Nov 27, 2007

KPPU terinfeksi kepentingan politik


Kepada Yth.

Rekan-rekan
Media Massa

Salam Anti Monopoli!

Berikut kami kirimkan materi siaran pers mengenai KPPU terinfeksi kepentingan politik. Monopoly Watch menilai telah ada tarik-menarik kepentingan politik dalam institusi KPPU. Monopoly Watch juga mendesak anggota KPPU yang terafiliasi dengan partai politik untuk mundur dari jabatannya, agar secara institusi KPPU tetap terjaga independensinya.

Terimakasih

Jakarta, 26 November 2007

Hormat kami,

Komite Eksekutif Monopoly Watch


Girry Gemilang Sobar
0816 83 97 93

Sekretariat

Permata Senayan Blok C.22
Jl. Tentara Pelajar No. 5, Jakarta Selatan 12210

Telp. +62 21 579 40 75 8, Fax. +62 21 579 40 75 9


--------------------------------------

Siaran Pers Monopoly Watch
No. 022/MW-EX/XI/2007

KPPU TERINFEKSI KEPENTINGAN POLITIK
JakartaSorotan publik terhadap kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belakangan ini semakin tajam. Hal ini berkenaan dengan perilaku anggota KPPU yang cenderung tidak serius dalam menegakkan hukum persaingan dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah independensi KPPU yang terindikasi memiliki keterlibatan dengan kepentingan politik. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi KPPU, yang ternyata terinfeksi oleh kepentingan politik dan atau menjadi arena perebutan kewenangan partai.
Hal ini juga membuktikan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia semakin lemah, dan dapat membuat iklim usaha nasional kembali mengarah kepada ketidakpastian hukum karena aturan bisnis didominasi oleh kepentingan politik. Khususnya Komisi VI DPR RI, memiliki keterkaitan dalam proses rekruitmen keanggotaan KPPU. DPR yang merupakan lembaga politik yang menjalankan fungsi politik yang seharusnya turut mempertahankan profesionalisme KPPU itu sendiri, yaitu dengan menguji dan menghasilkan keanggotaan KPPU yang memiliki integritas dan kompetensi dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia
KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki posisi strategis dalam mengawasi tingkah laku praktik bisnis di dalam negeri. Konsekuensi lain yang harus diterima oleh KPPU adalah tarik-menarik kepentingan politik, dengan kecenderungan mempolitisasi perkara kasus persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kepentingan partai politik dalam penegakkan UU No 5 Tahun 1999 tentang Laranganan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini terbukti dengan adanya anggota KPPU yang memiliki afiliasi partai politik.
Anggota KPPU yang terafiliasi dengan partai politik:
1. Tajuddin Noersaid, Ketua DPP Partai Golkar
2. Erwin Syahril (Calon anggota legislatif Sumatera Barat I dari Partai Golkar)
3. Benny Pasaribu (Mantan anggota DPR RI, Balon Sumatera Utara dari PDIP)
4. Didik Akhmadi (Anggota Komisi Kebijakan Publik DPP PKS).
Padahal, tidak terafiliasi dengan partai politik merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh komisi independen seperti KPPU. Kepentingan politik dalam tubuh KPPU memiliki kecenderungan tebang pilih perkara kasus sehingga KPPU kehilangan independensinya. Hal inilah yang menjadikan bumerang bagi KPPU semakin terintimidasi oleh berbagai kepentingan yang semakin meluas, dan atau perkara kasus lain justru akan terabaikan.
Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi penegakan hukum persaingan usaha yang sehat yang tidak konsisten karena politisasi yang terjadi. Karena dunia usaha nasional sangat mengharapkan adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, sehingga penegakan hukum persaingan usaha dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha itu sendiri, dan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.
Demikian halnya dalam konteks industri nasional, perubahan mindset juga harus dilakukan yaitu dengan kemandirian lokal harus menjadi prioritas dalam menciptakan roda perekonomian nasional. Perubahan dari mindset inilah akan mendukung adanya pemberdayaan dunia usaha yang akan meng-endorse kemajuan ekonomi nasional.
Perubahan dan pembenahan ini harus segera dilakukan mengingat kepastian hukum persaingan usaha tidak berjalan seiring dengan perkembangan dunia usaha. Agar kedepan, KPPU tidak menjadi institusi yang rusak dan dunia usaha pun memiliki kepastian hukum tanpa intervensi kepentingan partai politik.

SIKAP & REKOMENDASI
1. Mendesak anggota KPPU yang terafiliasi dengan Partai Politik untuk segera mundur dari keanggotaan KPPU periode 2006-2011.
2. Mendesak Komisi VI DPR RI untuk mengkaji lebih serius kinerja KPPU periode 2006- 2011.
3. Mendesak Pemerintahan SBY-JK untuk serius mencermati ketidakpastian hukum dunia usaha saat ini, dan atau KPPU sudah tidak bisa menjamin kepastian usaha di Indonesia akibat intervensi politik.
4. Meminta kepada kalangan dunia usaha tetap mengikuti kebijakan hukum persaingan yang berlaku, agar iklim dunia usaha dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia secara nyata.

Jakarta, 26 November 2007
Hormat kami,
Komite Eksekutif

Girry Gemilang Sobar


"Oh, people can come up with statistics to prove anything. 14% of people know that."


- Homer Simpson.

No comments: