Dec 31, 2007

Kasus Bank Mandiri

BEGITU BANYAK PASAL YANG AKAN BISA MENJERAT

DIREKTUR UTAMA BANK MANDIRI AGUS MARTOWARDOJO

AKIBAT KETIDAK BENARAN, KESEWENANG2GANNYA, & TIDAK TAATANYA PADA PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA & PERATURAN DI BANK MANDIRI

Gara-gara melakukan tindakan anti serikat pekerja, Direktur Utama, satu Direktur,& satu manajemen Bank Mandiri di laporkan ke Mabes Polri.

Serikat Pegawai Bank Mandiri atau SPBM akhirnya melakukan langkah cepat demi menegakkan kebenaran, keadilan, & hukum yang berlaku. Pada Rabu (7/11), mereka melaporkan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Agus Martowardojo ke Mabes Polri. Selain Agus turut dilaporkan juga Direktur Human Complience and Capital (HCC) Bambang Setiawan dan Ketua Mandiri Club Bambang Ari Prasodjo. SPBM melaporkan ketiganya atas dasar telah melakukan tindak pidana anti serikat pekerja, melakukan pembohongan publik, & penipuan terhadap karyawan Bank Mandiri.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SPBM Mirisnu Viddiana, kasus ini berawal dari unjuk rasa yang dilakukan oleh SPBM pada 4 Agustus lalu, di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Unjuk rasa ini dilakukan karena manajemen tidak pernah mewujudkan kesejahteraan pegawai seperti yang dijanjikan. Kesejahteraan itu menyangkut masalah karir yang tidak jelas dan gaji yang tak kunjung naik. “Kami bolak-balik dikecewakan oleh pembuat kebijakan (wanprestasi). Bahkan, kami dihina karena dianggap tidak punya kontribusi pada Bank Mandiri,” tutur wanita yang juga menjabat sebagai Assistant Vice President Credit Recovery Bank Mandiri ini kepada Hukumonline, Rabu (7/11).

Namun, bukannya kesejahteraan yang didapat. Manajemen Bank Mandiri pada 8 Agustus lalu malah membebas tugaskan/merumahkan 14 orang pengurus inti SPBM, ke-14 karyawan tsb adalah :

  1. Viddiana (Ketum DPP SPBM),
  2. Charlie (Sekum DPP SPBM),
  3. Budi (Kabid Kesejahteraan DPP SPBM),
  4. Rudiyanto (Ketua DPW Medan),
  5. Aryanto (Ketua DPW Jkt Thamrin),
  6. Soleh (Angt Jkt Thamrin),
  7. Teddi (Angt Jkt Thamrin),
  8. Pelo (Angt Jkt Thamrin),
  9. Eko Heri (Ketua DPW Kota),
  10. Rahmat (Ketua DPW Yogya),
  11. Tharyono (Sekretaris DPW Yogya),
  12. Diana (Bendahara DPW Bandung).
  13. Eko Yulianto (Angt Dewan Pengawas),
  14. Ali Hanafi (Angt Dewan Pengawas).

Dalam surat pembebasan tugas pegawai yang ditandatangani Kepala Unit Kerja & satu tingkat diatasnya, Ketua Tim Pertimbangan Kepegawaian A (Group Head HCG) Tresno Setiarsi, disebutkan pengurus SPBM telah melakukan mogok kerja sehingga mengganggu kinerja perusahaan. Untuk itu, manajemen memberikan surat peringatan berupa pembebasan tugas kepada anggota SPBM yang melakukan mogok kerja pada 4 Agustus lalu, padahal ini merupakan tindakan pemutarbalikan fakta yang dilakukan manajemen terhadap pegawai/SPBM (pasal penipuan & kebohongan publik).

Pernyataan Tresno itu dibantah Mirisnu. Menurutnya, alasan itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh pihak manajemen untuk menjerumuskan dan menjatuhkan serta mengutak-atik keberadaan SPBM. Pasalnya, SPBM hanya melakukan unjuk rasa, bukan mogok kerja. Dan itu pun, kata dia, dilakukan saat di luar jam dan hari kerja, yakni hari Sabtu.

Mirisnu mengatakan, ketidaksukaan manajemen terhadap kepengurusan SPBM saat ini sebenarnya telah lama terjadi. Beberapa upaya pun dilakukan manajemen untuk mendeskriditkan SPBM, diantaranya dengan melakukan propaganda anti SPBM kepada para karyawan agar keluar dari keanggotaan SPBM. ”Upaya itu dilakukan dengan merancang dan mengedarkan sebuah formulir pengunduran diri kepada setiap karyawan,” jelas Mirisnu.

Selain itu, manajemen secara sepihak juga menghentikan pemotongan iuran anggota SPBM (check of system). Akibatnya, SPBM kesulitan dalam menjalankan roda organisasi karena tidak ada iuran anggota yang masuk. Manajemen, sambung Mirisnu, juga melakukan intervensi terhadap urusan internal SPBM dengan mendorong digelarnya Munaslub SPBM pada September lalu di Bali. Tujuan Munaslub itu untuk melengserkan kepengurusan yang sah hasil Munas Mei 2007 lalu.

Apakah selesai persoalan dengan mengadakan munaslub? Ternyata belum, banyak DPW SPBM tidak menerima & mengakui hasil munaslub di Bali tsb, dikarenakan munaslub tersebut penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Gagalnya munaslub tersebut, manajemen terus mempropagandakan & mengintimidasi pegawai untuk menandatangani pernyataan tidak mendukung SPBM dan mendukung manajemen dengan jalan mengerakkan organisasi non kedinasan yang bukan merupakan serikat pekerja ini, yaitu Mandiri Club (Organisasi buatan Manajemen) yang sebenarnya berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan olah raga dan kesenian di lingkungan Bank Mandiri.

Manajemen Bank Mandiri Dibawah Kepemimpinan Agus Martowardojo telah Melanggar begitu banyak pasal di UU Republik Indonesia, Peraturan yg dibuat & disepakati seperti :

  1. UU Hak Azazi Manusia,
  2. UU Serikat Pekerja,
  3. UU Ketenagakerjaan,
  4. UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
  5. UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  6. Peraturan Kerja Bersama (PKB),
  7. Peraturan Disiplin Kepegawaian Bank Mandiri.

Tindakan manajemen yang anti terhadap SPBM ini, kata Mirisnu, sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sebab, kata dia, dalam Pasal 28 dan Pasal 43 UU itu disebutkan setiap pihak yang menghalangi kegiatan serikat pekerja akan dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda Rp 500 juta.

UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

Pasal 43

(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan

Mengenai kesejahteraan karyawan seperti yang dituntut oleh SPBM, Mirisnu mengatakan, sebenarnya Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) telah berulang kali memanggil manajemen Bank Mandiri untuk melakukan perundingan secara bipartit dengan SPBM. Namun, tetap saja tidak ada solusi untuk memecahkan masalah kesejahteraan karayawan tersebut (tidak mau datang/menghadirinya).

Apa yang terjadi di Bank Mandiri saat ini, kata Mirisnu, merupakan sebuah ironi. “Sebuah Bank plat merah terbesar di negeri ini yang seharusnya menghormati hak-hak dasar pekerja untuk berserikat malah mendapat rintangan dan tekanan yang luar biasa dari pihak Manajemen,” paparnya. Langkah hukum ini, sambungnya, dilakukan sebagai kecintaan pihaknya kepada Bank Mandiri. “Namun, kami tidak ingin Bank Mandiri dikelola secara TIDAK PROFESIONAL & TIDAK BENAR dengan menginjak-injak hak-hak dasar pekerja,” ujarnya.

Semetara itu, Senior Vice President Corporate Secretary Bank Mandiri Mansyur S Nasution, ketika ingin diminta konfirmasinya tentang adanya laporan ini, tidak bisa dihubungi hingga Rabu malam.

SEGERA PERIKSA DIRUT BANK MANDIRI

Sudah sangat banyak gejolak yang terjadi sejak kepemimpinan Dirut Agus Martowardojo. Selain menskors dgn sewenang-wenang, jajaran direksi dan pejabat senior juga telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sistematis yakni dengan cara membagikan MSOP yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.800 Milyar. Bank Mandiri belum pantas membagi MSOP bagi para manajemennya dengan pertimbangan sbb:

  1. Bank mandiri masih mempunyai hutang dana rekapitalisasi dari pemerintah sebesar Rp.90 Trilyun. Dana ini bersumber dari penerbitan obligasi oleh pemerintah dan pembayarannya dari APBN yang nota bene merupakan uang rakyat.
  2. Kredit macet Bank Mandiri masih relatif tinggi (>5%) melebihi ketentuan BI 3. Status Bank Mandiri yang masih dalam pengawasan ketat Bank Indonesia. 4. Laba yang ada/tercantum di mass media merupakan laba hasil "window dressing". Untuk itu diminta kepada para penegak hukum: Kejaksaan Agung, KPK, Mabes Polri dan juga teman2 dari ICW agar benar2 mencermati hal ini agar rakyat yang sudah miskin ini tidak semakin miskin oleh karena segilintir orang yang tega-teganya memakan uang rakyat yang sedang kelaparan ini. Mari kita buka hati nurani kita masing2 agar jernih mensikapi hal ini. Jangan mau terkecoh dengan UU Perseroan (Keputusan ditangan RUPS), kalau itu merugikan negara harus diperiksa.

UNDANG-UNDANG RI VS KEBIJAKAN MNGMT BANK MANDIRI

Melihat kejadian yang dialami oleh Anggota Serikat Pekerja Bank Mandiri (SPBM) dimana pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007 SPBM melakukan Unjuk Rasa/Demo sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan kepegawaian yang dibuat oleh Management Bank Mandiri. Adanya suatu intimidasi dan sanksi hukum oleh Management kepada anggota SPBM yang menjalankan aksi unjuk rasa dimana telah sesuai dengan UU yang berlaku sehingga karyawan meminta kejelasan Hukum yang pasti. Kami melihat permasalahan ini dengan mengacu kepada UU yang berlaku dan lebih mengutamakan kepada sumber yang berhubungan dengan UU Ketenagakerjaan RI dan UU Serikat Pekerja. Kami mencoba menjelaskan pasal demi pasal dimana telah dilanggar atau tidak terhadap aksi unjuk rasa/demo karyawan Bank Mandiri yang tergabung dalam wadah resmi SPBM dan disahkan oleh Depnaker RI.


UNDANG-UNDANG (UU) 21 TAHUN 2000 (21/2000) BAB III PEMBENTUKAN Pasal 9 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, anggota dan simpastisan SPBM (Serikat Pekerja Bank Mandiri) diancam/intimidasi dan dipaksa membuat pernyataan keluar dari SP oleh Management melalui atasan pada Unit kerja terkait.


BAB VII PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI Pasal 28 Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, telah terjadi mutasi sepihak oleh Management terhadap karyawan yang melakukan Demo dan adanya kampanye anti SP oleh Mandiri Club. Mandiri Club membuat Edaran mengumpulkan tanda tangan untuk tidak mendukung aksi SPBM (anti serikat pekerja) dan ini cenderung untuk mengadu domba atar karyawan Bank Mandiri. Pasal 29 (1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, Adanya Mutasi dan Skorsing pengurus SP oleh Management telah menghalangi jalannya kegiatan serikat pekerja.


BAB X PEMBUBARAN Pasal 37 Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar dalam hal a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. dinyatakan dengan putusan Pengadilan. Di Bank Mandiri : Pasca Demo hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, Management ingin mendahului putusan Pengadilan untuk membubarkan SPBM (Serikat Pekerja Bank Mandiri) dan akan membentuk SP tandingan versi Management kerena dianggap SPBM telah menyimpang dari tujuan.


BAB XII SANKSI Pasal 43 (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Di Bank Mandiri : Management menginstruksikan atasan pada masing-masing Departement untuk membuat pernyataan keluar dari SP, baik karyawan yang melakukan Demo maupun tidak. Ini dirasakan seluruh karyawan sangat berlebihan karena bertentengan dengan UU. Mari kita lihat UU Internasional Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Mari kita lihat juga pada :


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Pasal 102 (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Di Bank Mandiri : Dalam hal ini Management Bank Mandiri tidak pernah terbuka terhadap keputusan mengenai kesejahteraan karyawan. Contoh : Ketentuan SE (Surat Edaran) Uang Insentif, MSOP dan Uang Apresiasi. Tidak disampaikan/disebar luaskan SE kepada seluruh lapisan karyawan seperti lazimnya sebuah SE sehingga karyawan tidak tahu aturan atau petunjuk pelaksanaannya (atau mungkin tidak ada SE ?).


Pasal 143 (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (1) Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara : a. menjatuhkan hukuman; b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau c. melakukan mutasi yang merugikan.


Di Bank Mandiri : Sebelum Demo pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, melalui suratnya No.DIR.CHC/365/2007 tanggal 02 Agustus 2007 Direksi menghimbau untuk tidak melakukan Demo/Unjuk Rasa padahal SPBM telah mengantongi Surat ijin dari Pihak Kepolisian dan Demo itu Sah sesuai UU. Adanya Instruksi Management melalui kepala unit agar karyawan yang menjadi anggota SPBM untuk mengundurkan diri. Terjadi intimidasi pada unit kerja diseluruh Indonesia dan karyawan didaerah dihalang-halangi untuk hadir pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007, padahal belum tentu karyawan didaerah datang/pulang ke Jakarta untuk ikut Demo. Melakukan mutasi yang merugikan SP dan pribadi karyawan.


Pasal 153 (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. pekerja/buruh menikah; e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Di Bank Mandiri : Demo/Unjuk Rasa yang dilakukan oleh SPBM diluar jam kerja/operasional adalah SAH (lihat point (g)) jadi pengusaha/Management tidak bisa melarang karena itu telah diatur dalam undang-undang dan Sah. SPBM juga tidak melanggar PKB (Perjanjian Kerja Bersama) karena Demo dilakukan diluar jam kerja/operasional dan tidak diatur didalamnya (PKB).


Pasal 169 (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; Di Bank Mandiri : Dirut telah menghina seluruh karyawan Level Pelaksana dalam suratnya No.DIRUT/212/2006 Tanggal 30 Nopember 2006 dikatakan bahwa karyawan pelaksana tidak mempunyai velue (nilai)/kontribusi langsung terhadap perusahaan sehingga terjadi suasana tidak kondusif dalam bekerja. Tetapi setelah Demo/unjuk rasa tanggal 04 Agustus 2007 Management meminta dukungan karyawan pelaksana dengan mengumpulkan tandatangan melalui Mandiri Club, padahal selama ini menurut Dirut (Agus Martowardoyo) mengatakan karyawan pelaksana TIDAK PUNYA KONTRIBUSI . Dan sampai saat ini Dirut tidak pernah meminta maaf atas surat hinaannya tersebut. Ini sangat bertentangan sekali dengan falsafah budaya TIPCE (Budaya Bank Mandiri) menghormati orang lain, menghargai dan kebersamaan.


Permasalahan di Bank Mandiri Management Bank Mandiri tidak bisa sewenang-wenangnya memperlakukan karyawan dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan UU. Peraturan Pemerintah yang tertuang dalam UU No.9 Tahun 1998, No.13 Tahun 2003 dan No.21 Tahun 2000 ini semua mengatur hubungan antara pengusaha dan buruh/tenaga kerja (Ketana Kerjaan). Demo/Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Karyawan Bank Mandiri pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2007 di Lapangan Banteng, Didepan Kantor Meneg BUMN, Didepan Kantor Wakil Presiden dan Istana Negara (Presiden) yang diikuti anggota SPBM kurang lebih 2.000 Karyawan (Bukan 300 orang yang dilaporkan salah satu media) adalah SAH sesuai dengan UU. Karena dilakukan diluar Hari Kerja (lihat UU No.13/2003 Psl 153 Point g) jika terjadi sanksi atau larangan maka akan melanggar UU yang melandasinya. Akar permasalahan kisruh di Bank Mandiri antara Karyawan (Level Bawah) dan Management adalah ketidakadilan dan tidak transparannya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Management. Dalam penjelasan Pers-nya Management menjelaskan kepada publik bahwa pemberian kesejahteraan keryawan Level bawah (Pelaksana) telah sesuai dengan ketentuan, padahal penjelasan itu semua adalah NORMATIF saja. Penjelasan itu tidak dibandingkan dengan kesejahteraan pimpinan/atasan yang telah diperoleh selama ini seperti MSOP/INSENTIF yang berlebihan dan presentase kenaikkan gaji yang berbeda, yang sebenarnya gaji-pun antara bawahan dan atasan sudah jauh tertinggal. Memang karyawan level pelaksana menerima total 19,9 kali gaji dalam tahun 2006 jika publik mendengarnya akan tercengan, tetapi total yang diterima itu termasuk nilai Normatif yang di peroleh sebesar 15 Kali jadi diluar itu adalah 4,9 Kali Gaji saja (Bulan April + Juli 2007). Perlu diketahui bahwa pemberian 4,9 kali itu termasuk dengan uang konpensasi MSOP (Apresiasi) sebesar 2 Kali Gaji pada bulan April 2007 yang diberikan karena adanya desakan dari karyawan, sesuai Nota Perjanjian antara SPBM dan Management pada tanggal 28 Maret 2007 dikatakan "Uang Apresiasi diluar Insentif (Keuntungan) Tahun 2006, tetapi kenyataannya Management telah melanggar kesepakatan tersebut, Uang Apresiasi termasuk Insentif maka kecewalah karyawan dan SPBM. Insentif Tahun 2006 karyawan bawah hanya menerima 1,9 Kali Gaji sedangkan atasan menerima dari 3, 5 dan 7 kali gaji sementara mereka telah menerima MSOP (Atas kebijakan Management ada perubahan dari Level E (setingkat kepala cabang) menjadi Level D (Atasan biasa) kenapa kebijakan itu bisa diubah untuk level atasan tetapi untuk level bawah tidak. Demo/Unjuk Rasa timbul karena banyak kebijakan Dirut/Management yang tidak populer dan adanya penghinaan Dirut terhadap karyawan level bawah. SPBM telah beberapa kali mengajak berunding Management tetapi hasilnya selalu mentah karena Dirut sangat arogan sekali, jangan salahkan karyawan jika mengambil jalan untuk malakukan Demo/unjuk rasa dan itu juga dilakukan pada hari sabtu karena karyawan masih memikirkan kepentingan Bank Mandiri dan Nasabah. Maka Selamatkan Bank Mandiri dan Karyawan karena ini merupakan asset berharga, bukan Dirut atau Komisaris yang menentukkan Bank Mandiri bersinar. Demo dilakukan murni tidak ada gerakan politis, apalagi ditunggangi oleh pihak lain yang menginginkan Bank Mandiri terpuruk. Siapa saja yang memimpin Bank Mandiri sudah pasti akan bagus, tidak tergantung oleh Dirut (Agus Martowardoyo), kerena jika seluruh karyawan merasakan adil maka Bank Mandiri akan berjalan dengan baik, the winning team Mandiri tidak tidak hanya pimpinan tetapi juga melingkupi seluruh karyawan. Dirut harus bijak meminpin bawahannya, hati-hati untuk melakukan sanksi yang tidak sejalan dengan UU RI, kebijakan Bank Mandiri tidak boleh lebih kuat dari kebijakan/peraturan pemerintah didalam UU, karena tenaga kerja dan anak bangsa dilindungi oleh UU yang berlaku dinegeri tercinta ini. Sekian ulasan yang sederhana ini, semoga jajaran Pimpinan Bank Mandiri terbuka Hati untuk memahaminya sesuai moto Bank Mandiri "Melayani dengan Hati" dan kepada Meneg BUMN selaku kuasa pemegang saham agar mendengarkan aspirasi seluruh karyawan Bank Mandiri karena hak mengganti Management ada pada anda. Salam,

SEKARANG YANG JADI PERTANYAAN DENGAN SEMUA YANG TERJADI DI BANK MANDIRI SEPERTI SEKARANG ADALAH :

APAKAH MANAJEMEN YANG SEWENANG2, AROGANSI, TELAH MENGINJAK-INJAK MARTABAT KARYAWAN LEVEL BAWAH, DAN MELANGGAR HUKUM INI MASIH JUGA DIPAKAI DI BANK MANDIRI

YANG NOTABENE adalah BANK TERBESAR DI INDONESIA

(BANK PELAT MERAH YANG MENGUNAKAN UANG RAKYAT),

SEBAGAI DIREKTUR BANK MANDIRI.

KALAU MASIH JUGA TERPAKAI, MAKA KITA BISA PERTANYAKAN KEPADA YANG MENGANGKATNYA, ADA APA DIBALIK SEMUA INI????????????????

KALAU ADA KONFIRASI MAKA HUKUM & RAKYAT

YANG AKAN MENGHAKIMINYA.

Bagi teman reformasi & penegak kebenaran yang ingin lebih lanjut mendapatkan informasi & perkembangannya, serta membantu SPBM dalam memperjuangkan hak karyawan ini bisa berkomonikasikan dengan :

  1. Viddiana (Ketum DPP SPBM), 0818868720
  2. Budi (Kabid Kesejahteraan DPP SPBM), 08888768314
  3. Aryanto (Ketua DPW Jkt Thamrin), 08561831997
  4. Eko Heri (Ketua DPW Kota), 08161809618

Bagi teman reformasi & penegak kebenaran yang ingin lebih lanjut mendapatkan informasi & perkembangannya bisa berkomonikasikan dengan Manajemen Bank Mandiri:

  1. Agus Martowardojo (Dirut Bank Mandiri), 0816801425
  2. Sekretaris Komisari Bank Mandiri, 08161326893.
  3. & BISA LANGSUNG MENGHUBUNGI SENTRAL Bank Mandiri, Mentri BUMN, Wakil Presiden, & Presiden, atau Pemegang saham Bank Mandiri.

2 comments:

Anonymous said...

Kasus Bank Mandiri masih saja terus terjadi. Seperti yang saya denger baru2 ini tentang peristiwa proses ujian officer tahun ini (Tahun 2008). Beberapa orang yang telah dinyatakan tidak lulus, malah disertakan untuk ujian berikutnya dengan alasan yang tidak jelas. Kalo memang keputusan itu adil, mengapa hanya beberapa orang saja yang diyatakan tidak lulus yang dipanggil. Kalo memang dengan alasan penurunan passing grade, mengapa tidak diumumkan saja hasil nilai ujian semua orang. Jadi memang ketahuan orang2 yang diikutkan kembali, adalah orang2 dengan nilai ujian yang layak untuk ikut ke ujian selanjutnya. Ketidakterbukaan dan kontrol yang lemah inilah yang membuat orang2 tertentu mengambil keuntungan. Padahal seharusnya sebuah kompetisi yang adil harus semata2 berdasarkan kemampuan, dan kondisi yang sama untuk semua pesertanya. (Yang sekarang ada gelombang 1 dan 2, yang waktunya ujian berbeda, sekitar seminggu lebih, dengan soal gelombang 1 dan 2 yang sama). Saya jadi mempertanyakan, apa jadinya sebuah bank terkenal diindonesia (Note Bank Mandiri) kalo dari proses penyeleksian begini saja sudah diragukan kredibilitasnya. Seharusnya Indonesia mempunya suatu lembaga pemerintah yang pasti untuk bisa menyelidiki masalah2 seperti ini, supaya keadilan bisa ditegakkan.

Anonymous said...

Setuju......
Ujian Officer yang dilaksanakan Bulan Mei-Juni ini saja juga seperti itu kejadiannya. Batch I dng Batch II selisih 1 minggu. Tapi Batch II sudah akan ujian untuk tahap II, Batch I belum menerima pengumuman hasil test tahap ke II-nya.
BANK MANDIRI = KETIDAKJELASAN NASIB KARYAWAN