May 20, 2007

Prioritas pembentukan KKR Aceh

Komite Sipil Untuk Pengungkapan Kebenaran (KPK)
Tentang Prioritas Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Dalam rangka memenuhi amanat MoU dan UUPA demi memberikan keadilan bagi para
korban, Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Institut (AJMI) pada hari,
Senin 15- 16 Mei 2007 telah melakukan sebuah seminar tentang Percepatan
Pembentukan KKR Aceh dalam upaya memberikan keadilan bagi korban dan
memantapkan Perdamaian di Aceh. Seminar tersebut dihadiri oleh Perwakilan
Gubernur Aceh, direktur sistem Informasi HAM (Jumantoro Purbo) Kepala Dinas
Syariat Islam Propinsi Aceh (Prof. Dr. Alyassa), Ketua Majelis Adat Aceh
(H.Badruzzaman SH), Ketua Badan Pelaksana BRA (Dr. Islahuddin), perwakilan
dari lembaga-lembaga asing di Aceh, perwakilan dari Masyarakat Adat Papua,
mantan anggota Komisioner CAVR (Komisi Penerimaan Kebenaran dan
Rekonsiliasi) Timor Leste (Agustinho do Vasconselho) , Direktur Penelitian
Komisi Kebenaran Greensboro, North Carolina-A.S (Emily E. Harwell) dan juga
dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, elemen mahasiswa,
serta masyarakat korban konflik dari berbagai wilayah di Aceh.

Berdasarkan seminar tersebut kami menyimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Tingginya dukungan dari berbagai pihak yang hadir untuk mendorong
percepatan pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Bentuk
dukungan tersebut juga dinyatakan dalam pidato tertulis Gubernur Nanggroe
Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, yang berbunyi :

"Saya sepakat pembentukan KKR Aceh perlu sesegera mungkin dalam rangka
mendorong proses perdamaian secara tuntas terutama di tingkat akar rumput
yang konon telah terbelah karena konflik yang berkepanjangan. Selain itu,
pembentukan KKR Aceh juga untuk mendorong upaya penegakan HAM di Aceh dan
korban dari berbagai pelanggaran HAM untuk mendapatkan hak-haknya berupa
rehabilitasi dan kompensasi."

2. Adanya harapan yang tinggi dari para korban terhadap penyelesaian
pelanggaran HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Komisi
tersebut merupakan satu diantara yang lain dalam menjawab permasalahan yang
dialami oleh para korban pelanggaran HAM di Aceh.

3. Perlu adanya kesinergisan antara hukum syariah, budaya dan hukum nasional
demi terlaksananya pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

4. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lebih besar manfaatnya bagi
masyarakat dalam melangsungkan proses perdamaian di Aceh. Hal ini juga
didukung oleh Departemen Hukum dan HAM melalui Jumantoro Purbo sebagai
Direktur Sistem Informasi HAM Departemen Hukum dan HAM yang berbunyi :

"Departemen Hukum dan HAM diminta atau tidak saran dan pandangannya, sesuai
dengan tugasnya sepatutnya siap mendukung pengembangan, pembahasan menuju
pembentukan KKR di Aceh sebagai bagian integral dari upaya dan kesadaran
bersama untuk melanggengkan perdamaian agar tidak terulang lagi tindakan
kekerasan, pelanggaran HAM di masa depan."

5. Perlu adanya sebuah trust fund sebagai dana kemanusian yang berasal dari
berbagai instansi dan dialokasikan dari APBD ataupun BRA dan BRR, dalam
rangka mendukung penyelesaian permasalahan kemanusiaan di Aceh. Dana
tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan reparasi yang mendesak.

6. Perlu adanya dukungan dari lembaga adat, agama dan KPA sebagai tolak
punggung dalam proses terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk
mengungkap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Berdasarkan pengalaman dari
CAVR (Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi) Timor Leste, ketiga
unsur lembaga tersebut (agama, adat dan fretelin dalam konteks Timor Leste),
dapat mendorong dukungan dan model atau metode berjalannya kegiatan
pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.

7. Perlu dibentuknya mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta dukungan
internasional dalam menjalankan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka kami meminta :

1. Pemerintah Aceh cq. Gubernur untuk segera membentuk KKR Aceh berdasarkan
UU PA pasal 229 ayat 1 yang berbunyi ³Untuk mencari kebenaran dan
rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Aceh².

2. Pemerintah segera membentuk tim perumus rancangan Qanun tentang KKR Aceh.

3. Meminta DPR Aceh memprioritaskan pembahasan rancangan Qanun tentang KKR
Aceh guna mendorong upaya penegakan HAM di Aceh.

4. Meminta Pemerintah untuk menjadikan Pembentukan KKR Aceh sebagai upaya
untuk mendorong proses perdamaian secara tuntas terutama di tingkat akar
rumput.

Berbagai kesimpulan dan permintaan di atas merupakan dukungan semua pihak
dalam rangka memberikan keberlangsungan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Aceh.

Banda Aceh, 17 Mei 2007

Kontak Person
Hendra Budian
Koordinator Komisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) masyarakat sipil Aceh
08126974724

Nasrullah
Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM (SPKP HAM)
085260049495

---------------------------------

Hendra Budian
Director
Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI)
Jalan Ateuk Jawo No. 27 - Kampong Ateuk Dayah Tanoh
Banda Aceh - Aceh

Mobile: +62812 697 472 4
Telephone: 62-651-27432
Fax : 62-651-27432
Email : civilian_peace@yahoo.com , hendra.budian@gmail.com

1 comment:

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!