Dec 31, 2007

Kasus Bank Mandiri

BEGITU BANYAK PASAL YANG AKAN BISA MENJERAT

DIREKTUR UTAMA BANK MANDIRI AGUS MARTOWARDOJO

AKIBAT KETIDAK BENARAN, KESEWENANG2GANNYA, & TIDAK TAATANYA PADA PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA & PERATURAN DI BANK MANDIRI

Gara-gara melakukan tindakan anti serikat pekerja, Direktur Utama, satu Direktur,& satu manajemen Bank Mandiri di laporkan ke Mabes Polri.

Serikat Pegawai Bank Mandiri atau SPBM akhirnya melakukan langkah cepat demi menegakkan kebenaran, keadilan, & hukum yang berlaku. Pada Rabu (7/11), mereka melaporkan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Agus Martowardojo ke Mabes Polri. Selain Agus turut dilaporkan juga Direktur Human Complience and Capital (HCC) Bambang Setiawan dan Ketua Mandiri Club Bambang Ari Prasodjo. SPBM melaporkan ketiganya atas dasar telah melakukan tindak pidana anti serikat pekerja, melakukan pembohongan publik, & penipuan terhadap karyawan Bank Mandiri.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SPBM Mirisnu Viddiana, kasus ini berawal dari unjuk rasa yang dilakukan oleh SPBM pada 4 Agustus lalu, di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Unjuk rasa ini dilakukan karena manajemen tidak pernah mewujudkan kesejahteraan pegawai seperti yang dijanjikan. Kesejahteraan itu menyangkut masalah karir yang tidak jelas dan gaji yang tak kunjung naik. “Kami bolak-balik dikecewakan oleh pembuat kebijakan (wanprestasi). Bahkan, kami dihina karena dianggap tidak punya kontribusi pada Bank Mandiri,” tutur wanita yang juga menjabat sebagai Assistant Vice President Credit Recovery Bank Mandiri ini kepada Hukumonline, Rabu (7/11).

Namun, bukannya kesejahteraan yang didapat. Manajemen Bank Mandiri pada 8 Agustus lalu malah membebas tugaskan/merumahkan 14 orang pengurus inti SPBM, ke-14 karyawan tsb adalah :

  1. Viddiana (Ketum DPP SPBM),
  2. Charlie (Sekum DPP SPBM),
  3. Budi (Kabid Kesejahteraan DPP SPBM),
  4. Rudiyanto (Ketua DPW Medan),
  5. Aryanto (Ketua DPW Jkt Thamrin),
  6. Soleh (Angt Jkt Thamrin),
  7. Teddi (Angt Jkt Thamrin),
  8. Pelo (Angt Jkt Thamrin),
  9. Eko Heri (Ketua DPW Kota),
  10. Rahmat (Ketua DPW Yogya),
  11. Tharyono (Sekretaris DPW Yogya),
  12. Diana (Bendahara DPW Bandung).
  13. Eko Yulianto (Angt Dewan Pengawas),
  14. Ali Hanafi (Angt Dewan Pengawas).

Dalam surat pembebasan tugas pegawai yang ditandatangani Kepala Unit Kerja & satu tingkat diatasnya, Ketua Tim Pertimbangan Kepegawaian A (Group Head HCG) Tresno Setiarsi, disebutkan pengurus SPBM telah melakukan mogok kerja sehingga mengganggu kinerja perusahaan. Untuk itu, manajemen memberikan surat peringatan berupa pembebasan tugas kepada anggota SPBM yang melakukan mogok kerja pada 4 Agustus lalu, padahal ini merupakan tindakan pemutarbalikan fakta yang dilakukan manajemen terhadap pegawai/SPBM (pasal penipuan & kebohongan publik).

Pernyataan Tresno itu dibantah Mirisnu. Menurutnya, alasan itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh pihak manajemen untuk menjerumuskan dan menjatuhkan serta mengutak-atik keberadaan SPBM. Pasalnya, SPBM hanya melakukan unjuk rasa, bukan mogok kerja. Dan itu pun, kata dia, dilakukan saat di luar jam dan hari kerja, yakni hari Sabtu.

Mirisnu mengatakan, ketidaksukaan manajemen terhadap kepengurusan SPBM saat ini sebenarnya telah lama terjadi. Beberapa upaya pun dilakukan manajemen untuk mendeskriditkan SPBM, diantaranya dengan melakukan propaganda anti SPBM kepada para karyawan agar keluar dari keanggotaan SPBM. ”Upaya itu dilakukan dengan merancang dan mengedarkan sebuah formulir pengunduran diri kepada setiap karyawan,” jelas Mirisnu.

Selain itu, manajemen secara sepihak juga menghentikan pemotongan iuran anggota SPBM (check of system). Akibatnya, SPBM kesulitan dalam menjalankan roda organisasi karena tidak ada iuran anggota yang masuk. Manajemen, sambung Mirisnu, juga melakukan intervensi terhadap urusan internal SPBM dengan mendorong digelarnya Munaslub SPBM pada September lalu di Bali. Tujuan Munaslub itu untuk melengserkan kepengurusan yang sah hasil Munas Mei 2007 lalu.

Apakah selesai persoalan dengan mengadakan munaslub? Ternyata belum, banyak DPW SPBM tidak menerima & mengakui hasil munaslub di Bali tsb, dikarenakan munaslub tersebut penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Gagalnya munaslub tersebut, manajemen terus mempropagandakan & mengintimidasi pegawai untuk menandatangani pernyataan tidak mendukung SPBM dan mendukung manajemen dengan jalan mengerakkan organisasi non kedinasan yang bukan merupakan serikat pekerja ini, yaitu Mandiri Club (Organisasi buatan Manajemen) yang sebenarnya berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan olah raga dan kesenian di lingkungan Bank Mandiri.

Manajemen Bank Mandiri Dibawah Kepemimpinan Agus Martowardojo telah Melanggar begitu banyak pasal di UU Republik Indonesia, Peraturan yg dibuat & disepakati seperti :

  1. UU Hak Azazi Manusia,
  2. UU Serikat Pekerja,
  3. UU Ketenagakerjaan,
  4. UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
  5. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  6. Peraturan Kerja Bersama (PKB),
  7. Peraturan Disiplin Kepegawaian Bank Mandiri.

Tindakan manajemen yang anti terhadap SPBM ini, kata Mirisnu, sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sebab, kata dia, dalam Pasal 28 dan Pasal 43 UU itu disebutkan setiap pihak yang menghalangi kegiatan serikat pekerja akan dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda Rp 500 juta.

UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

Pasal 43

(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan

Mengenai kesejahteraan karyawan seperti yang dituntut oleh SPBM, Mirisnu mengatakan, sebenarnya Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) telah berulang kali memanggil manajemen Bank Mandiri untuk melakukan perundingan secara bipartit dengan SPBM. Namun, tetap saja tidak ada solusi untuk memecahkan masalah kesejahteraan karayawan tersebut (tidak mau datang/menghadirinya).

Apa yang terjadi di Bank Mandiri saat ini, kata Mirisnu, merupakan sebuah ironi. “Sebuah Bank plat merah terbesar di negeri ini yang seharusnya menghormati hak-hak dasar pekerja untuk berserikat malah mendapat rintangan dan tekanan yang luar biasa dari pihak Manajemen,” paparnya. Langkah hukum ini, sambungnya, dilakukan sebagai kecintaan pihaknya kepada Bank Mandiri. “Namun, kami tidak ingin Bank Mandiri dikelola secara TIDAK PROFESIONAL & TIDAK BENAR dengan menginjak-injak hak-hak dasar pekerja,” ujarnya.

Semetara itu, Senior Vice President Corporate Secretary Bank Mandiri Mansyur S Nasution, ketika ingin diminta konfirmasinya tentang adanya laporan ini, tidak bisa dihubungi hingga Rabu malam.

SEGERA PERIKSA DIRUT BANK MANDIRI

Sudah sangat banyak gejolak yang terjadi sejak kepemimpinan Dirut Agus Martowardojo. Selain menskors dgn sewenang-wenang, jajaran direksi dan pejabat senior juga telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sistematis yakni dengan cara membagikan MSOP yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.800 Milyar. Bank Mandiri belum pantas membagi MSOP bagi para manajemennya dengan pertimbangan sbb:

  1. Bank mandiri masih mempunyai hutang dana rekapitalisasi dari pemerintah sebesar Rp.90 Trilyun. Dana ini bersumber dari penerbitan obligasi oleh pemerintah dan pembayarannya dari APBN yang nota bene merupakan uang rakyat.
  2. Kredit macet Bank Mandiri masih relatif tinggi (>5%) melebihi ketentuan BI 3. Status Bank Mandiri yang masih dalam pengawasan ketat Bank Indonesia. 4. Laba yang ada/tercantum di mass media merupakan laba hasil "window dressing". Untuk itu diminta kepada para penegak hukum: Kejaksaan Agung, KPK, Mabes Polri dan juga teman2 dari ICW agar benar2 mencermati hal ini agar rakyat yang sudah miskin ini tidak semakin miskin oleh karena segilintir orang yang tega-teganya memakan uang rakyat yang sedang kelaparan ini. Mari kita buka hati nurani kita masing2 agar jernih mensikapi hal ini. Jangan mau terkecoh dengan UU Perseroan (Keputusan ditangan RUPS), kalau itu merugikan negara harus diperiksa.

UNDANG-UNDANG RI VS KEBIJAKAN MNGMT BANK MANDIRI

Melihat kejadian yang dialami oleh Anggota Serikat Pekerja Bank Mandiri (SPBM) dimana pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007 SPBM melakukan Unjuk Rasa/Demo sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan kepegawaian yang dibuat oleh Management Bank Mandiri. Adanya suatu intimidasi dan sanksi hukum oleh Management kepada anggota SPBM yang menjalankan aksi unjuk rasa dimana telah sesuai dengan UU yang berlaku sehingga karyawan meminta kejelasan Hukum yang pasti. Kami melihat permasalahan ini dengan mengacu kepada UU yang berlaku dan lebih mengutamakan kepada sumber yang berhubungan dengan UU Ketenagakerjaan RI dan UU Serikat Pekerja. Kami mencoba menjelaskan pasal demi pasal dimana telah dilanggar atau tidak terhadap aksi unjuk rasa/demo karyawan Bank Mandiri yang tergabung dalam wadah resmi SPBM dan disahkan oleh Depnaker RI.


UNDANG-UNDANG (UU) 21 TAHUN 2000 (21/2000) BAB III PEMBENTUKAN Pasal 9 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, anggota dan simpastisan SPBM (Serikat Pekerja Bank Mandiri) diancam/intimidasi dan dipaksa membuat pernyataan keluar dari SP oleh Management melalui atasan pada Unit kerja terkait.


BAB VII PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI Pasal 28 Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, telah terjadi mutasi sepihak oleh Management terhadap karyawan yang melakukan Demo dan adanya kampanye anti SP oleh Mandiri Club. Mandiri Club membuat Edaran mengumpulkan tanda tangan untuk tidak mendukung aksi SPBM (anti serikat pekerja) dan ini cenderung untuk mengadu domba atar karyawan Bank Mandiri. Pasal 29 (1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, Adanya Mutasi dan Skorsing pengurus SP oleh Management telah menghalangi jalannya kegiatan serikat pekerja.


BAB X PEMBUBARAN Pasal 37 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar dalam hal a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. dinyatakan dengan putusan Pengadilan. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, Management ingin mendahului putusan Pengadilan untuk membubarkan SPBM (Serikat Pekerja Bank Mandiri) dan akan membentuk SP tandingan versi Management kerena dianggap SPBM telah menyimpang dari tujuan.


BAB XII SANKSI Pasal 43 (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Di Bank Mandiri : Management menginstruksikan atasan pada masing-masing Departement untuk membuat pernyataan keluar dari SP, baik karyawan yang melakukan Demo maupun tidak. Ini dirasakan seluruh karyawan sangat berlebihan karena bertentengan dengan UU. Mari kita lihat UU Internasional Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Mari kita lihat juga pada :


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Pasal 102 (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Di Bank Mandiri : Dalam hal ini Management Bank Mandiri tidak pernah terbuka terhadap keputusan mengenai kesejahteraan karyawan. Contoh : Ketentuan SE (Surat Edaran) Uang Insentif, MSOP dan Uang Apresiasi. Tidak disampaikan/disebar luaskan SE kepada seluruh lapisan karyawan seperti lazimnya sebuah SE sehingga karyawan tidak tahu aturan atau petunjuk pelaksanaannya (atau mungkin tidak ada SE ?).


Pasal 143 (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (1) Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara : a. menjatuhkan hukuman; b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau c. melakukan mutasi yang merugikan.


Di Bank Mandiri : Sebelum Demo pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, melalui suratnya No.DIR.CHC/365/2007 tanggal 02 Agustus 2007 Direksi menghimbau untuk tidak melakukan Demo/Unjuk Rasa padahal SPBM telah mengantongi Surat ijin dari Pihak Kepolisian dan Demo itu Sah sesuai UU. Adanya Instruksi Management melalui kepala unit agar karyawan yang menjadi anggota SPBM untuk mengundurkan diri. Terjadi intimidasi pada unit kerja diseluruh Indonesia dan karyawan didaerah dihalang-halangi untuk hadir pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, padahal belum tentu karyawan didaerah datang/pulang ke Jakarta untuk ikut Demo. Melakukan mutasi yang merugikan SP dan pribadi karyawan.


Pasal 153 (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. pekerja/buruh menikah; e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Di Bank Mandiri : Demo/Unjuk Rasa yang dilakukan oleh SPBM diluar jam kerja/operasional adalah SAH (lihat point (g)) jadi pengusaha/Management tidak bisa melarang karena itu telah diatur dalam undang-undang dan Sah. SPBM juga tidak melanggar PKB (Perjanjian Kerja Bersama) karena Demo dilakukan diluar jam kerja/operasional dan tidak diatur didalamnya (PKB).


Pasal 169 (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; Di Bank Mandiri : Dirut telah menghina seluruh karyawan Level Pelaksana dalam suratnya No.DIRUT/212/2006 Tanggal 30 Nopember 2006 dikatakan bahwa karyawan pelaksana tidak mempunyai velue (nilai)/kontribusi langsung terhadap perusahaan sehingga terjadi suasana tidak kondusif dalam bekerja. Tetapi setelah Demo/unjuk rasa tanggal 04 Agustus 2007 Management meminta dukungan karyawan pelaksana dengan mengumpulkan tandatangan melalui Mandiri Club, padahal selama ini menurut Dirut (Agus Martowardoyo) mengatakan karyawan pelaksana TIDAK PUNYA KONTRIBUSI . Dan sampai saat ini Dirut tidak pernah meminta maaf atas surat hinaannya tersebut. Ini sangat bertentangan sekali dengan falsafah budaya TIPCE (Budaya Bank Mandiri) menghormati orang lain, menghargai dan kebersamaan.


Permasalahan di Bank Mandiri Management Bank Mandiri tidak bisa sewenang-wenangnya memperlakukan karyawan dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan UU. Peraturan Pemerintah yang tertuang dalam UU No.9 Tahun 1998, No.13 Tahun 2003 dan No.21 Tahun 2000 ini semua mengatur hubungan antara pengusaha dan buruh/tenaga kerja (Ketana Kerjaan). Demo/Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Karyawan Bank Mandiri pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007 di Lapangan Banteng, Didepan Kantor Meneg BUMN, Didepan Kantor Wakil Presiden dan Istana Negara (Presiden) yang diikuti anggota SPBM kurang lebih 2.000 Karyawan (Bukan 300 orang yang dilaporkan salah satu media) adalah SAH sesuai dengan UU. Karena dilakukan diluar Hari Kerja (lihat UU No.13/2003 Psl 153 Point g) jika terjadi sanksi atau larangan maka akan melanggar UU yang melandasinya. Akar permasalahan kisruh di Bank Mandiri antara Karyawan (Level Bawah) dan Management adalah ketidakadilan dan tidak transparannya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Management. Dalam penjelasan Pers-nya Management menjelaskan kepada publik bahwa pemberian kesejahteraan keryawan Level bawah (Pelaksana) telah sesuai dengan ketentuan, padahal penjelasan itu semua adalah NORMATIF saja. Penjelasan itu tidak dibandingkan dengan kesejahteraan pimpinan/atasan yang telah diperoleh selama ini seperti MSOP/INSENTIF yang berlebihan dan presentase kenaikkan gaji yang berbeda, yang sebenarnya gaji-pun antara bawahan dan atasan sudah jauh tertinggal. Memang karyawan level pelaksana menerima total 19,9 kali gaji dalam tahun 2006 jika publik mendengarnya akan tercengan, tetapi total yang diterima itu termasuk nilai Normatif yang di peroleh sebesar 15 Kali jadi diluar itu adalah 4,9 Kali Gaji saja (Bulan April + Juli 2007). Perlu diketahui bahwa pemberian 4,9 kali itu termasuk dengan uang konpensasi MSOP (Apresiasi) sebesar 2 Kali Gaji pada bulan April 2007 yang diberikan karena adanya desakan dari karyawan, sesuai Nota Perjanjian antara SPBM dan Management pada tanggal 28 Maret 2007 dikatakan "Uang Apresiasi diluar Insentif (Keuntungan) Tahun 2006, tetapi kenyataannya Management telah melanggar kesepakatan tersebut, Uang Apresiasi termasuk Insentif maka kecewalah karyawan dan SPBM. Insentif Tahun 2006 karyawan bawah hanya menerima 1,9 Kali Gaji sedangkan atasan menerima dari 3, 5 dan 7 kali gaji sementara mereka telah menerima MSOP (Atas kebijakan Management ada perubahan dari Level E (setingkat kepala cabang) menjadi Level D (Atasan biasa) kenapa kebijakan itu bisa diubah untuk level atasan tetapi untuk level bawah tidak. Demo/Unjuk Rasa timbul karena banyak kebijakan Dirut/Management yang tidak populer dan adanya penghinaan Dirut terhadap karyawan level bawah. SPBM telah beberapa kali mengajak berunding Management tetapi hasilnya selalu mentah karena Dirut sangat arogan sekali, jangan salahkan karyawan jika mengambil jalan untuk malakukan Demo/unjuk rasa dan itu juga dilakukan pada hari sabtu karena karyawan masih memikirkan kepentingan Bank Mandiri dan Nasabah. Maka Selamatkan Bank Mandiri dan Karyawan karena ini merupakan asset berharga, bukan Dirut atau Komisaris yang menentukkan Bank Mandiri bersinar. Demo dilakukan murni tidak ada gerakan politis, apalagi ditunggangi oleh pihak lain yang menginginkan Bank Mandiri terpuruk. Siapa saja yang memimpin Bank Mandiri sudah pasti akan bagus, tidak tergantung oleh Dirut (Agus Martowardoyo), kerena jika seluruh karyawan merasakan adil maka Bank Mandiri akan berjalan dengan baik, the winning team Mandiri tidak tidak hanya pimpinan tetapi juga melingkupi seluruh karyawan. Dirut harus bijak meminpin bawahannya, hati-hati untuk melakukan sanksi yang tidak sejalan dengan UU RI, kebijakan Bank Mandiri tidak boleh lebih kuat dari kebijakan/peraturan pemerintah didalam UU, karena tenaga kerja dan anak bangsa dilindungi oleh UU yang berlaku dinegeri tercinta ini. Sekian ulasan yang sederhana ini, semoga jajaran Pimpinan Bank Mandiri terbuka Hati untuk memahaminya sesuai moto Bank Mandiri "Melayani dengan Hati" dan kepada Meneg BUMN selaku kuasa pemegang saham agar mendengarkan aspirasi seluruh karyawan Bank Mandiri karena hak mengganti Management ada pada anda. Salam,

SEKARANG YANG JADI PERTANYAAN DENGAN SEMUA YANG TERJADI DI BANK MANDIRI SEPERTI SEKARANG ADALAH :

APAKAH MANAJEMEN YANG SEWENANG2, AROGANSI, TELAH MENGINJAK-INJAK MARTABAT KARYAWAN LEVEL BAWAH, DAN MELANGGAR HUKUM INI MASIH JUGA DIPAKAI DI BANK MANDIRI

YANG NOTABENE adalah BANK TERBESAR DI INDONESIA

(BANK PELAT MERAH YANG MENGUNAKAN UANG RAKYAT),

SEBAGAI DIREKTUR BANK MANDIRI.

KALAU MASIH JUGA TERPAKAI, MAKA KITA BISA PERTANYAKAN KEPADA YANG MENGANGKATNYA, ADA APA DIBALIK SEMUA INI????????????????

KALAU ADA KONFIRASI MAKA HUKUM & RAKYAT

YANG AKAN MENGHAKIMINYA.

Bagi teman reformasi & penegak kebenaran yang ingin lebih lanjut mendapatkan informasi & perkembangannya, serta membantu SPBM dalam memperjuangkan hak karyawan ini bisa berkomonikasikan dengan :

  1. Viddiana (Ketum DPP SPBM), 0818868720
  2. Budi (Kabid Kesejahteraan DPP SPBM), 08888768314
  3. Aryanto (Ketua DPW Jkt Thamrin), 08561831997
  4. Eko Heri (Ketua DPW Kota), 08161809618

Bagi teman reformasi & penegak kebenaran yang ingin lebih lanjut mendapatkan informasi & perkembangannya bisa berkomonikasikan dengan Manajemen Bank Mandiri:

  1. Agus Martowardojo (Dirut Bank Mandiri), 0816801425
  2. Sekretaris Komisari Bank Mandiri, 08161326893.
  3. & BISA LANGSUNG MENGHUBUNGI SENTRAL Bank Mandiri, Mentri BUMN, Wakil Presiden, & Presiden, atau Pemegang saham Bank Mandiri.

Makassar, Pintu Gerbang Kehadiran Esia & Wifone di Wilayah Timur Indonesia



Keterangan Foto : Walikota Makassar, Ilham Arief Siradjudin, dalam peresmian Gerai ESIA di Makassar.


Dear Rekan – rekan media,

Terlampir kabar terbaru dari Bakrie Telecom (BTEL).

Semoga dapat menjadi bahan berita yang cukup menarik.


Terima kasih,


Fauziah Syafarina
Corporate Communications
PT Bakrie Telecom Tbk.



SIARAN PERS



Makassar, Pintu Gerbang Kehadiran Esia & Wifone Di Wilayah Timur Indonesia

Makassar, 28 Desember 2007 - Setelah menyelesaikan pengembangan jaringan di 16 kota besar maupun kota kecil di Jawa, Sumatera dan Bali selama tahun 2007, Bakrie Telecom kini mulai melirik wilayah Timur Indonesia. Sebagai kota pertama di wilayah Indonesia Timur dan sekaligus kota penutup pengembangan layanan Esia& Wifone di tahun 2007, maka dipilih Makassar, Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kehadiran Esia dan Wifone di kota-kota wilayah Timur Indonesia. Makassar menjadi kota ke 34 di Indonesia yang kini sudah dapat menikmati pilihan layanan telekomunikasi yang murah dan handal.

Tahap pertama ekspansi nasional layanan Bakrie Telecom di luar wilayah asalnya (yaitu Jabodetabek/Jawa Barat/Banten), telah dilakukan sejak bulan Agustus lalu dengan dibukanya 7 kota baru yang meliputi Surabaya, Malang, Semarang, Solo, Jogjakarta, Medan dan Padang. Dilanjutkan kemudian dengan pengembangan tahap kedua di Pulau Sumatera dengan membuka layanan Esia dan Wifone secara berturut-turut di Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Batam. Setelah itu Denpasar, Bali serta beberapa ibu kota kabupaten di Jawa dan Sumatera untuk melengkapi penetrasi layanan Esia& Wifone. Dengan demikian Bakrie Telecom telah melengkapi target pembukaan layanan di 17 kota tahun 2007 ini.

Pengembangan ke luar pulau Jawa, terutama ke arah timur dijelaskan Erik Meijer, Wakil Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk selain dimaksudkan untuk memberikan pilihan layanan telekomunjikasi yang makin beragam juga untuk mendorong laju pertumbuhan pelanggan Esia & Wifone. “Sampai dengan September 2007, kami berhasil melipatgandakan jumlah pelanggan Esia & Wifone dari 1,5 juta menjadi 2,95 juta pelanggan. Melihat laju pertumbuhan tersebut kami optimis target 3,7 juta pelanggan di akhir 2007 dapat kami capai”, ujar Erik dihadapan media pada saat peresmian Gerai Esia di Makassar, Sulawesi Selatan hari ini.

Meskipun optimis dengan pemenuhan target di tahun 2007, Erik masih tampak berhati-hati untuk segera menetapkan target pelanggan Bakrie Telecom di tahun 2008. Bakrie Telecom harus melihat pencapaian jumlah pelanggan realnya diakhir tahun 2007 sebelum mempublikasikan penetapan target di tahun 2008. “Sebagai perusahaan publik kami harus mempertimbangkan secara mendalam setiap corporate action maupun corporate performance karena ada kepentingan pemegang saham dan kepentingan publik disana. Namun yang pasti penetapan target di tahun depan, termasuk jumlah pelanggan akan sangat menantang”, katanya meyakinkan.

Di mata Erik, peluang untuk meningkatkan kinerja Bakrie Telecom masih sangat menjanjikan. Perkembangan ekonomi daerah yang begitu pesat sehingga menumbuhkan daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama eskpansi Bakrie Telecom keluar pulau Jawa. Pertumbuhan kredit daerah di luar pulau Jawa menurut data Bank Indonesia diatas rata-rata nasional. Bahkan Sulawesi menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan kredit sebesar 29,7%. Hal ini menandakan semakin menggeliatnya potensi ekonomi daerah.

Selain itu ruang untuk meningkatkan jumlah pelanggan juga masih terbuka luas, meskipun disadari iklim persaingan antar operator telekomunikasi juga semakin ketat. Tingkat penetrasi layanan telekomunikasi belum mencapai 50%. Bersamaan dengan itu semakin banyak pula orang yang punya dua atau lebih nomor telepon. Belum lagi fenomena calling card yang menjadikan pertumbuhan nomor telepon melonjak drastis tapi sesungguhnya tidak memperbanyak jumlah pelanggan secara nyata.

Karena itu daerah akan menjadi primadona dan fokus pengembangan Bakrie Telecom lebih lanjut. Dan Makassar akan menjadi daerah pertama dimana Esia & Wifone akan menembus kawasan timur Indonesia.

Namun Erik pun menyadari potensi pasar yang besar akan sangat tergantung pada kemampuan Bakrie Telecom untuk menjaga tingkat kualitas layanannya. Apalagi industri telekomunikasi dikenal sebagai industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi.

Untuk itu Bakrie Telecom akan menempuh strategi penjualan dengan jumlah nomor terbatas demi menjaga tingkat kualitas layanan dan memenuhi harapan masyarakat akan jasa layanan telekomunikasi yang bukan saja terjangkau tapi juga handal. Untuk itu Bakrie Telecom akan menyediakan 30 ribu nomor Esia dan seribu nomor Wifone di Makassar yang akan dijual pada masyarakat di empat tempat, yaitu Gerai Esia di Jl. Botolempangan No. 34 A & B, Panekkukang Mall, Mall Ratu Indah dan MTC yang akan dilaksanakan sejak tanggal 28 hingga 31 Desember 2007. Untuk menyemarakkan kehadiran Esia & Wifone di Makassar ini maka pada tanggal 29 Desember 2007 malam penyanyi Shanty akan tampil di Mall Ratu Indah sebagai persembahan Bakrie Telecom untuk masyarakat Makassar.

“Kami tidak ingin minat yang begitu besar dari masyarakat di wilayah baru Esia & Wifone, termasuk Makassar menjadi kecewa karena persoalan kualitas jaringan. Untuk itu dengan penjualan terbatas tersebut kami ingin melihat kemampuan jaringan BTEL dalam menyalurkan lalu lintas percakapan telepon dan SMS”, jelas Erik.

Agar masyarakat dapat mencoba kualitas layanan Esia & Wifone sekaligus memberikan masukan terhadap kemampuan jaringan maka Bakrie Telecom akan membebaskan percakapan telepon sesama pelanggan Esia di dalam Makassar. Penawaran khusus gratis telpon antar pelanggan Bakrie Telecom se-Makassar ini akan berlaku selama 3 bulan hingga akhir bulan Maret 2008. “Dengan demikian para pelanggan Esia & Wifone di Makassar dapat mencoba dan membuktikan kehandalan kualitas layanan Esia dan Wifone tanpa harus dibebani lagi oleh tagihan telepon yang tinggi”, ujar Erik. Untuk telpon ke semua nomor Esia dan Wifone di seluruh Indonesia juga tetap diberlakukan tarif “flat” Bakrie Telecom yang sudah menjadi andalannya, yaitu hanya Rp. 50 per menit atau Rp. 1000 per jam dengan menggunakan kode akses telpon esia jarak jauh 01010. Juga telpon ke nomor GSM lokal dari nomor esia adalah jauh lebih murah dibandingkan tarif telpon dari GSM ke GSM lain, yaitu hanya Rp. 800 per menit. Dan juga ponsel terlaris di Indonesia saat ini, HP ESIA, dengan harga hanya Rp. 199 ribu +PPN untuk ponsel dengan layar monokrom, atau Rp. 299 ribu +PPN untuk HP ESIA berlayar warna, akan dipasarkan di Makassar mulai hari ini.

Selain itu Erik pun menjelaskan beroperasinya Esia & Wifone di Makassar diyakininya akan semakin mempercepat kehadiran Bakrie Telecom secara nasional.

“Kami ingin menjaga kepercayaan yang telah diberikan untuk mengembangkan layanan secara nasional. Lagipula memang sejak awal komitmen kami adalah membantu peningkatan teledensitas telepon di Indonesia. Kini saatnya Bakrie Telecom hadir di wilayah Timur Indonesia”, katanya menjelaskan.

Diutarakannya lebih lanjut Bakrie Telecom secara konsisten telah melakukan terobosan untuk mewujudkan keterbukaan akses masyarakat. Pembukaan akses tersebut bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Pembebanan tarif percakapan telepon yang terjangkau, penyediaan handset yang murah tanpa mengorbankan sisi kualitas handset tersebut, serta perluasan wilayah layanan sehingga makin banyak anggota masyarakat, terutama di daerah-daerah untuk turut menikmati layanan telekomunikasi yang murah dan handal.

“Keseluruhan langkah tersebut telah dilakukan oleh Bakrie Telecom. Terbukti memang banyak mendorong penetrasi telepon dan sekaligus memperbesar lonjakan pelanggan Esia. Karena itu kami akan terus menerapkan langkah-langkah ini dengan salah satunya memperluas jangkauan layanan Esia & Wifone keseluruh kota di nusantara ini”, kata Erik.

***

Informasi lebih lanjut :



A. Noorman Iljas
GM Corporate Communications
PT. Bakrie Telecom, Tbk
(021) 926 44 654

noorman@bakrietelecom.com

Dec 18, 2007

Bank Indonesia Beroperasi Terbatas 21, 24 Dan 26 Desember 2007

No. 9/ 41 /PSHM/Humas

Siaran Pers

Bank Indonesia Beroperasi Terbatas 21, 24 Dan 26 Desember 2007

Sehubungan dengan ditetapkannya perubahan SKB antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 1 Oktober 2007, tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007, dengan ini diinformasikan bahwa Bank Indonesia mengikuti keputusan libur dan cuti bersama dimaksud.
Pada tanggal 20 Desember 2007 libur dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1428 H, dan tanggal 25 Desember 2007 libur dalam rangka Hari Raya Natal, sedangkan cuti bersama pada tanggal 21, 24, 26 dan 31 Desember 2007.

Namun demikian, Bank Indonesia akan tetap beroperasi secara terbatas pada masa cuti bersama tanggal 21, 24, dan 26 Desember 2007, khususnya untuk operasional terkait Sistem BI-RTGS, sistem kliring dan kegiatan kas yang tetap beroperasi normal sebagaimana biasa. "Dengan tetap beroperasinya sistem pembayaran tunai dan non tunai, Bank Indonesia
mengharapkan agar kebutuhan transaksi masyarakat melalui perbankan dapat terakomodasi dan aktifitas perekonomian tetap berjalan pada masa libur peralihan tahun ini", demikian dinyatakan S.Budi Rochadi, Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran.

Adapun terkait transaksi valuta asing antara Bank Indonesia dengan perbankan selama masa libur dan cuti bersama tersebut ditiadakan.

Jakarta, 18 Desember 2007

Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat

ttd

Dyah Virgoana Gandhi
Kepala Biro

Terimakasih,

Aswin Gantina
Media Relations - Biro Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110
Ph. 021-3518958
Fax. 021-3501867

Cell. 0816 194 1961

Web: http://www.bi.go.id

Dec 14, 2007

Penetrasi Esia & Wifone di Sumatera terus berlanjut



PEKANBARU, 14/12 - GERAI BARU. Wakil Direktur Utama PT.Bakrie Telecom (Tbk) Erik Meijer (2 kanan) didampingi EVP Sales, Charles Sitorus (kanan), menunjukkan fitur Esia kepada Perwakilan Gubernur Riau Said Amir Hamzah pada peresmian gerai baru Esia, di jalan Jenderal Sudirman 50, Pekanbaru, Riau, Jumat (14/12). Dengan hadirnya Esia dan Wifone di kota itu, maka total sudah 27 kota yang dilayani Esia di Indonesia.



Dear Rekan – rekan media,

Terlampir kabar terbaru dari Bakrie Telecom (BTEL).

Semoga dapat menjadi bahan berita yang cukup menarik.

Terima kasih,


Gina Rahmawati Siregar
Corporate Communications
PT Bakrie Telecom Tbk


------------------------------------

SIARAN PERS

Penetrasi Esia & Wifone di Sumatera Terus Berlanjut.

Layanan Telepon Hemat & Handal Hadir di Pekanbaru

Pekanbaru, 14 Desember 2007 - Setelah Medan, Padang, Bandar Lampung dan Palembang, kini layanan telepon hemat dan handal Esia dan Wifone mulai hari ini hadir di Pekanbaru.

Pengembangan layanan ke kota-kota di Pulau Sumatera ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan yang lebih beragam pada masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Selain itu juga untuk memperluas penetrasi Esia & Wifone, dua produk andalan Bakrie Telecom yang memang ditujukan pada segmen pasar masyarakat luas.

“Kehadiran kami di Pulau Sumatera, terutama di Pekanbaru sebenarnya telah lama ada, namun karena kami baru diberikan lisensi nasional pada akhir tahun 2006 maka baru sekarang kami bisa hadir di kota ini,” ujar Erik Meijer , Wakil Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk.

Dengan hadirnya Esia & Wifone di Pekanbaru maka total sudah terlayani 27 kota di Indonesia,
meliputi 17 kota di daerah Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta 10 kota tambahan yang baru beroperasi di tahun 2007 ini. Bakrie Telecom sendiri mentargetkan untuk menjangkau 17 kota nasional sampai akhir tahun ini. 10 tambahan kota baru tersebut meliputi Surabaya, Malang, Semarang, Solo, Jogjakarta, Medan, Padang, Lampung dan Palembang.

Masuknya Esia dan Wifone ke kota Pekanbaru akan memberikan pilihan yang semakin beragam akan layanan telekomunikasi yang berkualitas. Bari Erik Meijer , soal kualitas merupakan fokus
pengembangan Esia dan Winfone saat ini dan dimasa datang. “Tidak ada kompromi soal kualitas karena persaingan sudah sedemikian ketat. Kami memang dikenal sebagai operator yang memberikan layanan telepon hemat, tapi kami juga mengutamakan soal kualitas. Terbukti jumlah pelanggan kami meningkat drastis dari waktu ke waktu”, jelas Erik.

Untuk itu Bakrie Telecom akan menempuh strategi penjualan dengan jumlah nomor terbatas demi menjaga tingkat kualitas layanan dan memenuhi harapan masyarakat akan jasa layanan
telekomunikasi yang bukan saja terjangkau tapi juga handal.

“Kami tidak ingin minat yang begitu besar dari masyarakat di wilayah baru Esia & Wifone, termasuk Pekanbaru menjadi kecewa karena persoalan kualitas jaringan. Untuk itu dengan penjualan terbatas tersebut kami ingin melihat kemampuan jaringan BTEL dalam menyalurkan lalu lintas percakapan telepon dan sms.”, jelas Erik.

Agar masyarakat dapat mencoba kualitas layanan Esia & Wifone sekaligus memberikan masukan terhadap kemampuan jaringan maka Bakrie Telecom akan membebaskan percakapan telepon sesama pelanggan Esia di dalam kota yang sama. Harga perkenalan ini akan diperkenalkan hingga masa promosi ini berakhir 3 bulan mendatang.

“Jadi untuk semua nomor Esia dan Wifone di Pekanbaru bisa bebas bicara ke nomor-nomor Esia dan Wifone lainnya yang ada di kota yang sama. Dengan demikian para pelanggan Esia & Wifone di Pekanbaru dapat mencoba dan membuktikan kehandalan kualitas layanan Esia dan Wifone tanpa harus dibebani lagi oleh tagihan telepon”, ujar Erik.


Tentang PT Bakrie Telecom Tbk

Berdiri sejak tahun 1993 dengan nama Ratelindo, Bakrie Telecom merupakan pioneer di industri telekomunikasi di Indonesia dan telah menjadi operator telepon yang berkembang pesat sehingga menjadi panutan dalam memberikan layanan telepon terjangkau bagi seluruh pelanggannya di Indonesia.

Dalam laporan terakhir per September 2007, jumlah pelanggan Bakrie Telecom meningkat 126,6% atau menjadi 2,95 juta pelanggan. Di sisi kinerja keuangan seperti terlihat dalam laporan perusahaan ke Bapepam, perolehan pendapatan bersih perusahaan (net revenue) per akhir September 2007 sebesar Rp 848,8 miliar atau naik sebesar 98,8% dari pendapatan bersih periode sebelumnya di tahun 2006 yang berjumlah Rp 426,9 miliar. Sementara jika dibandingkan dengan pendapatan bersih per akhir Juni 2007 sebesar Rp 493,2 miliar, maka terdapat laju pertumbuhan sebesar 72,1%.

Prestasi mengesankan juga dibukukan dalam Laba bersih yang naik tajam mencapai 118,7% dari Rp 51,9 miliar pada periode September 2006 menjadi Rp 113,5 miliar pada periode September 2007. Jika laba bersih ini dibandingkan dengan periode akhir Juni 2007 sebesar Rp 42,6 miliar, maka terdapat pertumbuhan sebesar 166,2%.

Demikian pula pada catatan EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depriciation & Amortization) yang meningkat sebesar 78,6% dari Rp 198,3 miliar per September 2006 menjadi Rp 354,1 miliar per September 2007. Seiring dengan itu, EBITDA margin juga menunjukkan grafik kenaikan dari 33,7% pada periode September 2006 menjadi 35,8% per September
2007.


Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Bakrie Telecom, http://www.bakrietelecom.com



***********************************

Informasi lebih lanjut:

PT Bakrie Telecom Tbk
A. Noorman Iljas
Corporate Communications
Telp : 021 - 926 44 654
Email : noorman@bakrietelecom.com

Dec 12, 2007

Bali Fashion Week 2007

Bali is well known for its beautiful beaches, incredible vistas, glorious sun sets, ideal location for high level conventions and summits but now also for its creative fashion event due to the continuous success of Bali Fashion Week. BFW is a unique fashion event that fuses fashion, art, culture into a fun-filled and inspiring festival that is developing into a significant world fashion event.

The 7th edition of BFW opened on Nov 22, 2007 under the theme of "Fashion Meets Art". This four day annual event rolls fashion, art and culture into one creating an "An Arena for Excellence". "Besides the remarkable legacy of unique culture, friendly people and most incredible panorama, Bali is the concrete example of our efforts to blend a promotion of tourism, fashion trade and investment (TTI).
With a wide support of the government and numerous private local and international enterprises and involvement of the fashion community of Indonesia, this action-packed four-day event included trade exhibition, seminars, open dialogue with designers, Going Green Handbag Design competition, fashion model award, three evening fashion shows, which built to a crescendo with the Mardi Gras, fashion carnival – FashiONtheStreet - on the last evening.

On display were casual wear, resort wear, fancy party-wear of embroidery, beading and laces, textiles, knits, batik and fashion accessories such as handmade fashion jewelry, scarves, boots, shoes, zippers, as well as CAD/CAM systems for aiding apparel design and production. A series of seminars were conducted in parallel to the exhibition, the topics of which ranged from fashion & colour trends, design technology, marketing and business skills and environmental issues.
The three evening fashion shows were held at an amphitheatre with the beach & sea as backdrop. Three cargo containers provided the stage setting with bold messages - "From Bali to Paris ", "From Bali to New York ", and "From Bali to the World" - plastered on the sides. Models sashayed no less than 25 collections by 24 designers down the catwalk from traditional to modern day casual wear, leisure wear, eveningwear, children's wear and futuristic cyber-wear.
The creative thinking atmosphere of Bali nurtured a new breed of fashion designers comprised of local Balinese and expatriates from four corners of the world who have decided to make Bali their home. Bali is home to a large expatriate community, many of them are involved in the fashion industry. Their collections showed free-thinking design expressions inspired by the resort lifestyle of Bali , and new-age electronic cyber characters. The collection designed by children for children was indeed a charmer on the catwalk.
At the carnival, 20 groups, some on horse-drawn chariots, some in open top cars, and others on foot, each with their own themes paraded through town that took more than one hour and ended on the beautiful Kuta Beach , against the backdrop of the glorious Pacific sunset, bringing BFW to a grand finale.
Environmental protection is an ongoing concern of the residents of this pristine island. Several carnival costumes were statements on protection of nature, stop air pollution, promote culture and enjoy nature. Some portrayed as people in bandages and face masks to filter the polluted air emitted from the sick earth. The winning designs of the Going Green Handbag Design competition went to designs that used recycled computer chips, newspaper and waste paper.

Bali is awarded the most favoured island in the world. The idyllic setting and dynamic blend of eastern and western cultures provided Bali an ideal platform for fusion, transforming and forward-looking fashion as well as designs that respond to tropical weather, leisure lifestyle connected by the rich culture. Owing to this good mix of local and foreign cultures and an atmosphere that encourages creative thinking, Bali has become a breeding ground for fashion creativity. The cross cultural taste in women's fashion and the popularity of spa and resort lifestyle today supports Bali Fashion Week as an ideal place to congregate, express & present such fashion ideas by local and international designers.
For further info please contact:
Ika Mardiana
Note:
I can be reached in Hongkong until 18 Dec.07 at 852- 677 33 767, as I'm preparing for my fashion show for January 15, 2008, Hongkong Fashion Week.
Regards,

Dec 10, 2007

Seminar Publik
Menguak Misteri Di Balik Berita
“KASUS PAJAK ASIAN AGRI”

Pertaruhan Kredibilitas, Nama Baik dan Obyektivitas

Hotel Sultan, Golden Ballroom, Selasa 18 Desember 2007, Pkl. 12.00 s/d 16.00 WIB

Pemberitaan media massa mengenai pajak Asian Agri merupakan berita yang cukup unik, bukan saja karena besarnya pajak, terakhir dikatakan Rp 1,3 Triliun -- kalau benar demikian adanya -- tetapi juga karena, berita yang dimunculkan oleh Majalah dan Koran TEMPO ternyata di kemudian hari memunculkan misteri di balik pemberitaan.

Asian Agri merasa bahwa pemberitaan TEMPO tendensius, tidak berimbang, tidak cover both sides dan memuat unfairness news dan oleh karenanya Asian Agri telah mengadukan permasalahan ini kepada Dewan Pers.

Selain itu, Asian Agri juga telah meminta Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Pusat Pengkajian & Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtias Indonesia, Jakarta untuk melakukan kajian ilmiah atas pemberitaan-pemberitaan TEMPO tersebut. Hasil riset itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di muka publik dan terbuka untuk diperdebatkan, dipertanyakan serta didiskusikan.

Langkah Asian Agri yang meminta lembaga peneliti independen untuk melakukan kajian ilmiah atas suatu pemberitaan merupakan pendekatan baru dan perlu didukung karena memberikan kesempatan pembelajaran bagi media dan publik. Lebih jauh lagi, pemaparan hasil kajian ilmiah secara terbuka ini yang mempertaruhkan kredibilitas serta nama baik lembaga-lembaga peneliti juga sangat penting untuk dihargai sebagai upaya untuk membangun KEBEBASAN PERS yang beretika dan merupakan salah satu landasan demokrasi.

VELOXXE CONSULTING® diminta oleh Asian Agri untuk menyelenggarakan seminar pemaparan hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh dua lembaga tersebut pada Selasa, 18 Desember 2007, pukul 12.00 s/d 16.00 WIB, Golden Ballroom - Hotel Sultan Jakarta.

VELOXXE CONSULTING® juga diminta untuk menjamin seminar berjalan secara obyektif, transparan, tidak memihak dan dapat diikuti oleh rekan-rekan media dan publik lainnya secara gamblang tanpa adanya rekayasa.

Oleh karenanya, untuk menjamin obyektivitas dalam berdiskusi dan independensi hasil kajian ilmiah, dalam seminar ini pula telah diundang beberapa pihak, termasuk TEMPO, untuk memberikan tanggapan hasil kajian ilmiah tersebut. Seminar terbuka ini dapat diikuti secara transparan oleh publik siapapun yang hadir.

Lebih jauh lagi, untuk menjamin obyektivitas, VELOXXE CONSULTING® telah meminta 2 (dua) orang praktisi media untuk bertindak sebagai Moderator jalannya seminar (debat) terbuka agar terlepas dari keberpihakan serta menjamin fairness bagi yang terlibat di dalam seminar ini.

Mungkin seminar (debat) terbuka ini -- antara obyek berita dan sebuah media -- merupakan yang pertama kali diadakan di Indonesia. Karena merupakan yang pertama kali, seminar terbuka ini tidak hanya merupakan budaya baru dalam bertukar pikiran, tetapi juga merupakan nilai baru bagi dinamika kehidupan pers di Indonesia. Kita semua berharap dapat belajar dari kasus ini dan tentu pada akhirnya, ini semua demi masa depan Indonesia yang kita cintai.

Pada bulan Januari 2008, akan diadakan seminar (debat) lanjutan yang bersifat terbatas dengan thema yang sama namun ditujukan untuk kalangan yang menggeluti komunikasi massa. Seminar pada bulan Januari tersebut akan membahas hasil kajian ilmiah -- yang dilakukan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Pusat Pengkajian & Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtias Indonesia, Jakarta -- lebih komprehensif, lebih mendalam dan lebih mendetail.

Apa yang dilakukan Asian Agri ini bukan cerminan masalah antar personal tetapi masalah keseimbangan berita (fairness), keadilan (justice), kebenaran (truth) dan juga rasa untuk saling menghormati yang diperlukan oleh siapa saja tanpa harus berujung pada pembunuhan karakter (character assassination).

Ini merupakan komitmen dari Asian Agri untuk memberikan sumbangan pikiran dari kasus yang dialaminya agar bermanfaat bagi masyarakat media Indonesia dan publiknya.


Hormat kami,



a/n ASIAN AGRI

VELOXXE CONSULTING®


ttd


AM. Putut Prabantoro
Managing Partner

PEMBICARA

DR. Phil Hermin Indah Wahyuni, S. IP, M. Si
Ketua Jurusan
Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Gajah Mada - Yogyakarta

Dwi Urip Premono
Executive Director
Pusat Pengkajian dan Penelitian
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia - Jakarta

Prof. DR. Tjipta Lesmana, M. A.
Ketua Program Pasca Sarjana
Ilmu Komunikasi
Universitas Pelita Harapan - Jakarta

Bambang Harymurti (dalam konfirmasi)
Corporate Chief Editor
Tempo

Prof. Dr. Rudi Satrio Mukantardjo, S.H.,M.H.
Pakar Hukum Pers
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia – Jakarta


MODERATOR

Sigit Setiono
Redaktur Pelaksana
Harian Warta Kota


Pasaoran Simanjuntak
Ketua Bidang Advokasi
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Catatan: Tempat tersedia untuk 250 orang, yang berminat hadir harap konfirmasi via email ke: debatterbuka@veloxxe.com

(Iklan yang sama telah dimuat di Bisnis Indonesia, Indopos, Investor Daily, Kontan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, dan Warta Kota, pada Jumat 14 Desember 2007, dan akan dimuat di Harian Kompas Senin 17 Desember 2007.)

”Makin Untung Dengan SPORTesia”



Keterangan foto, Kiri ke kanan : Wakil Presdir BTEL (Erik Meijer ), ESPN StarSports Product Director Digital Media (Christina Yap), Atlet Sepakbola Timnas Zaenal Arif, Presenter Donna Agnesia, Presenter StarSports Paula Ali)



Informasi Olahraga Terkini Bagi Pelanggan Esia

Jakarta, 10 Desember 2007 - Bertempat di FrontRow-Senayan, PT Bakrie Telecom Tbk meluncurkan program baru ”SPORT esia” untuk para penggemar olahraga di Indonesia. Dengan diluncurkan program ”SPORTesia”, maka Bakrie Telecom semakin menguatkan posisinya sebagai operator CDMA yang mengerti kebutuhan dan kegemaran para pelanggan Esia, khususnya para penggemar dunia olahraga.

Program ”SPORTesia” ini merupakan bentuk komitmen dari Bakrie Telecom untuk selalu memberikan layanan yang berkualitas dan menguntungkan kepada para pelanggan Esia khususnya para penggemar olahraga. SPORTesia merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh esia untuk menaungi seluruh kegiatan dan layanan yang berhubungan dengan olahraga.

“Dengan SPORTesia ini kami menginginkan agar para pelanggan Esia, mendapat kemudahan untuk mendapat informasi terbaru dan tercepat dari dunia olahraga,” ujar Erik Meijer, Wakil Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk.

Selanjutnya dijelaskannya bahwa pelanggan Esia yang tergabung dalam komunitas SPORTesia tidak hanya mendapat informasi olahraga semata, tetapi sekaligus juga mendapat untung yang lain, seperti kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah dari permainan maupun kuis, termasuk mengikuti lelang merchandise asli yang diberikan oleh partner ESPN.

SPORTesia diluncurkan dengan program-program menarik bagi para pecinta olahraga sepakbola secara khusus. Namun dalam perkembangannya, SPORTesia akan memiliki program-program dari berbagai cabang olahraga agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati untung yang diberikan Esia. Karena seperti halnya Esia, olahraga juga merupakan sesuatu yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program baru SPORTesia ini merupakan hasil kerjasama dengan Mobile ESPN dan STAR SPORT Mobile, jaringan olahraga internasional. Dengan kerjasama ini, dapat membuka jalur informasi yang terpercaya mengenai perkembangan dunia sepakbola, termasuk info, hot news, jadwal dan hasil pertandingan mengenai Liga Belanda, Seri A, Laliga, EPL dan juga mengenai Klub-Klub bola seperti Champion, Arsenal, Liverpool dan lain-lain. Para pecinta sepakbola juga dapat berlangganan per minggu yang berbasis FAN CLUB agar memperoleh berbagai informasi secara lengkap mengenai club-club favorit mereka dan juga mendapat hasil pertandingan secara real time saat pertandingan sedang berlangsung. Semua layanan tersebut terintegrasi oleh SPORTesia yang merupakan bagian dari UNTUNG PAKE ESIA yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat.

”Kami sangat mendukung SPORTesia sebagai bentuk kerjasama antara Bakrie Telecom dengan dua layanan mobile sports content kami. Layanan ini akan mengajak pelanggan mengalami dan menikmati dunia olahraga yang tidak saja informatif dan menghibur tapi juga terpercaya dan terkini. Layanan Mobile ESPN dan STAR Sports Mobile akan memberikan tawaran yang inovatif dan personal kepada para pelanggan dan pecinta olahraga Indonesia serta sekaligus kesempatan untuk menikmati pengalaman olahraga yang lengkap. Kami berharap kerjasama yang terjalin dengan Bakrie Telecom mampu mengembangkan layanan content dalam industri ini,”ujar Adam Zecha, Senior Vice President, Affiliate & Multimedia Sales, ESPN STAR Sports.

Lebih lanjut Erik menjelaskan, Pelanggan Esia dapat langsung menikmati program ini dengan mudah, hanya dengan mengetik SPORTesia dan sms ke 888 maka dapat memilih untuk mendapat news, hasil pertandingan, menjadi fan club atau berlangganan agar memperoleh informasi club-club sepakbola ternama setiap hari. ”Hanya dengan membayar kurang lebih Rp 2000 / minggu maka mendapat 10 informasi terkini setiap hari dari dunia sepakbola. ”, papar
Erik.

Pelanggan Esia yang ingin menjadi bagian dari SPORTesia dapat mengetik SPORTesia dan mengirimkan sms ke 888 atau dapat melihat informasi yang lebih detail ke www.myesia.com.



***********************************

Informasi lebih lanjut:

PT Bakrie Telecom Tbk
A. Noorman Iljas
Corporate Communications
Telp : 021 - 926 44 654
Email : noorman@bakrietelecom.com

Dec 7, 2007

Undangan Kerjasama Bakrie Telecom - Mobile ESPN

Isi undangan lengkap ada di milis.


World Children Day di Kalimalang - 8 Dec 2007

Dear rekan-rekan wartawan ...

Di mohon kehadirannya, pada acara :

Final World Children Day roadshow (kota ke-15)

Tempat : McDonalds Pondok Bambu - Kalimalang
Tanggal : 8 Desember 2007 / Sabtu
Jam : 16.30 - Selesai

Terimakasih atas perhatian dan kesediaan untuk hadir pada acara ini.
Keterangan dan konfirmasi kehadiran dengan Ibu Rini T. Wardani HP. 0811107338

Salam,

Rini T. Wardani
HP. 0811107338



Salam,
~Vie
http://virgina.multiply.com
http://blog.360.yahoo.com/virghien
http://kksmelati.multiply.com


Never miss a thing. Make Yahoo your homepage. __._,_.___

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Undangan aksi Global Day

Salam Adil dan Lestari,

Sehubungan dengan agenda COP-UNFCCC, sebuah forum internasional yang membahas soal perubahan iklim dan dampak pemanasan global di Bali saat ini. Kami memandang bahwa persoalan bencana yang terjadi di Jakarta bukan karena persoalan global, justru karena penerapan pola kebijakan yang salah terhadap kerawanan bencana. Banjir bandang yang terjadi
lalu merupakan gambaran nyata bahwa proyek Reklamasi pantai utara Jakarta bukan model solusi yang signifikan bagi penyelamatan kawasan pesisir yang juga menjadi sumber penghidupan nelayan Jakarta.

Sebab itu, kami mendesak agar proyek Reklamasi segera dihentikan dan memulai restorasi hutan bakau sebagai solusi progresif bagi keberlanjutan kawasan pesisir yang lebih menghormati hak hidup nelayan yang bergantung pada laut. Dan lebih luas, menjadi concern para penggiat lingkungan hidup di seluruh Indonesia yang akan serentak melakukan aksi pada:

Hari/tanggal :
Sabtu, 08 desember 2007

Pukul :
10.00 – selesai wib

Tempat :
Bundaran Hotel Indonesia (HI)

Contact Person :
Didik (0813 1491 9254), Selamet 081584197713

Untuk itu kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam aksi tersebut. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Jakarta, 07 Desember 2007

Eksekutif Daerah Walhi Jakarta


Selamet Daroyni
Direktur

Dec 6, 2007

Pokja Perempuan-Pengesahan RUU Partai Politik 2007

Pernyataan Sikap Pokja Perempuan-Kemitraan
Merespon Pengesahan Rancangan
Undang-undang Partai Politik Tahun 2007
Sejarah politik perempuan di Indonesia, kini memasuki babak baru, setelah disahkanya UU Partai Politik tanggal 6 Desember 2007 yang membuka peluang bagi partisipasi politik perempuan. Meskipun pengesahan RUU Partai Politik ini membuka lembaran baru bagi partisipasi politik perempuan, namun dari sisi substansi masih terdapat pasal-pasal yang menunjukkan ambivalensi sikap partai politik terhadap isu keterwakilan 30% perempuan yang bertolak belakang dengan semangat perjuangan afirmatif action.

Dalamkonteks itu, Pokja Perempuan-Kemitraan menyatakan:

  1. Keprihatinan mendalam terhadap proses bersejarah kelahiran UU Partai Politik tahun 2007, karena dicederai oleh pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) dan rapat tim perumus yang dilakukan secara tertutup. Selain itu pemilihan tempat rapat yang berpindah-pindah dan jauh dari askses publik. Pemilihan tempat secara berpindah-pindah ini disamping menghamburkan dana negara juga terkesan menghindari dari kejaran beberapa kelompok masyarakat yang melakukan kontrol dan monitoring terhadap proses ini.

  1. Menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap partai-partai politik yang mengusung tindakan khusus sementara 30% keterwakilan perempuan dalam pembahasan RUU Partai Politik baik ditingkat fraksi, panitia khusus, penitia kerja dan tim perumus. Apresiasi ini terutama disampaikan kepada individu anggota Pansus RUU Parpol, seperti Ganjar Pranowo, Idrus Marham, Dewi Asmara, Tyas Indah Iskandar, Eva Sundari, Willa ChandraWilla, Nannie Hardiyanti, Ida Fauziyah dan Nursyahbani Katjasungkana yang telah memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan melalui RUU Partai Politik.

  1. Dengan diakomodasikannya keterwakilan 30 % perempuan dalam pendirian (pasal 2 ayat 2) maupun kepengurusan parpol di tingkat pusat (pasal 2 ayat 5), serta ketentuan sanksi penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen bagi partai yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 (pasal 47 ayat1) dalam RUU Parpol, merupakan langkah maju bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan, bila dibandingkan dengan UU No 31 tahun 2002, tentang partai politik yang sama sekali tidak mengakomodir kepentingan dan keterwakilan perempuan.


Namun sangat disayangkan rumusan ini tidak berlaku untuk kepengurusan disemua tingkatan, tetapi hanya sampai ditingkatan kabupaten dan kota, padahal basis massa partai politik justru ada dilevel terendah (desa). Pokja perempuan berharap bahwa kebijakan ini merupakan komitmen partai untuk secara sungguh-sugguh memperjuangkan partisipasi perempuan dalam politik, bukan sekedar hanya komoditas politik.


  1. Beberapa poin keraguan kami, atas komitmen partai politik dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan, salah satunya ditunjukkan dengan dirumuskannya beberapa pasal yang secara eksplisit tidak tegas mencantumkan keberpihakan terhadap keterwakilan perempuan, seperti ditunjukkan dalam pasal-pasal berikut ini :

    1. Pasal 11 ayat 1e: Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

    2. Pasal 20: Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD/ART Partai Politik masing-masing.

    3. Tidak dicantumkannya 30% perempuan dalam keanggotaan parpol. Hal ini menunjukkan bahwa parpol tidak sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan.



  1. Berdasarkan beberapa telaah kritis terhadap rumusan akhir RUU Partai Politik, Pokja Perempuan merekomendasikan kepada partai politik agar melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, sebagai berikut:

    1. Partai harus memberikan kesempatan yang sama dalam upaya peningkatan kapasitas bagi anggota dan kader laki-laki maupun perempuan.

    2. Partai harus menjalankan fungsi rekrutmen keanggotaan sekurang-kurangnya 40% perempuan dengan pertimbangan populasi perempuan di Indonesia yang sebanding dengan laki-laki.

    3. Struktur kepengurusan partai harus menempatkan minimal 30% perempuan, terutama dalam kepengurusan harian di seluruh tingkatan.

    4. Rekrutmen jabatan politik, baik dalam jabatan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, partai harus melibatkan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat.



Jakarta, 6 Desember 2007



Pokja Perempuan-Kemitraan



Masruchah

Koordinator




Pokja Perempuan-Kemitraan

1. Masruchah (Koalisi Perempuan Indonesia)

2. Yudha Irlang (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan)

3. Adriana Venny (Yayasan Jurnal Perempuan)

4. Nia Sjarifudin (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan)

5. Eko Bambang Subiyantoro (Sekolah Demokrasi Indonesia)

6. Adnan (DEL Institute),

7. Loly Suherti (Koalisi Perempuan Indonesia)

8. Maryam Fitriati (Fatayat NU)


Jalan M.H.Thamrin Kav.9, Jakarta 105350
Telp : (021) 3902560 ext.201,
fax : (021) 2302933
Email :
pokjaperempuan@yahoo.com