonesia sampai hari ini.

Jakarta, 16 Februari 2007

Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator

No comments: