Feb 5, 2007

Undangan Diskusi-Menegakkan Kedaulatan Ekonomi – Politik Pasca Pembubaran CGI

Dengan hormat,

Lawatan Direktur Pelaksana IMF, Rodrogo Rato ke Indonesia beberapa waktu lalu menyisakan sebuah keputusan penting dari presiden. SBY menyatakan tidak lagi berutang kepada IMF dan berusaha mencari alternatif pembiayaan yang mandiri. Presiden juga mengeluarkan satu kebijakan penting untuk membubarkan forum Consultative Groups for Indonesia (CGI) sebagai komitmen untuk kemandirian ekonomi bangsa.

Dalam konteks itu, kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN) bermaksud mengundang kawan-kawan untuk hadir dalam acara diskusi publik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :
Selasa, 06 Februari 2007

Waktu
: Pukul 13.00 – 16.00 WIB

Tempat: Gedung YTKI, Jl. Gatot Soebroto, Jaksel

Tema:
"Menegakkan Kedaulatan Ekonomi – Politik Pasca Pembubaran CGI; Mewaspadai Rencana Jahat Mafia Barkeley"

Narasumber:
Kwik Kian Gie*, Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noorsy, Hendri Saparini, Kusfiardi

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami
haturkan terima kasih.

Jakarta, 02 Februari 2007

Dani Setiawan
Ketua Panitia

*Dalam Konfirmasi

GERAK LAWAN FSPI, Koalisi Anti Utang, WALHI, PBHI, FPPI, Walhi Jakarta, LS-ADI, KM-AI, KAM LAKSI 31, SBJ, IGJ

Term Of Reference

Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Politik Pasca Pembubaran CGI
Mewaspadai Rencana Jahat Mafia Berkeley

Jakarta, 06 Februari 2007

Pendahuluan

Presiden SBY akhirnya menyatakan tidak lagi berutang kepada IMF dan menyatakan posisi sebagai equal partner. Kemudian Presiden juga menyatakan membubarkan forum Consultative Groups for Indonesia (CGI). Kemudian Presiden juga menyatakan bahwa perlu bagi pemerintah Indonesia untuk meringankan beban utang melalui penghapusan utang dan lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Namun sikap dari Menko Ekuin Budiono dan Menkeu Sri Mulyani justeru berkebalikan dengan pernyataan Presiden. Setelah tidak lagi berhubungan dengan CGI, pemerintah akan melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Mengingat beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman.

Selain itu, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit
anggaran. Rencana kebijakan tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia kedalam jebakan
utang yang lebih berat. Menteri perekonomian tidak mau mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran. Sekaligus ingin mempertahankan ketergantungan pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman.

Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat dari SUN yang
masa jauh temponya pendek dan suku bunganya tinggi. Sikap para menteri di bidang perekonomian ini patut dicurigai sebagai agenda sabotase atas keputusan pembubaran CGI yang dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Langkah kongkret yang harus dilakukan pemerintah, sejalan dengan prinsip kemandirian ekonomi yang disuarakan presiden, adalah mengoreksi kebijakan yang telah meliberalisasi sektor keuangan yang terdiri dari kebijakan rezim devisa bebas dan nilai tukar bebas mengambang.

Liberalisasi sektor keuangan selama ini telah mematikan peran intermediary yang melekat pada institusi keuangan termasuk perbankan. Dampaknya telah mematikan potensi sektor riil domestik dan membuat Indonesia semakin tergantung pada kekuatan ekonomi dan produk asing. Keuangan negara juga semakin terbebani karena harus menanggung bukan saja
bunga obligasi rekap tetapi juga pembayaran bunga surat berharga seperti Seritifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Republik Indonesia (ORI). Beban ini semakin berat karena pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) sudah sangat membebani alokasi belanja pemerintah dalam APBN. Hal terpenting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah untuk kedaulatan dan kemandirian perekonomian bangsa adalah melakukan penghapusan utang Indonesia, menghentikan pembuatan utang baru, membatalkan segala produk kebijakan yang lahir dari hasil intervensi IMF melalui LOI dan PPM, meninjau kembali keanggotaan Indonesia di IMF dan mulai memikirkan upaya untuk membubarkan
lembaga ini.Untuk menganalisis lebih jauh respon pemerintah terkait pembubaran CGI, maka
kegiatan ini penting sebagai langkah responsif sekaligus antisipatif terhadap rencana pemerintah terkait pembubaran CGI.

Tema Kegiatan
Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Politik Pasca Pembubaran CGI; Mewaspadai Rencana
Jahat Mafia Berkeley

Tujuan

1. Melakukan sharing informasi dan up-date atas perkembangan keputusan
pembubaran CGI oleh pemerintah

2. Menentukan posisi, peran dan strategi gerakan rakyat dalam mendorong
agenda kemandirian ekonomi melalui pembubaran CGI, penghapusan utang luar
negeri dan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

3. Menentukan sikap terhadap pemerintah jika agenda pembubaran CGI,
penghapusan utang luar negeri dan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan
tidak dapat direalisasikan.

Waktu dan Tempat

KegiatanAcara ini akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 06 Februari 2006
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Gedung YTKI, Jl. Gatot Soebroto
Narasumber

1. Revrisond Baswir Topik : "Praktik neokolonialisme dalam transaksi utang; tinjauan ekonomi
politik atas keberadaan Mafia Berkeley, CGI, Bank Dunia, ADB dan JBIC"

2. Dr. Hendri Saparini Topik : "Dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam ketergantungan terhadap utang bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan perekonomian nasional"

3. Ichsanuddin Noorsy Topik : "Gagasan alternatif pembiayaan pembangunan tanpa utang"

Keynote Speaker: Kwik Kian Gie


Dani Setiawan
Program Officer Koalisi Anti Utang (KAU)
Jl. Tegal Parang Utara 14 Mampang Jakarta Selatan
Telp : +6221 79193363/65
Fax : +6221 794 1673

No comments: