Dec 6, 2007

Pokja Perempuan-Pengesahan RUU Partai Politik 2007

Pernyataan Sikap Pokja Perempuan-Kemitraan
Merespon Pengesahan Rancangan
Undang-undang Partai Politik Tahun 2007
Sejarah politik perempuan di Indonesia, kini memasuki babak baru, setelah disahkanya UU Partai Politik tanggal 6 Desember 2007 yang membuka peluang bagi partisipasi politik perempuan. Meskipun pengesahan RUU Partai Politik ini membuka lembaran baru bagi partisipasi politik perempuan, namun dari sisi substansi masih terdapat pasal-pasal yang menunjukkan ambivalensi sikap partai politik terhadap isu keterwakilan 30% perempuan yang bertolak belakang dengan semangat perjuangan afirmatif action.

Dalamkonteks itu, Pokja Perempuan-Kemitraan menyatakan:

  1. Keprihatinan mendalam terhadap proses bersejarah kelahiran UU Partai Politik tahun 2007, karena dicederai oleh pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) dan rapat tim perumus yang dilakukan secara tertutup. Selain itu pemilihan tempat rapat yang berpindah-pindah dan jauh dari askses publik. Pemilihan tempat secara berpindah-pindah ini disamping menghamburkan dana negara juga terkesan menghindari dari kejaran beberapa kelompok masyarakat yang melakukan kontrol dan monitoring terhadap proses ini.

  1. Menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap partai-partai politik yang mengusung tindakan khusus sementara 30% keterwakilan perempuan dalam pembahasan RUU Partai Politik baik ditingkat fraksi, panitia khusus, penitia kerja dan tim perumus. Apresiasi ini terutama disampaikan kepada individu anggota Pansus RUU Parpol, seperti Ganjar Pranowo, Idrus Marham, Dewi Asmara, Tyas Indah Iskandar, Eva Sundari, Willa ChandraWilla, Nannie Hardiyanti, Ida Fauziyah dan Nursyahbani Katjasungkana yang telah memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan melalui RUU Partai Politik.

  1. Dengan diakomodasikannya keterwakilan 30 % perempuan dalam pendirian (pasal 2 ayat 2) maupun kepengurusan parpol di tingkat pusat (pasal 2 ayat 5), serta ketentuan sanksi penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen bagi partai yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 (pasal 47 ayat1) dalam RUU Parpol, merupakan langkah maju bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan, bila dibandingkan dengan UU No 31 tahun 2002, tentang partai politik yang sama sekali tidak mengakomodir kepentingan dan keterwakilan perempuan.


Namun sangat disayangkan rumusan ini tidak berlaku untuk kepengurusan disemua tingkatan, tetapi hanya sampai ditingkatan kabupaten dan kota, padahal basis massa partai politik justru ada dilevel terendah (desa). Pokja perempuan berharap bahwa kebijakan ini merupakan komitmen partai untuk secara sungguh-sugguh memperjuangkan partisipasi perempuan dalam politik, bukan sekedar hanya komoditas politik.


  1. Beberapa poin keraguan kami, atas komitmen partai politik dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan, salah satunya ditunjukkan dengan dirumuskannya beberapa pasal yang secara eksplisit tidak tegas mencantumkan keberpihakan terhadap keterwakilan perempuan, seperti ditunjukkan dalam pasal-pasal berikut ini :

    1. Pasal 11 ayat 1e: Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

    2. Pasal 20: Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD/ART Partai Politik masing-masing.

    3. Tidak dicantumkannya 30% perempuan dalam keanggotaan parpol. Hal ini menunjukkan bahwa parpol tidak sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan.



  1. Berdasarkan beberapa telaah kritis terhadap rumusan akhir RUU Partai Politik, Pokja Perempuan merekomendasikan kepada partai politik agar melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, sebagai berikut:

    1. Partai harus memberikan kesempatan yang sama dalam upaya peningkatan kapasitas bagi anggota dan kader laki-laki maupun perempuan.

    2. Partai harus menjalankan fungsi rekrutmen keanggotaan sekurang-kurangnya 40% perempuan dengan pertimbangan populasi perempuan di Indonesia yang sebanding dengan laki-laki.

    3. Struktur kepengurusan partai harus menempatkan minimal 30% perempuan, terutama dalam kepengurusan harian di seluruh tingkatan.

    4. Rekrutmen jabatan politik, baik dalam jabatan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, partai harus melibatkan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat.



Jakarta, 6 Desember 2007



Pokja Perempuan-Kemitraan



Masruchah

Koordinator




Pokja Perempuan-Kemitraan

1. Masruchah (Koalisi Perempuan Indonesia)

2. Yudha Irlang (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan)

3. Adriana Venny (Yayasan Jurnal Perempuan)

4. Nia Sjarifudin (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan)

5. Eko Bambang Subiyantoro (Sekolah Demokrasi Indonesia)

6. Adnan (DEL Institute),

7. Loly Suherti (Koalisi Perempuan Indonesia)

8. Maryam Fitriati (Fatayat NU)


Jalan M.H.Thamrin Kav.9, Jakarta 105350
Telp : (021) 3902560 ext.201,
fax : (021) 2302933
Email :
pokjaperempuan@yahoo.com


No comments: